Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendorong pemerintah menarik sisa dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara bertahap dan terukur untuk mengantisipasi potensi pengetatan likuiditas perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurut Marwan, langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara peran Himbara dalam mendukung pembiayaan proyek strategis pemerintah dan kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Menurutnya, jangan sampai meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan justru mengurangi ruang perbankan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami mengapresiasi peran Himbara sebagai jangkar pembangunan. Namun, likuiditas perbankan harus tetap dijaga agar sehat. Jangan sampai penugasan pembiayaan proyek pemerintah mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai, tekanan likuiditas perbankan perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada meningkatnya biaya dana (cost of fund), terbatasnya ruang penyaluran kredit, hingga kenaikan suku bunga pinjaman.
Berdasarkan data BRI Danareksa Sekuritas per 9 November 2026, cost of fund Bank Mandiri tercatat naik 42 basis poin (bps) menjadi 2,9 persen. Sementara itu, rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 92,8 persen. Apabila LDR terus meningkat dan menembus 94 persen, perbankan berpotensi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru, bahkan melakukan penyesuaian bunga pinjaman.
Di sisi lain, ketimpangan pertumbuhan kredit antara sektor korporasi dan UMKM juga perlu mendapat perhatian. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2026 menunjukkan kredit korporasi nasional tumbuh 22,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan kredit UMKM hanya tumbuh 2,38 persen.
Menurut Marwan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjaga. Sebab, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penyerap tenaga kerja yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat.
Untuk itu, Marwan mengusulkan tiga langkah konkret. Pertama, pemberian insentif Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia bagi perbankan yang aktif menyalurkan kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan penarikan sisa dana SAL secara bertahap dan terukur untuk membantu menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap insentif dan skema penugasan pembiayaan proyek pemerintah agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam alokasi likuiditas perbankan.
Marwan menegaskan, Komisi XI DPR RI siap bersinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas likuiditas perbankan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
“Kami ingin Himbara tetap tangguh menopang pembangunan nasional, tetapi juga tetap menjadi mitra utama UMKM dan masyarakat kecil. Kekuatan perbankan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut.
