Terasmedia.co Jakarta – Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ajang refleksi kritis sekaligus konsolidasi kebangsaan bagi para mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) yang mewakili aspirasi dari 42 kampus di seluruh Indonesia, secara resmi menyerukan pesan persatuan nasional dan menolak segala bentuk aksi anarkisme yang dapat memecah belah bangsa.
Seruan bersama ini muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial-politik kontemporer, sekaligus menegaskan posisi politik mahasiswa ilmu politik sebagai pengawal demokrasi yang berbasis pada intelektualitas dan konstitusi.
Koordinator Pusat Himapolindo Rosyad Fauzi dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jakarta menegaskan *bahwa refleksi kemerdekaan tahun ini harus dimaknai sebagai upaya memperkuat fondasi kebangsaan dan mengisi kemerdekaan, bukan sekedar beretorika dengan narasi merebut kemerdekaan yang digaungkan oleh sebagian pihak.*
*”Pekerjaan rumah kita saat ini yaitu mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang nyata, tidak hanya sekedar retorika untuk mendapatkan atensi dari media dan masyarakat, seperti narasi merebut kemerdekaan. Yang tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat” terang Rosyad.*
Rosyad juga menyampaikan di tengah tajamnya Polarisasi dan potensi gesekan sosial di era sekarang, mahasiswa dituntut untuk menjadi peredam konflik, bukan pemicu ketegangan.
“Kemerdekaan ini diraih dengan persatuan, maka menjaga dan merawatnya adalah tanggung jawab mutlak kita bersama. 42 kampus yang tergabung dalam Himapolindo berkomitmen penuh untuk tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat, kondusif, dan damai,” ujarnya dalam konferensi pers, selasa 18 Agustus 2026 di Jakarta.
Menolak Anarkisme, Mengedepankan Dialog Intelektual
Selain menyerukan persatuan, forum mahasiswa ilmu politik se-Indonesia ini juga menyoroti pentingnya menyampaikan aspirasi secara tertib. Hal ini diungkap oleh Aji Gilang Santoso dari UPN Veteran Jakarta, Himapolindo menyatakan sikap tegas melawan segala tindakan anarkisme dalam ruang publik yang berpotensi merusak fasilitas umum dan merugikan masyarakat luas.
“Himapolindo bersama Gerakan mahasiswa lainnya sebagai instrumen gerakan politik menilai semua hal yang berpotensi merusak serta merugikan masyarakat harus dicegah dan akan melawan segala bentuk anarkisme diruang publik yang berpotensi meningkatkan gesekan antar masyarakat” tambahnya.
Sementara itu, Saldi dari UIN Alaudin Makasar mengungkapkan jika penyampaian Kritik harus berbasis data, ia mahasiswa untuk terus kritis terhadap kebijakan pemerintah atau kondisi penegakan hukum, namun harus disampaikan melalui mimbar akademik dan jalur konstitusional yang sah.
Ia juga mengimbau seluruh elemen pemuda dan masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh isu-isu provokatif yang sengaja diembuskan untuk memecah belah persatuan.
“Sekali lagi kami menegaskan bahwa demonstrasi atau aksi turun ke jalan harus tetap mengedepankan etika, ketertiban, dan menjauhi tindakan kekerasan, melalui gerakan refleksi ini, Himapolindo berharap peran mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan) dan social control (kontrol sosial) dapat berjalan beriringan bersama pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur dan berdaulat.” Pungkasnya.
