Update News

Tingkatkan Kinerja, Komisi III DPR RI Setuju Usulan Penambahan Anggaran di Kejaksaan Proliga 2026 Seri Bandung Siap Digelar 22–25 Januari Gabriel Jesus Bersinar, Arsenal Tundukkan Inter 3-1 Real Madrid Pesta Gol, Monaco Dibantai 6-1 di Liga Champions Gagal Penalti Kontra Burnley, Szoboszlai Tegaskan Tak Kehilangan Kepercayaan Diri

Tag: DPR RI

Kasusnya Jalan Ditempat Selama 3 Tahun, Korban Penganiayaan Bakal Bersurat ke Komisi III DPR RI Terasmedia.co Sumatra Utara - Penanganan kasus dugaan aktivitas penambangan emas diduga Illegal di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, kembali menuai sorotan. Sorotan ini, menyangkut lanjutan proses Hukum atas kasus yang menyita perhatian publik. "Kami mempertanyakan keseriusan Polres Madina dalam memproses kasus itu (tambang emas Illegal di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo red)," ungkap Lesmana Helawa, warga Mandailing Natal Sumatra Utara Sekaligus korbang Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh bos tambang emas ilegal menyampaikan pada media ini, Rabu (12/3/2025). Sepengetahuannya, sebelumnya Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Madina sektor Polsek Saibu, belum membuahkan hasil masih jalan di tempat, rasa kepercayaan masyarakat terhadap polri hilang akibat lambanya penegakan hukum terhadap bos tambang ilegal yang diduga sering melakukan penganiyaan kepada wartawan dan masyarakat. Saat kami korban dan Wartawan melakukan konfirmasi kepada kapolres dan Polsek Siabu lewat Watsapp tidak ada tanggapan hanya ceklis hijau saja, dikatakanya. Namun, penanganan kasus ini terkesan jalan ditempat dan lanjutan prosesnya tidak diketahui. "Mestinya Polres Madina Sektor Polsek Saibu, memberikan perkembangan penanganan kasus itu, terutama ke teman teman media," katanya. Lesmana menyebut, kasus ini sangat menyita perhatian publik, termasuk mengenai lanjutan prosesnya. "Kami dengar kabar dan semoga saja tidak benar bahwa terduga pelaku penganiayaan sekaligus bos tambang emas ilegal selalu memberikan setoran kepada oknum tertentu yang berpengaruh disana sehingga menyulitkan penangkapan. "Selain itu kami menduga susahnya bos tambang ini di tangkap ada keterlibatan oknum kepala desa yang melindungi mereka ketika ketika polisi bergerak mereka memberikan informasi kepada pelaku agar berhati-hati, kami berharap oknum kepala desa yang terlibat segera di tangkap agar memudahkan proses penangkapan kepada pelaku. Menurut Lesmana, penanganan kasus ini sangat mudah diungkap. Langkah mestinya dimulai dengan memanggil kepala desa setempat karena tidak mungkin ada tambang emas ilegal begitu banyak tidak mengetahuinya di lanjut dengan memanggil bos-bos tambang yang ada di wilayah tersebut. "Kami yakin, dalam kasus ini terduga pelaku ada yang berstatus pemodal dan penambang serta ada penadah yang membeli emas hasil dari penambangan di lokasi yang diduga Illegal itu," katanya lagi. Apalagi lanjut Lesmana, kabarnya hasil dari penambangan emas diduga Illegal itu, mencapai Miliaran per-beberapa kali cair. "Bahkan kami juga mendengar kabar penambang digaji perbulan dengan nilai mencapai Rp100 juta lebih perminggu," ungkapnya lagi. Lantas, apa yang menjadi kendala APH dalam menangani kasus ini, sementara kemarin APH sebelumnya juga sudah melakukan pendataan bos tambang di beberapa lokasi termasuk lubang yang digali yang merupakan tempat pengambilan material yang mengandung emas. Jika kedepan belum ada hasil sehingga pelaku masih bebas berkeliaran, kami akan membuat surat untuk melakukan audensi dengan komisi lll DPR RI, Kapolri dan Ombusman Rl untuk meminta keadilan kami sebagai korban selain itu aktifitas tambang emas ilegal ini merugikan negara dan merusak ekosistem Hutan tidak boleh terus menerus dibiarkan tanpa penindakan, ungkapnya. "Semoga saja Polres Madina segera menuntaskan penanganan kasus ini agar ada kepastian Hukum," terangnya. Sementara itu, Kapolres Madina sektor Polsek Saibu, yang dikonfirmasi media bungkam hanya diliatnya dengan tanda centang biru, guna dikonfirmasi terkait lanjutan proses penanganan kasus tersebut, tidak berhasil dikonfirmasi, lantaran saat dikonfirmasi tidak ada jawaban sejauh mana perkembangan kadusnya.

Hukum dan Kriminal12 Maret 202515 Maret 2025

Kasusnya Jalan Ditempat Selama 3 Tahun, Korban Penganiayaan Bakal Bersurat ke Komisi III DPR RI

Terasmedia.co Sumatra Utara – Penanganan kasus dugaan aktivitas penambangan emas

Jalankan Fungsi Legislatif, Komisi II DPR RI Panggil DKPP I Teras Media

Nasional12 Februari 2025

Jalankan Fungsi Legislatif, Komisi II DPR RI Panggil DKPP

Terasmedia.co Jakarta – Komisi II DPR melakukan rapat evaluasi kinerja

Pesan Menyentuh Wakil Ketua Komisi I DPR RI di Hari Pers Nasional ke 79 I Teras Media

News10 Februari 202510 Februari 2025

Pesan Menyentuh Wakil Ketua Komisi I DPR RI di Hari Pers Nasional ke 79

Terasmedia.co Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton

Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Headline2 Oktober 20242 Oktober 2024

Sah, Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

TerasMedia.co, Jakarta | Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode

Komisi II DPR RI Minta Sistem Penerimaan ASN Diperbaiki, Ini Penyebabnya I Teras Media

Megapolitan14 November 2023

Komisi II DPR RI Minta Sistem Penerimaan ASN Diperbaiki, Ini Penyebabnya

Terasmedia.co Jakarta – Komisi II DPR RI meminta pemerintah dalam

DPR RI Sebut Disdik Lebak Lamban Terapkan Disiplin Guru Premanisme I Teras Media

Nasional15 September 202315 September 2023

DPR RI Sebut Disdik Lebak Lamban Terapkan Disiplin Guru Premanisme

Terasmedia.co Banten – Insiden penganiyaan yang menimpa guru perempuan di

«
1
…
5
6
7
8
9
…
11
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.