Loyalis Prabowo: Keputusan Ini Bukti Pemerintah Berpihak pada Rakyat Kecil

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 19 April 2026 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Sekretaris Jenderal Tim 8 Prabowo-Gibran, Akhrom Saleh, Minggu (19/4/2026)

i

Keterangan foto : Sekretaris Jenderal Tim 8 Prabowo-Gibran, Akhrom Saleh, Minggu (19/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Sekretaris Jenderal Tim 8 Prabowo-Gibran, Akhrom Saleh, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM Non-Subsidi. Keputusan ini dinilai sebagai strategi krusial dan tepat sasaran untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.

“Tentu kita dukung keputusan pemerintah. Langkah ini patut dihargai sebagai upaya tepat untuk menyelamatkan APBN kita agar tetap tangguh menghadapi tekanan global,” ujar Akhrom dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Risiko Defisit dan Lonjakan Harga Minyak

Kekhawatiran terhadap beban negara memiliki dasar yang kuat. Data Kementerian Keuangan mencatat, defisit APBN pada kuartal I-2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

Situasi makin berat karena harga minyak dunia terus bergejolak akibat ketegangan di Timur Tengah. Total anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini melonjak hingga Rp381,3 triliun.

Menurut Akhrom, pemerintah sudah bekerja dengan asumsi harga minyak (ICP) di kisaran US$ 100 per barel. Jika harga melampaui angka tersebut, beban negara berisiko jebol jika tidak ada penyesuaian.

“Jika harga melampaui asumsi, beban subsidi berisiko jebol jika tidak dilakukan penyesuaian pada sektor non-subsidi,” ungkapnya.

Logika Ekonomi: Lindungi Rakyat Kecil

Akhrom menjelaskan bahwa kenaikan BBM Non-Subsidi adalah konsekuensi logis agar beban negara tidak berlebihan. Langkah ini justru diambil untuk menyelamatkan harga BBM subsidi agar tetap stabil.

“Jadi langkah pemerintah menaikkan BBM Non-Subsidi sudah benar, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini memang harus ada ‘tumbal’ agar Pertalite dan Bio Solar tidak ikut naik,” tegas Akhrom, yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia.

Ia menambahkan, keputusan ini membuktikan komitmen kuat pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Dengan menjaga harga BBM subsidi, ruang fiskal negara tetap aman dan pasokan energi bagi rakyat kecil terjamin.

“Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite. Ini menunjukkan Presiden benar-benar berpihak pada rakyat kecil di tengah masa prihatin global ini,” pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi
Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah
Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung
Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif
Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard
Mayjen TNI Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani
Bukan Hanya Cibinong, Mangihut Sinaga Khawatir Praktik Serupa Menjalar ke Seluruh Lapas
Kabel Menjuntai Sebabkan Kecelakaan di Kampung Grojog, Ini Tanggapan TelkomGroup
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 22:04 WIB

Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi

Selasa, 29 September 2026 - 19:57 WIB

Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 11:40 WIB

Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung

Senin, 28 September 2026 - 03:50 WIB

Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif

Minggu, 27 September 2026 - 06:11 WIB

Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard

Berita Terbaru

Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS) melontarkan kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA),

Hukum dan Kriminal

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:33 WIB