Update News

Musrenbang RKPD 2027 Tangerang Disorot: FKDM Kecamatan Belum Dapat Dana APBD Kerap Suarakan Kepentingan Publik, Uchok Sky Khadafi Terima Paket Bangkai Ayam Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Minta Kejagung Selidiki BNBD dan BMKG Selamat, Wamenaker Afriansyah Noor Terima AFEO Honorary Fellow, AHY: Pengakuan dan Representasi Diduga Langgar Kode Etik Profesi, Ormas PP Bakal Laporkan Notaris Medi ke Ikatan Notaris Indonesia

Penulis: Penulis

Jakarta — Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti, mengapresiasi capaian sektor pertanian Indonesia dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah ketidakpastian global akibat perang tarif dan currency, ia menilai Indonesia telah berhasil menapaki jalan kemandirian pangan. “Kita sedang menghadapi situasi peperangan mengunakan senjata tarif dan currency. Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, bangsa kita berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan,” kata Haris, Senin (28/4). Ia menyampaikan rasa terharunya terhadap capaian tersebut. “Saya pribadi cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita ‘kebanjiran’ beras dari petani kita sendiri,” katanya. Menurut Haris, perang tarif global justru menjadi momentum penting untuk memperkuat industri pangan nasional. “Menurut saya bangsa kita berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency,” ujarnya. Haris menambahkan, kondisi ini memaksa negara-negara untuk bergantung pada produksi dalam negeri. Haris juga menyoroti dampak negatif dari perdagangan bebas terhadap industri nasional. “Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita,” katanya. Ia mengungkapkan, runtuhnya sektor manufaktur, tekstil, dan pertanian menyebabkan meluasnya PHK dan pengangguran di Indonesia. Mengingat kondisi tersebut, Haris menekankan pentingnya gerakan kemandirian ekonomi. Ia mengutip ajaran Gandhi tentang swadesi dan menyatakan, “Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi menurut Gandhi mengarah pada Swarajya (kemerdekaan). Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri (self-rule), yang bertumpu pada kekuatan sendiri (self-reliance).” Haris juga mengaitkan capaian ini dengan ajaran Bung Karno. “Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewarikan kepada kita tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional,” katanya. Mengutip data BPS, Haris menyebut produksi gabah kering giling (GKG) periode Januari–April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. “Dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini kita tidak perlu lagi impor beras,” katanya. Ia menilai capaian tersebut luar biasa, mengingat sebelumnya Indonesia sangat bergantung pada impor. “Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras,” ujarnya. Haris bahkan menyatakan, “Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini.” Lebih lanjut, ia memaparkan data serapan gabah oleh Bulog yang terus meningkat. “Pada pertengahan April 2025, menurut keterangan resmi Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025,” katanya, membandingkan dengan serapan di tahun-tahun sebelumnya. Haris juga menyoroti kebijakan pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Petani kita bisa mempunyai penghasilan jumbo dalam panen raya kali ini,” katanya. Ia menilai kebijakan ini membebaskan petani dari “kutukan” yang selama ini mereka alami saat musim tanam dan panen. “Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah,” ucapnya. Haris mengungkapkan bahwa reformasi distribusi pupuk oleh Presiden Prabowo telah memangkas birokrasi yang selama ini menghambat. “Menurut keterangan Kementerian Pertanian, problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet,” ungkapnya. Kini, sistem distribusi hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, PIHC, dan petani. Ia memuji reformasi tersebut sebagai langkah nyata untuk mempercepat distribusi pupuk dan meningkatkan produktivitas petani. Haris menegaskan, semangat Prabowo dalam melindungi petani sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Meski mengakui bahwa implementasi berbagai kebijakan belum sepenuhnya sempurna, Haris menilai upaya pemerintah menunjukkan komitmen nyata. “Namun niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian,” katanya. Ke depan, Haris berharap sektor pertanian terus dikembangkan dengan melibatkan pengusaha nasional dan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi pertanian. “Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan,” katanya. Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa niat baik pemimpin untuk rakyat akan membuahkan hasil positif. “Menurut saya selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin Insya Allah ‘wahyu’ akan menyertai, melandasi dan menuntunnya. Mari menanam!!” tutupnya.

Nasional29 April 2025

Produksi Beras Melimpah, Haris Rusly Nilai Prabowo Berhasil Bangun Kemandirian Pangan di Tengah Guncangan Global

Terasmedia.co Jakarta — Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris

Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pasgabrata dari SMP Negri 1 Kemang berhasil sabet juara LKBB Dewantara dalam Lomba Keterampilan Baris-Berbaris (LKBB) tingkat Se-Jabotabek open yang diselenggarakan pada 27 April 2025 di gedung Ramayana lt 3 Cibinong kabupaten Bogor. Kemenangan ini diraih setelah tim Paskibra SMP Negeri1 Kemang bersaing dengan puluhan peserta lain dari berbagai sekolah di wilayah Jabotabek. Dengan kekompakan, disiplin, serta gerakan yang presisi, mereka mampu memukau dewan juri dan meraih skor tinggi dalam penilaian. Menurut Putra atau kang put biasa juga di panggil selaku pelatih paskibra SMP Negri 1 Kemang mengatakan, “dalam lomba kali ini kami dari SMPN1 Kemang menurunkan 2 tim tim A (junior) dan tim B (senior) dan alhamdulilah kali ini kami berhasil meraih beberapa kategori di antaranya juara umum di raih oleh tim B, dan danton terbaik 1 di raih oleh tim A saudara paik, juga danton terbaik2 nya di raih oleh tim B yaitu sodara Lita, sedangkan juara harapan 3 kami raih dari tim A junior dengan meraihnya juara umum ini, merupakan hasil dari kerja keras semuanya, dengan latihan intensif yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. “Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Anak-anak menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan berhasil membawa nama baik sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, saya berharap agar pasukan Paskibra SMP Negeri1 Kemang berkesempatan mengikuti ajang lainnya, selain menambah jam terbang juga meneguhkan kepercayaan diri untuk terus berprestasi supaya siswa itu bisa mencintai tanah airnya”.ujar kang put menambahkan Salah satu anggota tim Paskibra Nurul Rahayu Priatna yang turun dalam pasukan tim junior juga mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi ini. “Kami merasa senang dan bangga bisa membawa pulang trofi walaupun juara harapan 3 tapi kami senang karena inilah hasil kerja Keras kami. semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi motivasi bagi kami untuk terus berlatih mencapai hasil yg maksimal di masa depan,” katanya. Lomba LKBB ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan baris-berbaris, kedisiplinan, serta kerja sama tim di kalangan pelajar. Dengan prestasi yang telah diraih, SMP Negri 1 Kemang berharap dapat terus berpartisipasi dalam ajang serupa dan mencapai hasil yang lebih gemilang.(Dyt)

Pendidikan28 April 202512 Januari 2026

Mantap nih: Paskibraka SMPN1 Kemang borong Medali dalam lkbb dewantara open sejabodetabek

Terasmedia.co Cibinong, 28 April 2025 Tim Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra)

Banten - MKO Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Banten - Beredar Viralnya Video Pengeroyokan oleh puluhan pelaku di Desa Bojen Kecamatan Sobang Pandeglang Banten, korban Mahmud Sodik S.H Merupakan anggota perhimpunan advokat Indonesia ( PERADI OTTO/HASIBUAN ) Cabang Serang Aktif dengan No Indentitas Advokat NIA: 2403158, tidak terima di persekusi ( dikeroyok ) oleh para pelaku, Ia melaporkan para pelaku pengeroyokan ke Polda Banten pada tanggal 22 April 2025 dengan nomor, LP/B/134/IV/SPKT III.DITRESKRIMUM /2025/Polda Banten, dugaan Tindak pidana pengeroyokan Pasal 170 KUHP. Video Pengeroyokan Terhadap Advocat Mahmud Sodik S.H Kronologi kejadian pada Senin 21 April 2025 sekitar pukul 23.00 wib, Saya ( Mahmud Sodik S.H ) bersama istri ( Carinah ) beserta anak perempuan nya sedang mengobrol di dalam rumah, tiba tiba di datangi sejumlah orang yang langsung menggedor pintu secara paksa serta mengamuk ingin masuk ke dalam rumah tapi tak berhasil kemudian mendobrak Pintu. Mereka merusak pintu rumah serta jendela dan masuk lewat jendela kemudian langsung menyerang saya", ucap Mahmud Sodik SH. ibu carinah ketika melihat saya di cekik oleh 2 orang, ia melepaskan cekikan tsb dgn menarik para pelaku pencekikan hingga terlepas cekikan tsb,namun kedua org tsb mencelakai mencekik tenggorokan dan satunya mempiting leher dan menekuk kepala Mahmud Sodik ke sebelah kanan kembali dan di tarik kembali oleh ibu carinah,kemudian ibu carinah ikut di seret keluar melalui jendela rumah dan di banting oleh para pelaku hingga pingsan tak sadarkan diri, Jelasnya kepada Awak Media. Jadi ibu carinah di banting hingga pingsan,bgitu juga putri ibu carinah mengejar Mahmud Sodik SH yang disiksa para pelaku kmudian neng Gita ( anak ) pingsan juga di dekat gorong2 di depan rumah ibu carinah disamping jalan desa. Selaku istri Mahmud Sodik S.H, ibu Carinah (istri sirihnya) menceritakan , "Tak cukup mencekik dan menyiksa suaminya di dalam rumah, Kaki suami saya juga di tarik hingga suaminya terseret kurang lebih 70 meter keluar rumah lewat jendela, kemudian suami saya di pukuli lagi hingga terjatuh lalu di injak injak." Sambungnya. Carinah menceritakan sempat mendorong mereka para pelaku yang mencekik leher suaminya, jangan di cekik" jangan di bunuh suami saya, teriak ibu Carinah. Mahmud Sodik S.H juga menceritakan ,Saya hampir tidak bisa bernapas, Ia sangat merasakan lehernya dicekik ( dipiting lehernya ) oleh beberapa orang sampai lantai dan kedua tangannya di tarik kebelakang juga kedua kaki dan dari belakang tubuhnya diinjak-injak terus menerus. Badrudin Kades Bojen Bersama Hj.Kaswi H.Badrudin selaku kepala desa bojen membenarkan kejadian tersebut bersama Hj.Kaswi"itu di karenakan Mahmud Sodik dan Carinah mengaku sudah menikah. Padahal dari semenjak bulan puasa kami meminta bukti pernikahannya tidak pernah di perlihatkan buktinya. Sehingga membuat kemarahan warga dan suami sah carinah. Dan memang Wargi adalah suami sah nya" ungkap kepala desa kepada Awak Media saat di konfirmasi terkait persoalan ini di rumahnya kamis malam 24 April 2025 setelah sholat magrib di samping kediamannya. Soal video yang viral yang beredar, H.Badrudin selaku Kepala Desa Bojen mengatakan kepada Awak Media,"Itu saya yang memvideokan sendiri ungkap nya, Maksud saya membuat video tersebut untuk Bukti atas kejadian itu, penjelasan Kades Bojen H.Badrudin lebih lanjut. Bukti Surat Cerai Carinah Memang Sudah Berpisah Dengan Wa'i Sedangkan Carinah saat di mintai keterangan menjelaskan kepada Awak Media, "Saya sudah BERCERAI dengan Wa'i ( mantan suaminya ), makanya saya menikah dengan Mahmud Sodik S.H" ucap Carinah sambil menunjukan Surat Akta Cerai ( Surat Kuning ) dengan nomor : 0278/AC/2017/PA.Pdlg Kepada Awak Media."Dan saya juga sudah menunjukan BUKTI pernikahan Siri yang di ketahui dan ditandatangani saksi serta Kiyai Asep M saefudin kepada RT Taryono. Kiyai Asep M saefudin Bersama Mahmud Sodik S.H Adapun Wali dan Penghulu yang menikahkan Mahmud Sodik SH dengan Carinah saat di mintai keterangan oleh Awak Media Kiyai Asep M saefudin mengatakan,"Benar bahwa saya yang MENIKAHKAN mereka Atas Dasar Wakil dari wali Nikah, yakni sodara Danu selaku Kakak Kandung Carinah itu seminggu sebelum bulan puasa", ucap kiyai Asep M saefudin. Bukti Surat Nikah Siri Yang Dipersoalkan Hasil Visum RS Bhayangkara Saya Mahmud Sodik S.H sebagai Advokat adalah Korban dari KEBRUTALAN mereka hingga membuat Anak Istri saya Trauma dengan kejadian tersebut meminta APH harus segera menangkap para pelaku Pengeroyokan saya sampai menangkap siapa Dalang Pelaku Utama yang MENGERAHKAN warga Masyarakat untuk merusak rumah dan ingin MENGHABISI NYAWA Saya, sambil menunjukan hasil Visum dari rumah sakit bayangkara Serang Banten kepada Awak Media.( Bryan/Roni )

Hukum dan Kriminal27 April 202512 Januari 2026

Puluhan Pengeroyok Terhadap Seorang Advocat Di Bojen’ Dilaporkan Ke Polda Banten

Terasmedia.co Banten – MKO Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Banten

Jakarta - Secara yuridis, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, ada syarat umum dan syarat khusus untuk mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Syarat umum yang diatur Pasal 24 UU adalah sebagai berikut: 1) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; 2) memiliki integritas moral dan keteladanan; 3) berjasa terhadap bangsa dan negara; 4) berkelakuan baik; 5) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan 6) tidak pernah dipidana, minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengacu pada syarat umum poin 4 (empat), Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena berbagai pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi pada masa pemerintahannya yang otoriter dan militeristik, belum pernah diuji melalui proses peradilan. Belum lagi soal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh keluarga dan elite inti di sekitarnya. Akumulasi persoalan itu yang secara objektif menjadi penyebab utama Soeharto dilengserkan oleh Gerakan Reformasi 1998. Pendek kata, Soeharto tidak memenuhi syarat umum berkelakuan baik. Tidak adanya klarifikasi politik yang memadai dan ketidakmungkinan putusan pengadilan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh dan terjadi pada pemerintahan Soeharto menjadi penegas bahwa pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto menjadi tidak relevan. Selain itu, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bermasalah secara sosial-politis. Dari sisi politis, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menjadi simbol dan penegas bagi kebangkitan Orde Baru atau Kebangkitan Cendana. Glorifikasi Soeharto dengan memberinya gelar pahlawan nasional akan mendeligitimasi Reformasi sebagai gerakan politik untuk melawan otoritaritarianisme dan menegakkan supremasi sipil pada 1998. Secara sosial, gelar pahlawan nasional bagi Soeharto hanya akan menciptakan kontradiksi dan kebingungan pada generasi muda dan generasi masa depan yang tidak secara langsung bersentuhan dan memiliki pengalaman hidup pada Pemerintahan Orde Baru. Gelar pahlawan nasional bagi Soeharto seperti “menghapus” sejarah kejahatan rezim di masa lalu dan menciptakan kontradiksi serta kebingunan kolektif tentang seorang pemimpin politik yang dilengserkan karena akumulasi kejahatan yang terjadi, namun pada saat yang sama sosok itu bergelar pahlawan.

Nasional25 April 2025

Gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tidak relevan dan problematik

Terasmedia.co Jakarta – Secara yuridis, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun

Banten - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan ancaman pembunuhan saat melakukan siaran langsung melalui akun YouTube pribadinya. Ancaman ini disampaikan salah seorang warganet dengan nama pengguna 'Wowo". Adapun tulisan bernada ancaman ini disampaikan oleh akun tersebut melalui komentar live chat pada Senin (21/4). Dia juga menuliskan berulang-ulang kali kalimat ancaman, beberapa diantaranya yakni ingin melukai Dedi dan anaknya, sekaligus melakukan aksi pengeboman. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08 BANTEN), Mohamad Rohim mengatakan menurutnya apapun bentuk pengancaman tidak dibenarkan polri segera bertindak . " Bentuk ancaman apapun ke siapapun itu tidak dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan ini negara hukum apa lagi ancaman pembunuhan, kami berharap polri segera melakukan tindakan agar tidak ada lagi pengancaman untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Kami melihat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selalu belusukan melakukan tindakan nyata untuk terpenuhinya hak-hak rakyat Jawa Barat, pemimpin seperti ini adalah aset Bangsa Indonesia yang mau berbuat nyata memperjuangkan hak rakyat , kami sebagai masyarakat mendukung kerja-kerja Gubernur Jawa Barat yang berpihak kepada rakyat dan minta kepada pelaku segera minta maaf, jika tidak ada itikad baik kami mendesak polri segera menangkapnya. " Kami warga banten mendukung kang Dedi Mulyadi untuk bekerja membereskan masalah-masalah rakyat kecil kami bersama Kang Dedi, tutupnya.

Nasional24 April 2025

Gerak 08 Minta Pelaku Pengancam Pembunuhan Dedi Mulyadi Segera Ditangkap

Terasmedia.co Banten – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan ancaman

Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

Nasional21 April 2025

Aktivis dan Penggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMN

Terasmedia.co Jakarta – Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan

«
1
…
37
38
39
40
41
…
67
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.