Terasmedia.co Jakarta – Menjamurnya Politik identitas di Pemilu 2024 tidak terlepas dari para influencer dan abuzzer kapitalisme. Kelompok tersebut saat ini kerap kali hadir di ruang publik dalam rangka modifikasi konten Tujuanya untuk endorsemen dan kepentingan pendonor.
“Merebaknya narasi politik identitas tidak lepas dari absennya narasi publik yang sifatnya bisa mengangkat isu – isu sentral dimasyarakat seperti isu – isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan upak layak. Ini hampir jarang kita temukan dalam konteks dinamika pemilu kemarin akibatnya timbulnya polarisasi politik,” kata Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Erik Ardiyanto saat menjadi narasumber dalam bedah buku Demokrasi Digital dan Politik Identitas yang digelar oleh DPP PA GMN, Minggu (27/11)
Baca juga : Kami Tidak Percaya, Hasil Survey Indikator Politik Yang Menggiring Opini Terkait PSSI
Lebih lanjut kata Erik, pihaknya menyarankan agar partai politik dan para politisi untuk tidak mengangkat isu tentang suku, agama, ras, dan antar-golongan menjelang penyelenggaraan pemilu 2024. Meskipun, kata Erik, Demokrasi digital yang memberikan kesetaraan bagi warga negara untuk mempunyai kebebasan berpendapat.
“Jadi terkadang dalam praktiknya mengalami ketimpangan dengan hadirnya para influencer kapitalisme dan buzzer kapitalisme. Kelompok ini sering kali hadir di ruang publik dalam rangka komodifikasi konten demi kepentingan endorsemen dan kepentingan pendonoran,” ucap Erik.
Mantan aktivis Komunitas Kretek tersebut menyebut bahwa media sosial di satu sisi sebagai ruang sosial berjalannya demokrasi. Namun disisi lain juga mengandung ruang bisnis dengan akumulasi data.
Menurut Erik, ketika membuka media sosial sebenarnya kita sedang menyetor data ke Institusi Media sosial. Kemudian data yang melimpah ruah tersebut menjadi “surplus behavior” menjadi “aset oil baru” yang dijadikan mikro target iklan di media sosial.
“Seperti ketika kita memiliki preferensi tentang pakaian tiba – tiba muncul iklan pakaian terkait di Instagram atau misal kita punya preferensi politik tiba – tiba informasi terkait muncul di timeline kita. Merujuk apa yang dikatakan Christian Fuchs, ketika kita sedang bersosial media sebenarnya kita sedang jadi “playbour” atau play-labour yaitu kondisi dimana kita tanpa disadari telah menyetor data secara sukarela ke institusi media sosial,” tutur Erik menjelaskan.
Untuk diketahui, kegiatan diskusi dan bedah buku Demokrasi Digital dan Politik Identitas tersebut digelar oleh DPP PA GMNI, beberapa narasumber lain yaitu Dosen Universitas Mercubuana Yogyakarta St. Tri Guntur Narawaya, Dosen Universitas Bina Nusantara, Tri Adi Sumbogo, Dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Merlina Maria Barbara Apul. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh kurang lebih 120 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anggota DPC, DPD, DPP, mahasiswa dan peserta umum lainnya melalui zoom meeting. (Deni)
