Kasusnya Jalan Ditempat Selama 3 Tahun, Korban Penganiayaan Bakal Bersurat ke Komisi III DPR RI

Avatar photo

- Penulis

Rabu, 12 Maret 2025 - 10:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto : Kantor DPR RI Senayan Jakarta.

i

Keterangan Foto : Kantor DPR RI Senayan Jakarta.

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Sumatra Utara – Penanganan kasus dugaan aktivitas penambangan emas diduga Illegal di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, kembali menuai sorotan.

Sorotan ini, menyangkut lanjutan proses Hukum atas kasus yang menyita perhatian publik. “Kami mempertanyakan keseriusan Polres Madina dalam memproses kasus itu (tambang emas Illegal di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo red),” ungkap Lesmana Helawa, warga Mandailing Natal Sumatra Utara Sekaligus korbang Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh bos tambang emas ilegal menyampaikan pada media ini, Rabu (12/3/2025).

Sepengetahuannya, sebelumnya Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Madina sektor Polsek Saibu, belum membuahkan hasil masih jalan di tempat, rasa kepercayaan masyarakat terhadap polri hilang akibat lambanya penegakan hukum terhadap bos tambang ilegal yang diduga sering melakukan penganiyaan kepada wartawan dan masyarakat.

Saat kami korban dan Wartawan melakukan konfirmasi kepada kapolres dan Polsek Siabu lewat Watsapp tidak ada tanggapan hanya ceklis hijau saja, dikatakanya.

Namun, penanganan kasus ini terkesan jalan ditempat dan lanjutan prosesnya tidak diketahui. “Mestinya Polres Madina Sektor Polsek Saibu, memberikan perkembangan penanganan kasus itu, terutama ke teman teman media,” katanya.  Lesmana menyebut, kasus ini sangat menyita perhatian publik, termasuk mengenai lanjutan prosesnya.

“Kami dengar kabar dan semoga saja tidak benar bahwa terduga pelaku penganiayaan sekaligus bos tambang emas ilegal selalu memberikan setoran kepada oknum tertentu yang berpengaruh disana sehingga menyulitkan penangkapan.

“Selain itu kami menduga susahnya bos tambang ini di tangkap ada keterlibatan oknum kepala desa yang melindungi mereka ketika ketika polisi bergerak mereka memberikan informasi kepada pelaku agar berhati-hati, kami berharap oknum kepala desa yang terlibat segera di tangkap agar memudahkan proses penangkapan kepada pelaku.

Menurut Lesmana, penanganan kasus ini sangat mudah diungkap. Langkah mestinya dimulai dengan memanggil kepala desa setempat karena tidak mungkin ada tambang emas ilegal begitu banyak tidak mengetahuinya di lanjut dengan memanggil bos-bos tambang yang ada di wilayah tersebut.

“Kami yakin, dalam kasus ini terduga pelaku ada yang berstatus pemodal dan penambang serta ada penadah yang membeli emas hasil dari penambangan di lokasi yang diduga Illegal itu,” katanya lagi.

Apalagi lanjut Lesmana, kabarnya hasil dari penambangan emas diduga Illegal itu, mencapai Miliaran per-beberapa kali cair. “Bahkan kami juga mendengar kabar penambang digaji perbulan dengan nilai mencapai Rp100 juta lebih perminggu,” ungkapnya lagi.

Lantas, apa yang menjadi kendala APH dalam menangani kasus ini, sementara kemarin APH sebelumnya juga sudah melakukan pendataan bos tambang di beberapa lokasi termasuk lubang yang digali yang merupakan tempat pengambilan material yang mengandung emas.

Jika kedepan belum ada hasil sehingga pelaku masih bebas berkeliaran, kami akan membuat surat untuk melakukan audensi dengan komisi lll DPR RI, Kapolri dan Ombusman Rl untuk meminta keadilan kami sebagai korban selain itu aktifitas tambang emas ilegal ini merugikan negara dan merusak ekosistem Hutan tidak boleh terus menerus dibiarkan tanpa penindakan, ungkapnya.

“Semoga saja Polres Madina segera menuntaskan penanganan kasus ini agar ada kepastian Hukum,” terangnya.

Sementara itu, Kapolres Madina sektor Polsek Saibu, yang dikonfirmasi media bungkam hanya diliatnya dengan tanda centang biru, guna dikonfirmasi terkait lanjutan proses penanganan kasus tersebut, tidak berhasil dikonfirmasi, lantaran saat dikonfirmasi tidak ada jawaban sejauh mana perkembangan kadusnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kejari Lebak di Demo : GAMPAR Desak Kejari Periksa Eks Pengurus UPK Program PNPM Tahun 2014 Se Kabupaten Lebak
LAN Kota Tangerang Peringati HANI 2026, Ajak Masyarakat Perkuat Perang Melawan Narkoba
Skandal PLN Buku 2024–2025 Dilaporkan, MataHukum Desak Kejagung Periksa Direksi
BNN Petakan Enam Kampung Rawan Narkoba di Bangka Belitung
Modus Haji Khusus VIP Terbongkar, Polda Banten Ringkus Dua Tersangka
Polsek Rajeg Ungkap Kasus Pemerasan Bermodus Mengaku Polisi dan Wartawan
CBA Minta Kejati DKI Selidiki Pengadaan Mobil Derek Rp62,8 Miliar
Kasus Penyekapan di Bandung, Rano Alfath: Negara Harus Berpihak pada Korban
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 21:52 WIB

Kejari Lebak di Demo : GAMPAR Desak Kejari Periksa Eks Pengurus UPK Program PNPM Tahun 2014 Se Kabupaten Lebak

Minggu, 28 Juni 2026 - 23:32 WIB

LAN Kota Tangerang Peringati HANI 2026, Ajak Masyarakat Perkuat Perang Melawan Narkoba

Minggu, 28 Juni 2026 - 19:44 WIB

Skandal PLN Buku 2024–2025 Dilaporkan, MataHukum Desak Kejagung Periksa Direksi

Sabtu, 27 Juni 2026 - 22:02 WIB

BNN Petakan Enam Kampung Rawan Narkoba di Bangka Belitung

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:53 WIB

Modus Haji Khusus VIP Terbongkar, Polda Banten Ringkus Dua Tersangka

Berita Terbaru