Diduga Ada Indikasi KKN Proyek Halaman Kantor Kecamatan Sukadiri

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 22 Desember 2022 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Diduga Ada Indikasi KKN Proyek Halaman Kantor Kecamatan Sukadiri

Diduga Ada Indikasi KKN Proyek Halaman Kantor Kecamatan Sukadiri I Teras Media

Terasmedia.Co, TANGERANG – Di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini, sebuah pembangunan infrastruktur fisik tak lepas dari sorotan dan pengawasan masyarakat. Reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, terkait dengan tujuan tersebut sangat disayangkan, salah satu birokrasi Pemerintah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang malah melanggar seakan – akan disengaja abaikan peraturan dengan tidak diterapkannya pemasangan papan proyek dilokasi yang mana sebuah keharusan sesuai dengan prinsip transparansi anggaran. Padahal proyek tersebut berada di dalam area lingkungan kantor Kecamatan.

Baca juga : Ngerii…. !! Proyek Spal U-dict di Sukadiri Rawan Diperiksa Inspektorat

Salah satu pekerja dilokasi saat dikonfirmasi mengakui tidak adanya pemasangan papan proyek. “Ya ga ada papan proyek nya yang dipasang,”ujar pekerja Kamis, (22/12/2022).

Undang undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek. Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Selain UU KIP, dipertegas Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Baca juga: Pengurus FKDM se- Kabupaten Tangerang Dikukuhkan, Bupati Zaki Minta Peka Terhadap ATHG di Wilayah

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal.

Hingga berita ini diterbitkan belum diketahui pasti alasan tidak dipasangnya papan proyek.

(4r).

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi
Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten
Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi
Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:58 WIB

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi

Minggu, 15 November 2026 - 20:54 WIB

Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten

Kamis, 12 November 2026 - 19:46 WIB

Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB