Waspada Jeratan Utang, Dede Yusuf Minta Bank Daerah Perbaiki Layanan Kredit

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 7 April 2026 - 13:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Wakil ketua komisi II DPR RI Dede Yusuf, Selasa (7/4/2026)

i

Keterangan foto : Wakil ketua komisi II DPR RI Dede Yusuf, Selasa (7/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co MEDAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menekankan pentingnya kebijakan perbankan yang lebih berpihak kepada rakyat, khususnya pelaku usaha kecil dan pedagang di Sumatera Utara. Hal ini disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bank Sumut, Senin (6/4/2026).

Menurut Dede Yusuf, akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau masih menjadi kendala utama di lapangan. Kondisi ini kerap mendorong masyarakat lebih memilih meminjam dana dari rentenir meskipun harus menanggung bunga yang sangat tinggi, karena dinilai lebih praktis dan syaratnya tidak berbelit-belit.

“Jika masyarakat meminjam dari bank, seharusnya diberikan bunga maupun fasilitas yang tidak memberatkan. Namun, hal ini terbentur aturan Bank Indonesia yang menetapkan batas minimum bunga sekitar setengah persen per bulan, sehingga ruang gerak bank untuk menekan suku bunga menjadi terbatas,” ujar Dede.

Namun, Dede Yusuf menegaskan bahwa solusi tidak hanya berfokus pada penurunan suku bunga semata. Persoalan utama lainnya terletak pada minimnya pendampingan bagi debitur.

“Bukan hanya soal bunga. Tanpa pendampingan, pelatihan, dan pengawalan, pinjaman berpotensi habis tanpa menghasilkan perkembangan usaha yang signifikan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahaya jeratan utang dari lembaga pembiayaan informal yang bisa merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mendorong Bank Sumut dan pemangku kebijakan untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif.

Langkah yang diperlukan meliputi program pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, serta pengawalan penggunaan kredit. Tujuannya agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Rakorwasda 2026 Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Pemerintahan Papua Tengah
Pemasangan Tihang Jaringan Provider Diduga Tak Miliki Ijin Resmi Makin Marak di Lebak
KITA Banten Minta Kominfo Pandeglang Periksa Pemasangan Tiang WiFi MyRepublic di Cadasari
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 06:56 WIB

Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka

Minggu, 8 November 2026 - 17:20 WIB

Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:08 WIB

Rakorwasda 2026 Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Pemerintahan Papua Tengah

Berita Terbaru