Terasmedia.co JAKARTA – Pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak boleh menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik partai koalisi. Presiden harus memiliki keleluasaan dalam menentukan sosok yang dinilai paling tepat untuk mendampingi dan membantu menjalankan roda pemerintahan.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir. Ia menegaskan, penentuan pengganti Wakil Presiden merupakan momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan ketegasan kepemimpinan sekaligus memastikan keberlanjutan agenda pemerintahan.
Menurut Mukhsin, waktu pemerintahan yang tersisa sekitar tiga tahun ke depan harus menjadi periode percepatan program pembangunan, bukan justru diwarnai persaingan politik dalam memperebutkan posisi strategis.
“Tiga tahun ke depan bukan waktu untuk berebut kursi, tetapi waktu untuk menyelesaikan janji kepada rakyat. Karena itu, Presiden harus mengambil keputusan secara berani dan tidak boleh tersandera oleh kepentingan politik kelompok tertentu,” ujar Mukhsin, kamis (12/11/2026).
Mukhsin menilai, jabatan Wakil Presiden memiliki posisi strategis dalam mendukung efektivitas pemerintahan. Sosok yang dipilih harus mampu bekerja secara sinergis dengan Presiden, memahami arah kebijakan, serta memiliki komitmen terhadap agenda pembangunan nasional.
Ia mengingatkan, apabila proses penentuan pengganti Wakil Presiden terlalu banyak diwarnai intervensi dan negosiasi politik, hal tersebut berpotensi membuka persoalan baru di internal pemerintahan.
Energi politik yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan justru bisa terserap dalam proses konsolidasi dan penyesuaian kepentingan antarkelompok.
“Presiden harus berdiri tegak dengan kewenangan dan tanggung jawab konstitusionalnya. Jangan sampai keputusan strategis negara justru terlihat ditentukan oleh tekanan atau kepentingan politik di luar Presiden,” tegasnya.
Terkait figur yang layak mengisi posisi Wakil Presiden, Mukhsin berpandangan bahwa Presiden Prabowo sebaiknya memprioritaskan sosok dari lingkungan internal Partai Gerindra.
Sebagai partai pendukung utama pemerintahan, Gerindra dinilai memiliki kedekatan dalam memahami perjalanan politik, visi, serta arah kebijakan Presiden Prabowo.
Menurutnya, kesamaan visi dan pemahaman terhadap agenda pemerintahan menjadi modal penting agar Wakil Presiden yang terpilih dapat langsung bekerja tanpa membutuhkan proses adaptasi politik yang panjang.
“Kalau tujuannya mempercepat keberlanjutan pemerintahan, tentu figur yang sudah memahami visi dan arah perjuangan Presiden menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Kita membutuhkan mitra kerja yang solid, bukan justru membuka ruang persoalan politik baru,” katanya.
Ia menambahkan, memilih figur dari luar lingkaran utama pemerintahan bukan berarti tidak memiliki kapasitas. Namun, dalam situasi pemerintahan yang membutuhkan percepatan kerja, faktor keselarasan visi, kepercayaan, dan efektivitas koordinasi harus menjadi pertimbangan utama.
Mukhsin juga mengingatkan seluruh partai politik pendukung pemerintah agar tidak menjadikan pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai ajang kompetisi untuk memperbesar pengaruh politik masing-masing.
Menurutnya, partai koalisi seharusnya menunjukkan kontribusi melalui kinerja para menteri dan kader yang berada di pemerintahan.
Keberhasilan menjalankan program, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat merupakan bentuk kontribusi politik yang sesungguhnya.
Ia bahkan menilai, kinerja nyata pemerintahan akan menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat menjelang Pemilu 2029.
“Jangan sibuk berebut pengaruh dan menawarkan nama. Partai koalisi sebaiknya membuktikan terlebih dahulu bahwa mereka mampu bekerja dan memberikan manfaat bagi rakyat. Publik menilai hasil kerja, bukan siapa yang berhasil menempatkan kadernya di kursi kekuasaan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Mukhsin menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap berpedoman pada konstitusi.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Karena itu, menurut Mukhsin, aspirasi politik dari berbagai pihak tetap dapat disampaikan, tetapi tidak seharusnya berkembang menjadi tekanan yang mengganggu proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Mukhsin berharap Presiden Prabowo tidak ragu menentukan figur yang dinilai mampu memperkuat pemerintahan dan memastikan agenda pembangunan tetap berjalan optimal.
Baginya, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan semata persoalan siapa yang mendapatkan posisi, melainkan bagaimana memastikan pemerintahan tetap solid hingga akhir masa jabatan.
“Presiden Prabowo harus berani mengambil keputusan berdasarkan kepentingan negara dan rakyat. Biarkan kabinet bekerja, biarkan partai koalisi menunjukkan kinerjanya, dan jangan jadikan kursi Wakil Presiden sebagai komoditas tawar-menawar politik,” pungkasnya.
Ia menegaskan, kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan, kesinambungan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun partai.
