Update News

Musrenbang RKPD 2027 Tangerang Disorot: FKDM Kecamatan Belum Dapat Dana APBD Kerap Suarakan Kepentingan Publik, Uchok Sky Khadafi Terima Paket Bangkai Ayam Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Minta Kejagung Selidiki BNBD dan BMKG Selamat, Wamenaker Afriansyah Noor Terima AFEO Honorary Fellow, AHY: Pengakuan dan Representasi Diduga Langgar Kode Etik Profesi, Ormas PP Bakal Laporkan Notaris Medi ke Ikatan Notaris Indonesia

Kategori: Nasional

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Keputusan Panglima tersebut membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi, termasuk Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo. Sehari sebelumnya Letjen Kunto bersama enam perwira tinggi lainnya dimutasi dengan KEP 554/IV/2025, yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2025. Putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno itu semula dimutasi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) ke staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pembatalan KEP 554 hanya selang sehari tersebut semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik, dimana sebelumnya bersama ratusan Perwira TNI lainnya melalui sebuah pernyataan tertulis meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot. Meskipun spekulasi ini dibantah oleh Markas Besar TNI yang menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, publik sulit mempercayai hal itu. Letjen Kunto baru menjabat selama empat bulan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), maka kalau mutasi itu terbilang cepat dan tidak lazim. Mutasi dan pembatalan mutasi tersebut patut diduga tidak melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Mutasi yang dibatalkan ini merupakan pelajaran sangat penting bahwa TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan dan menjadi perpanjangan kepentingan politik pihak tertentu, termasuk Presiden atau pihak lain yang mempengaruhinya. TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara dan menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Di samping itu, pembatalan mutasi dalam sehari itu pasti menggerus kepercayaan publik. Sebelumnya, Mabes TNI melalui Kapuspen TNI, menyatakan bahwa mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Kapuspen TNI sebelumnya menegaskan, rotasi ini menunjukkan komitmen Panglima TNI dalam mendorong peningkatan kinerja satuan dan memperkuat soliditas di seluruh lini organisasi. Hanya dalam sehari, Panglima TNI yang sama lalu menganulir keputusannya sendiri. Sulit bagi publik untuk percaya bahwa di mutasi yang dibatalkan itu didasarkan pada profesionalitas tata kelola TNI dan tuntutan objektif untuk TNI beradaptasi, tapi lebih mengakomodasi motif dan kepentingan politik kekuasaan.[]

Nasional3 Mei 202512 Januari 2026

Hendardi Angkat Bicara Terkait Pembatalan Mutasi Tujuh Perwira Tinggi

Terasmedia.co Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan Keputusan

Jakarta - Revitriyoso Husodo Ketua umum Komunitas Gerakan Ekonomi Rakyat (GERAK) 08 Mengapresiasi kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto di acara peringatan hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 atau yang lebih di kenal dengan May Day, Acara tersebut di laksanakan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Ini Momentum yang sangat langka setelah sekian tahun baru hari ini Presiden bergabung bersama kaum buruh, ini membuktikan bahwa kecintaan dan keberpihakan Prabowo Subianto terhadap Kaum Buruh, Selalu mengedepankan kepentingan rakyat Hal tersebut dikatakan oleh Revitriyoso Husodo Ketua umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK) 08, Revi Tiyoso Husodo, Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (01/05/2025). Menurutnya, peringatan Hari Buruh merupakan salah satu tonggak sejarah umat manusia yang merepresentasikan perjuangan untuk kesejahteraan dan keadilan. Ia menilai bahwa semangat Mayday harus terus dijaga sebagai pengingat bahwa kesejahteraan tidak datang secara instan, tetapi melalui perjuangan kolektif yang dilandasi semangat persatuan. "Peristiwa Mayday adalah salah satu pencapaian sejarah umat manusia dalam perjuangan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Peristiwa ini patut dirayakan sebagai pengingat kepada semua orang bahwa kesejahteraan adalah buah dari sebuah perjuangan yang dibangun di atas dasar persatuan," tutur pria berambut pirang tersebut Revitriyoso Husodo juga menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Mayday sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kemudian menurutnya, semangat perjuangan buruh sejalan dengan tugas negara untuk melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. “Mayday Layak diperingati Sebab sejarah lahirnya juga selaras dengan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” katanya. Revitriyoso Husodo menyatakan Apresiasi yang tinggi terhadap kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Mayday 2025, bahwa dalam sejarah Republik Indonesia, hanya dua presiden yang secara langsung hadir dalam peringatan Hari Buruh, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo. " Kehadiran Presiden Prabowo adalah wujud nyata perhatian dan komitmen keberpihakan terhadap perjuangan kaum buruh. Presiden Prabowo Subianto telah sangat tanggap untuk merespon situasi saat ini, dan telah menunjukkan keterbukaan terhadap partisipasi kaum buruh untuk bersama-sama menjawab tantangan guncangan ekonomi global," tambahnya. Pada perayaan Mayday tersebut prabowo memberikan hadiah buat Para Buruh diantaranya, Dukungan Penghapusan Outsourcing, Dukung UU perampasan aset, Dukungan pengakuan Marsinah sebagai pahlawan buruh Lebih lanjut, Revi menilai bahwa kehadiran Presiden Prabowo mencerminkan keseriusan dan keberpihakan terhadap nasib kaum buruh. Terlebih, pembentukan Satuan Tugas Perlindungan PHK dinilai sebagai bentuk respons cepat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja. "Keberpihakan dan kehadiran Presiden Probowo di momen May Day adalah bentuk kecintaan dan kepeduliannya terhadap Kaum Buruh dan Rakyat," pungkasnya

Nasional2 Mei 2025

Revitriyoso Husodo Ketum GERAK 08 Apresiasi Tiga Solusi Perburuhan Presiden Prabowo pada May Day 2025

Terasmedia.co Jakarta – Revitriyoso Husodo Ketua umum Komunitas Gerakan Ekonomi

Terasmedia.co Majalengka, 2 Mei 2025 — Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Hj. Upik Rofiqoh, S.Pd.I., resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka oleh Bupati Mahalengka Herman Suherman. Pelantikan berlangsung khidmat serta disaksikan oleh para tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, serta ribuan guru dari seluruh penjuru Majalengka. Hj. Upik, begitu biasa ia disapa, memang dikenal sebagai perempuan yang peduli dengan dunia pendidikan, ia punya track record panjang dalam memajukan pendidikan di Jawa Barat khususnya Kabupaten Majalengka. Wajar saja bila lulusan Pesantren Baitul Arqom ini disebut sebagai tokoh pendidikan Majalengka. Sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan, Hj. Upik telah membuktikan kapasitasnya dalam memajukan pendidikan berbasis nilai dan kualitas. Selain itu, kiprahnya sebagai Ketua Fatayat NU dan Ketua Perempuan Bangsa Majalengka pula menjadikan dirinya sosok yang dipercaya lintas kalangan—baik di akar rumput maupun dalam ranah kebijakan. “Pendidikan adalah jalan perubahan. Kita harus mulai dari kesejahteraan guru, kualitas siswa, hingga sarana yang layak,” tegas Upik Rofiqoh kepada wartawan usai pelantikan, Jumat (2/5). Pada kesempatan itu pula, ia menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para guru honorer, meningkatkan prestasi peserta didik, serta memperbaiki infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan maksimal. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, kata Hj. Upik, ia siap membawa energi baru di Dewan Pendidikan. Sementara itu, Bupati Majalengka Herman Suherman dalam pidatonya menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Majalengka. “Majalengka tak akan maju tanpa pendidikan yang kuat. Saya minta Dewan Pendidikan menjadi mitra strategis, bukan sekadar simbolik,” ujar Bupati pada kesempatan tersebut. Selain Hj Upik, sejumlah nama lain yang turut dilantik sebagai jajaran Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka yakni Dr. H. Iman Pramudya S, MM, H. Nana Sujana, S.Pd, Dr. H. Dartum, S.IP, M.M.Pd, Rd. Hendrian S. Natanagara, S.E, serta Dr. H. Agus Sutisna, M.Ag. Ada pula nama H. Edi Karsidi, S.Pd, Wawan Darmawan, S.Pd, Hj. Aah Suniah, S.Pd, M. Abduh Nugraha, SH, dan H. Iyan Mulyadi, M.Pd.

Nasional2 Mei 2025

Hj. Upik Rofiqoh Dilantik Jadi Anggota Dewan Pendidikan Majalengka: Komitmen Perjuangkan Guru dan Kemajuan Pendidikan

Terasmedia.co Majalengka, 2 Mei 2025 — Bertepatan dengan peringatan Hari

Stok Pangan Melimpah, Ketua Umum Gerak 08 Apresiasi Presiden Prabowo I Teras Media

Nasional30 April 202512 Januari 2026

Stok Pangan Melimpah, Ketua Umum Gerak 08 Apresiasi Presiden Prabowo

Jakarta – 30 april 2025 – Stok Pangan Melimpah, Ketua

Jakarta — Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti, mengapresiasi capaian sektor pertanian Indonesia dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah ketidakpastian global akibat perang tarif dan currency, ia menilai Indonesia telah berhasil menapaki jalan kemandirian pangan. “Kita sedang menghadapi situasi peperangan mengunakan senjata tarif dan currency. Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, bangsa kita berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan,” kata Haris, Senin (28/4). Ia menyampaikan rasa terharunya terhadap capaian tersebut. “Saya pribadi cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita ‘kebanjiran’ beras dari petani kita sendiri,” katanya. Menurut Haris, perang tarif global justru menjadi momentum penting untuk memperkuat industri pangan nasional. “Menurut saya bangsa kita berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency,” ujarnya. Haris menambahkan, kondisi ini memaksa negara-negara untuk bergantung pada produksi dalam negeri. Haris juga menyoroti dampak negatif dari perdagangan bebas terhadap industri nasional. “Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita,” katanya. Ia mengungkapkan, runtuhnya sektor manufaktur, tekstil, dan pertanian menyebabkan meluasnya PHK dan pengangguran di Indonesia. Mengingat kondisi tersebut, Haris menekankan pentingnya gerakan kemandirian ekonomi. Ia mengutip ajaran Gandhi tentang swadesi dan menyatakan, “Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi menurut Gandhi mengarah pada Swarajya (kemerdekaan). Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri (self-rule), yang bertumpu pada kekuatan sendiri (self-reliance).” Haris juga mengaitkan capaian ini dengan ajaran Bung Karno. “Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewarikan kepada kita tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional,” katanya. Mengutip data BPS, Haris menyebut produksi gabah kering giling (GKG) periode Januari–April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. “Dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini kita tidak perlu lagi impor beras,” katanya. Ia menilai capaian tersebut luar biasa, mengingat sebelumnya Indonesia sangat bergantung pada impor. “Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras,” ujarnya. Haris bahkan menyatakan, “Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini.” Lebih lanjut, ia memaparkan data serapan gabah oleh Bulog yang terus meningkat. “Pada pertengahan April 2025, menurut keterangan resmi Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025,” katanya, membandingkan dengan serapan di tahun-tahun sebelumnya. Haris juga menyoroti kebijakan pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Petani kita bisa mempunyai penghasilan jumbo dalam panen raya kali ini,” katanya. Ia menilai kebijakan ini membebaskan petani dari “kutukan” yang selama ini mereka alami saat musim tanam dan panen. “Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah,” ucapnya. Haris mengungkapkan bahwa reformasi distribusi pupuk oleh Presiden Prabowo telah memangkas birokrasi yang selama ini menghambat. “Menurut keterangan Kementerian Pertanian, problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet,” ungkapnya. Kini, sistem distribusi hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, PIHC, dan petani. Ia memuji reformasi tersebut sebagai langkah nyata untuk mempercepat distribusi pupuk dan meningkatkan produktivitas petani. Haris menegaskan, semangat Prabowo dalam melindungi petani sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Meski mengakui bahwa implementasi berbagai kebijakan belum sepenuhnya sempurna, Haris menilai upaya pemerintah menunjukkan komitmen nyata. “Namun niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian,” katanya. Ke depan, Haris berharap sektor pertanian terus dikembangkan dengan melibatkan pengusaha nasional dan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi pertanian. “Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan,” katanya. Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa niat baik pemimpin untuk rakyat akan membuahkan hasil positif. “Menurut saya selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin Insya Allah ‘wahyu’ akan menyertai, melandasi dan menuntunnya. Mari menanam!!” tutupnya.

Nasional29 April 2025

Produksi Beras Melimpah, Haris Rusly Nilai Prabowo Berhasil Bangun Kemandirian Pangan di Tengah Guncangan Global

Terasmedia.co Jakarta — Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris

Jakarta - Secara yuridis, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, ada syarat umum dan syarat khusus untuk mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Syarat umum yang diatur Pasal 24 UU adalah sebagai berikut: 1) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; 2) memiliki integritas moral dan keteladanan; 3) berjasa terhadap bangsa dan negara; 4) berkelakuan baik; 5) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan 6) tidak pernah dipidana, minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengacu pada syarat umum poin 4 (empat), Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena berbagai pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi pada masa pemerintahannya yang otoriter dan militeristik, belum pernah diuji melalui proses peradilan. Belum lagi soal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh keluarga dan elite inti di sekitarnya. Akumulasi persoalan itu yang secara objektif menjadi penyebab utama Soeharto dilengserkan oleh Gerakan Reformasi 1998. Pendek kata, Soeharto tidak memenuhi syarat umum berkelakuan baik. Tidak adanya klarifikasi politik yang memadai dan ketidakmungkinan putusan pengadilan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh dan terjadi pada pemerintahan Soeharto menjadi penegas bahwa pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto menjadi tidak relevan. Selain itu, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bermasalah secara sosial-politis. Dari sisi politis, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menjadi simbol dan penegas bagi kebangkitan Orde Baru atau Kebangkitan Cendana. Glorifikasi Soeharto dengan memberinya gelar pahlawan nasional akan mendeligitimasi Reformasi sebagai gerakan politik untuk melawan otoritaritarianisme dan menegakkan supremasi sipil pada 1998. Secara sosial, gelar pahlawan nasional bagi Soeharto hanya akan menciptakan kontradiksi dan kebingungan pada generasi muda dan generasi masa depan yang tidak secara langsung bersentuhan dan memiliki pengalaman hidup pada Pemerintahan Orde Baru. Gelar pahlawan nasional bagi Soeharto seperti “menghapus” sejarah kejahatan rezim di masa lalu dan menciptakan kontradiksi serta kebingunan kolektif tentang seorang pemimpin politik yang dilengserkan karena akumulasi kejahatan yang terjadi, namun pada saat yang sama sosok itu bergelar pahlawan.

Nasional25 April 2025

Gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tidak relevan dan problematik

Terasmedia.co Jakarta – Secara yuridis, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun

«
1
…
36
37
38
39
40
…
202
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.