Terasmedia.co Jakarta – Menyambut tahun baru 2026, Pengamat Pertahanan alumni Universitas Pertahanan (UNHAN) RI, Ario Seno, menilai profesi Analis Pertahanan Negara (APN) akan semakin berkembang dan dibutuhkan.
Kompleksitas ancaman pertahanan yang kian dinamis menuntut kehadiran analis yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan pemahaman publik secara rasional dan berbasis analisis, bukan sekadar jargon.
Menurut Ario, diskursus pertahanan di ruang publik selama ini masih dangkal. Masyarakat umumnya hanya disuguhi informasi teknis seputar alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), tanpa penjelasan strategis mengenai urgensi, konteks, dan alasan pemilihannya.
“Saya sering melihat di media sosial, setiap ada pengadaan alpalhankam baru, selalu muncul komentar seperti ‘beli pesawat tempur buat apa, memang mau perang?’ atau ‘perang sama siapa?’ Komentar itu wajar, tapi menunjukkan kurangnya informasi analitis. Publik jarang mendapat penjelasan kenapa alpalhankam itu dibutuhkan dan kenapa harus jenis tersebut,” ujar Ario, Jum’at (2/1/2025).
Ia menegaskan, di situlah peran APN menjadi krusial. Tidak sebatas formalitas, melainkan sebagai pencipta analisis pertahanan yang bisa dipahami publik secara objektif dan berbasis kepentingan nasional.
Ario juga menilai Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia untuk mengisi peran tersebut. Isu pertahanan kini telah menjadi konsumsi lintas generasi, dari baby boomer hingga Gen Z, dan minat akademik di bidang pertahanan terus meningkat.
“APN itu jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pertahanan RI. Pintu masuknya ada di Kemhan sebagai instansi pembina. Secara prosedur sudah jelas, hanya Kemhan yang bisa membukanya. Kalau jabatan ini benar-benar dibuka dan diberdayakan, peminat dari kalangan akademisi akan sangat banyak. Kita tidak kekurangan SDM, yang kurang itu wadahnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Ario mengaitkan urgensi APN dengan sistem pertahanan semesta (Sishanta) yang dianut Indonesia. Dalam sistem tersebut, pertahanan negara tidak hanya dibangun oleh militer dan senjata, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Pertahanan yang kuat membutuhkan kesadaran publik yang kuat. APN berperan membangun kesadaran itu. Tanpa pemahaman masyarakat, konsep pertahanan semesta hanya akan jadi slogan,” ujarnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa jika Indonesia ingin memiliki sistem pertahanan yang tangguh dan berdaya gentar di kawasan, pemberdayaan APN bukan lagi sebatas opsi, melainkan kebutuhan strategis.
