Pandeglang — Memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI Pandeglang) menegaskan bahwa semangat persatuan yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Nilai-nilai Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memperjuangkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Bagi GMNI, Sumpah Pemuda bukan sekadar catatan sejarah, melainkan amanat perjuangan yang menuntut keberpihakan terhadap rakyat kecil. Dalam perspektif Marhaenisme, kemerdekaan sejati tidak cukup dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga harus tercermin dalam terbukanya akses pendidikan, pelayanan kesehatan yang layak, infrastruktur yang memadai, serta kesempatan hidup yang lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat.
DPC GMNI Pandeglang menilai bahwa nasionalisme harus dibuktikan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Persatuan akan kehilangan makna apabila masih ada warga yang menghadapi kesulitan mengakses pelayanan dasar, sementara pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terwujud.
Momentum Sumpah Pemuda, karena itu, harus menjadi ruang refleksi bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pembangunan telah menjawab kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Bidang Advokasi Aksi DPC GMNI Pandeglang, Galih, menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa tidak boleh kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan berbagai persoalan sosial.
“Bagi kami, Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan sejarah yang selesai setelah upacara dilaksanakan. Ini adalah pengingat bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab menjaga persatuan sekaligus berani menyuarakan persoalan rakyat. Ketika ketimpangan masih menjadi tantangan dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara optimal, mahasiswa tidak boleh memilih diam,” tegas Galih.
Menurutnya, semangat Marhaenisme harus menjadi dasar bagi gerakan mahasiswa dalam menentukan keberpihakan. Mahasiswa harus tetap dekat dengan realitas kehidupan masyarakat, memahami persoalan berdasarkan fakta, serta mengawal kebijakan publik secara konsisten.
“Jangan sampai kita lantang berbicara tentang nasionalisme, tetapi abai terhadap persoalan rakyat. Nasionalisme harus memiliki keberpihakan yang jelas, yakni kepada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik, karena kebijakan publik bukan sekadar soal program dan anggaran, melainkan tentang bagaimana kebutuhan masyarakat benar-benar dijawab,” ujarnya.
Pemerataan Pembangunan Harus Menjadi Prioritas
DPC GMNI Pandeglang menyoroti tiga sektor penting yang memerlukan perhatian serius, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di sektor pendidikan, pemerintah perlu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak, didukung fasilitas memadai, tenaga pendidik berkualitas, serta akses pendidikan yang tidak terhambat oleh kondisi ekonomi maupun letak geografis.
Di sektor kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan fasilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat harus menjadi prioritas. Masyarakat kecil berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, manusiawi, dan terjangkau tanpa menghadapi hambatan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui tata kelola pelayanan yang baik.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata pencapaian fisik atau angka realisasi proyek. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta fasilitas publik perlu dilakukan secara terencana dan merata agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga di berbagai wilayah Pandeglang.
GMNI menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata, menjawab kebutuhan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Karena itu, transparansi perencanaan, akuntabilitas anggaran, pengawasan pelaksanaan program, serta evaluasi yang terbuka kepada publik menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Galih kembali menegaskan bahwa peringatan Sumpah Pemuda harus menghasilkan komitmen yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar pernyataan yang kembali terlupakan setelah momentum peringatan berakhir.
“Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan rencana dan memaparkan capaian. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program dijalankan, siapa yang menerima manfaat, serta apa hasil konkretnya. Jika masih ada persoalan yang belum terselesaikan, harus ada evaluasi dan langkah perbaikan yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik mahasiswa bukan bertujuan membangun pertentangan dengan pemerintah, melainkan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai kepentingan publik.
“Kami tidak menempatkan kritik sebagai tujuan akhir. Kritik harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki kebijakan. Namun, keterbukaan terhadap kritik juga harus dibuktikan melalui kesediaan mendengar aspirasi, memberikan penjelasan, dan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat,” lanjutnya.
GMNI Tegaskan Fungsi Kontrol Sosial
DPC GMNI Pandeglang menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap independen, terorganisasi, dan konsisten dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Setiap kritik harus didukung argumentasi yang kuat, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98, GMNI Pandeglang mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pemerataan pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan warga, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan.
GMNI juga meminta agar ruang dialog bagi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil dibuka secara bermakna. Aspirasi warga harus ditanggapi secara serius, sedangkan setiap pengaduan perlu ditindaklanjuti dengan langkah penyelesaian yang terukur dan dapat dipantau publik.
Menurut Galih, partisipasi masyarakat tidak boleh hanya dibutuhkan ketika pemerintah memerlukan dukungan terhadap program pembangunan. Masyarakat juga harus diberi ruang untuk mengawasi, menyampaikan keberatan, dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
“Jangan sampai masyarakat hanya dilibatkan ketika program hendak disosialisasikan, tetapi suaranya tidak memperoleh ruang ketika menyampaikan persoalan. Partisipasi publik harus menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi prosedur,” katanya.
Ia menegaskan, GMNI akan terus mendorong advokasi dan pengawasan kebijakan melalui langkah-langkah konstitusional, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat harus diidentifikasi secara cermat, disampaikan berdasarkan fakta, dan dikawal hingga memperoleh kejelasan tindak lanjut.
Sembilan puluh delapan tahun setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, tantangan generasi muda memang berbeda dari yang dihadapi para pendahulu. Namun, semangat persatuan, keberanian, dan pengabdian kepada bangsa tetap relevan untuk diperjuangkan.
DPC GMNI Pandeglang mengajak seluruh elemen pemuda dan mahasiswa agar tidak terjebak dalam apatisme, tidak kehilangan keberanian intelektual, serta tetap hadir di tengah persoalan masyarakat. Pemuda harus menjadi kekuatan yang mampu membangun solidaritas, menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, dan mendorong perubahan berdasarkan kebutuhan nyata rakyat.
Sumpah Pemuda harus hidup dalam tindakan, Marhaenisme harus tercermin dalam keberpihakan, dan kemerdekaan harus diwujudkan melalui keadilan sosial.
Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang kemajuan fisik yang terlihat, melainkan juga tentang sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan yang setara, pelayanan yang layak, perlindungan, dan kehidupan yang bermartabat.
Persatuan tanpa keadilan berisiko kehilangan makna. Nasionalisme tanpa keberpihakan kepada rakyat kehilangan arah. Sementara perjuangan tanpa konsistensi hanya akan berhenti sebagai slogan.
