Update News

Kejari HST dan Bank BRI Barabai Percepat Pemulihan Aset Bermasalah Wakasad Letjen TNI Mochamad Saleh Mustafa Beri Motivasi Prajurit Yonif TP 840 Lebak Jembatan Gantung Ambruk di Wanasalam, Lima Pelajar Terjatuh ke Sungai Legislator Golkar Ungkap Kunjungan Presiden ke Inggris dan Swiss Sesuai dengan Situasi Geopolitik Global Politisi Demokrat Usulkan Lembaga Khusus Awasi Rotasi Jabatan

Tag: Ayep Zaki

Inovasi,Unggulan Kota Sukabumi

Nasional6 November 20256 November 2025

Mantap:Songsong IGA Kemendagri,Pemkot Sukabumi Luncurkan Inovasi Unggulan

Terasmedia.co Jakarta – Wali Kota Sukabumi Paparkan Inovasi Unggulan dalam

Pemkot Sukabumi dan pemkab gorontalo

Politik31 Oktober 2025

Walikota Sukabumi Dan Bupati GorontaloJalin Kerjasama strategis.

Pemkot Sukabumi dan Pemkab Gorontalo Jalin Kerja Sama Strategis untuk

Sumpah Pemuda: Momentum Kebangkitan Kolektif Tanggal 28 Oktober selalu mengingatkan bangsa ini pada ikrar sakral para pemuda tahun 1928: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa—Indonesia. Sumpah Pemuda bukan sekadar peristiwa historis, tetapi energi moral untuk terus memperjuangkan kemandirian bangsa. Dulu perjuangan dilakukan dengan bambu runcing dan pena, kini perjuangan itu menuntut transformasi ekonomi, kemandirian finansial, dan keadilan sosial. Spirit Sumpah Pemuda hari ini harus diterjemahkan ke dalam gerakan ekonomi umat yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu instrumen strategis yang sesuai dengan nilai keikhlasan, gotong royong, dan keadilan sosial adalah wakaf uang. *Wakaf Uang: Instrumen Kemandirian Ekonomi Umat* Wakaf uang bukan sekadar ibadah sosial, melainkan _financial instrument_ yang mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi berbasis nilai. Dengan regulasi yang jelas melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, dan dukungan Peraturan BWI dan DSN-MUI, wakaf uang kini bisa dikelola secara profesional, transparan, dan produktif. Setiap rupiah wakaf uang memiliki kekuatan mengganda: abadi dalam nilai, produktif dalam manfaat. Ketika dikelola dengan prinsip wakaf produktif, dana ini dapat diinvestasikan ke instrumen syariah seperti sukuk negara, sukuk korporasi, CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk), CWLD (Cash Waqf Linked Deposit), atau sektor riil yang menumbuhkan pelaku usaha mikro. Keuntungan hasil pengelolaan disalurkan kembali untuk pemberdayaan sosial, pendidikan, kesehatan, dan UMK tanpa mengurangi pokoknya. *Dari Idealisme Pemuda ke Gerakan Ekonomi* Pemuda hari ini tidak hanya ditantang untuk bersumpah tentang identitas, tetapi juga untuk berikrar atas kemandirian ekonomi bangsanya sendiri. Melalui gerakan wakaf uang, pemuda dapat berperan sebagai penggerak transformasi finansial yang berlandaskan nilai spiritual. Bayangkan jika satu juta pemuda Indonesia mewakafkan Rp100.000 saja setiap bulan. Maka akan terkumpul dana abadi Rp100 miliar per bulan—sebuah dana kedaulatan ekonomi umat yang dapat menghidupi ribuan UMK melalui skema Qardhul Hasan, membantu pesantren, membantu kaum dhu'afa, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Inilah bentuk baru “Sumpah Pemuda Ekonomi”: satu visi kesejahteraan, satu semangat kemandirian, satu aksi wakaf produktif. *Menanam Abadi, Menuai Berkah Tanpa Henti* Dalam konsep ekonomi wakaf, _giving never ends_. Nilai kebaikan terus berputar, menciptakan rantai keberkahan yang tidak terputus. Wakaf uang adalah jihad ekonomi yang menjadikan setiap pemuda bukan sekadar konsumen global, tetapi produsen kebaikan. Momentum Hari Sumpah Pemuda harus menjadi titik balik untuk mengubah paradigma: dari _charity-based movement_ menuju _investment-based philanthropy_. Gerakan ini bukan sekadar berbagi, tapi membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. *Wakaf uang* adalah jembatan antara iman dan pembangunan, antara spiritualitas dan kemandirian nasional. Jika Sumpah Pemuda 1928 melahirkan Indonesia Merdeka, maka Sumpah Pemuda Ekonomi melalui Wakaf Uang akan melahirkan Indonesia Berdaulat dan Makmur. “Bangsa yang besar bukan hanya yang mengenang perjuangan, tetapi yang melanjutkan perjuangan dengan cara yang relevan di zamannya.”

Nasional29 Oktober 202512 Januari 2026

H. Ayep Zaki – Pegiat Wakaf Uang, Praktisi Ekonomi Umat

Terasmedia.co, Kota Sukabumi – Sumpah Pemuda: Momentum Kebangkitan Kolektif Tanggal

komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik, penting untuk menyampaikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi, menegaskan bahwa langkah pembentukan TKPP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam pernyataannya, Sekda menjelaskan bahwa pembentukan TKPP dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan praktik yang lazim diberlakukan di berbagai daerah serta telah diterapkan pula pada periode sebelumnya. Penyesuaian nomenklatur TKPP disebut sebagai upaya keselarasan dengan praktik di pemerintah pusat maupun daerah lain. “Keberadaan TKPP dinilai berdampak langsung pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menguatnya sinergi antarlembaga dan perangkat daerah,” ujar Sekda Kota Sukabumi. Kontribusi itu antara lain tercermin pada peningkatan kinerja sejumlah BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi. Direktur Utama Perumda BPR Kota Sukabumi, Sutrisno Priyosuryono, menyampaikan, “Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan memberikan manfaat konkret dalam meningkatkan citra usaha dan kepercayaan publik, terutama di lingkungan Pemkot Sukabumi. Dampak positif tersebut terlihat dari peningkatan kinerja usaha, di mana laba (gross) naik signifikan dari Rp2,5 miliar pada periode 2024 menjadi Rp4,1 miliar hingga September 2025 dengan ROA mencapai 8,1% dan diperoyeksikan akan lebih besar lagi sampai dengan akhir tahun 2025. Angka ROA ini sangat baik bagi sebuah BPR dan sebagai informasi dalam Analisa Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan perhitungan ROA, BPR dapat dikategorikan Sangat Sehat dengan ROA minimal sama atau lebih besar dari 2%. Selain itu, dalam diskusi dengan Ketua Tim KPP pada Selasa, 21 Oktober 2025, disampaikan berbagai masukan dan rencana pengembangan BPR Kota tidak hanya pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga dukungan dalam penyelesaian kredit bermasalah.” Kinerja positif juga dicatatkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa setelah sebelumnya mencatat kerugian rata-rata Rp3,6 miliar per tahun sepanjang 2020 hingga 2024. Plt Direktur PDAM, Dian Afriyandi, menjelaskan, “Perusahaan kini berhasil membukukan profit sebesar Rp410 juta per 30 September 2025 berkat pengawasan Dewas.” Dian Afriyandi melanjutkan, “Capaian yang tidak lepas dari perhatian dan profesionalitas Dewan Pengawas, H. Ubay, yang dianggap sebagai sosok pembimbing sekaligus pengawas kinerja perusahaan secara konsisten; dukungan kuat terhadap inovasi seperti pengembangan produk AMDK; serta arahan Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) bersama Dewan Pengawas terhadap penanganan NRW (kehilangan air) melalui pembentukan Tim NRW yang fokus melakukan berbagai upaya penurunan kebocoran di Cabang Sukabumi 3.” Pada sektor layanan kesehatan, peningkatan drastis juga terjadi pada RSUD R. Syamsudin, S.H. “Rumah sakit yang sebelumnya mengalami kerugian kini berhasil menorehkan profit sebesar Rp7 miliar per 30 September 2025,” ungkap Direktur RSUD, Yanyan Rusyandi. Ia menyebutkan bahwa peningkatan signifikan ini tidak lepas dari kinerja Ketua TKPP yang juga menjabat sebagai Ketua Dewas RS dalam melakukan monitoring bulanan atas laporan keuangan serta memberikan rekomendasi perbaikan, mengawasi berbagai isu krusial seperti penanganan karyawan NAPZA, piutang, kas BLUD, dan keluhan masyarakat, mengendalikan belanja termasuk remunerasi, mempercepat penyelesaian temuan BPK, serta mendorong akselerasi akses pinjaman perbankan guna memperkuat likuiditas dan pengembangan layanan rumah sakit. Selain itu, Galih Marelia selaku Kepala BPKPD menjelaskan bahwa kontribusi TKPP juga tercermin pada peningkatan PAD Kota Sukabumi. Galih menyebut capaian pajak dan retribusi daerah non-BLUD per 30 September 2024 tercatat Rp. 66.723.755.800, meningkat signifikan menjadi Rp. 103.726.730.681 per 30 September 2025 atau naik 55%. Pemerintah juga membentuk Tim PIC PAD sebagai terobosan untuk memperkuat optimalisasi penerimaan daerah dengan pendekatan Biro Entrepreneur yang tetap menjunjung akuntabilitas. Menanggapi pro kontra TKPP serta dibentukny Panja TKPP oleh DPRD Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi menyampaikan harapan agar publik melihat pembentukan TKPP ini secara utuh, objektif, dan berbasis data, sehingga tidak memunculkan bias informasi. Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran penunjang TKPP masih jauh lebih kecil dibanding capaian kinerja yang diperoleh, karena TKPP berfungsi sebagai akselerator pencapaian target pembangunan daerah. Sekda menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait TKPP dan penugasan personelnya dilakukan demi peningkatan kinerja fiskal serta mutu pelayanan publik yang berkelanjutan di Kota Sukabumi. “Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus bekerja dalam koridor akuntabilitas dan efektivitas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi.

Daerah27 Oktober 202527 Oktober 2025

Serkot Sukabumi Andang Tjahjandi Tegaskan Pembentukan TKPP Jaga Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Terasmedia.co Sukabumi – Komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga transparansi

Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Sukabumi pada prinsipnya untuk memperkuat sinergitas dan komunikasi antara aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan tidak bertujuan untuk mengambil alih peran ASN. “Selama ini kami menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami, tidak benar kami mengambil alih peran ASN, kami hanya ingin membantu dan memperkuat komunikasi ASN dengan Pak Wali Kota H Ayep Zaki,” ungkap Ketua TKPP Kota Sukabumi, Ubaydillah dalam keterangannya, Senin (27/10/2025). Pernyataan Ubaydillah tersebut menanggapi pemanggilan Panja Wakaf dan TKPP DPRD Kota Sukabumi beberapa waktu lalu. Hadir dalam pertemuan tersebut Ubaydillah, Ujang Fahrudin Jetli, Jamaludin, dan Ani Nurhayati. Dalam pertemuan tersebut Ubaidillah memaparkan secara rinci penjelasan terkait tugas dan fungsi TKPP secara mendalam. Menurutnya, tim yang dibentuk Wali Kota Sukabumi H Ayep Zaki bertujuan untuk melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor di Kota Sukabumi. “Saya sudah memberikan penjelasan terkait tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kepada Pimpinan dan Anggota Panja DPRD Kota Sukabumi. Dari hasil kajian kami, sudah dilaporkan secara mendalam terhadap Panja DPRD Kota Sukabumi,” terang Ubaydillah. Ubaydillah menegaskan, keberadaan TKPP pada prinsipnya, tidak bertujuan untuk mengambil alih peran ASN, akan tetapi justru memperkuat sinergitas dan komunikasi antara ASN dengan Wali Kota Sukabumi. “Jadi, ASN tetap menjalankan tugas pokoknya, kami hanya memperlancar koordinasi,” jelas Ubaydillah. Ubaydillah juga memaparkan efektivitas kerja tim TKPP yang bisa dilihat dari sejumlah indikator pencapaian pembangunan. Sebut saja terkait pendapat asli daerah (PAD) serta hasil evaluasi dari kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Sukabumi. “Alhamdulilah, saat ini PAD Kota Sukabumi bisa meningkat, kinerja RSUD R Syamsudin SH, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan BPR (Bank Perekonomian Rakyat) membaik serta terdapat pencapaian hasil yang baik jika dibandingkan dengan sebelumnya,” ungkapnya. Untuk RSUD R Syamsudin, tambah Ubaydillah, tahun 2025 ini terdapat profit mencapai Rp.7 miliar, dan di PDAM per bulan September yang lalu, terdapat profit sebesar Rp 410 juta, sedangkan BPR meraih keuntungan sebesar Rp 4 miliar. "Ini menjadi bukti nyata bahwa kinerja TKPP berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dibuktikan ke publik," tandas Ubaydillah. Terkait keberadaan Tim TKPP yang berujung dibentuknya Panja Wakaf dan TKPP di DPRD Kota Sukabumi, Ubaydillah sangat menghormati dinamika yang terjadi selama ini dan sangat membuka ruang kritik demi kemajuan Kota Sukabumi. “Saya dan Tim TKPP sangat menghormati dinamika yang terjadi, namun pada prinsifnya kami sangat membuka ruang kritik guna kemajuan Kota Sukabumi, Alhamdulilah kami pun akhirnya bisa berdiskusi dengan panja,” jelasnya. Sedangkan soal isue beberapa jabatan yang melekat pada dirinya, Ubaydillah menjelaskan bahwa, hal tersebut hanya semata-mata untuk percepatan pembangunan khususnya di BUMD dan BLUD. “Keterlibatan saya di Dewas RSUD R Syamsudin, PDAM dan BPR bagian dari upaya guna melakukan percepatan pembangunan atau melakukan kajian serta evaluasi dari kinerja internal BUMD dan BLUD. Dan ini terbukti, saat ini kondisi BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi tumbuh sehat dan mampu menghasilkan yang terbaik jika dibandingkan dengan kondisi BUMD dan BLUD sebelumnya,” pungkasnya

Daerah27 Oktober 202530 Oktober 2025

Ubaydillah Tegaskan, Hasil Kinerja TKPP Kota Sukabumi Bisa Dibuktikan Ke Publik

Terasmedia.co SUKABUMI – Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Sukabumi

Di bawah kepemimpinan H. Ayep Zaki, Kota Sukabumi meraih peringkat ke tiga terbaik Realisasi Belanda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar 70,08%. Penghitungan tersebut tertuang dalam laporan 93 pemerintah kota untuk Laporan Realisasi Anggaran per 17 Oktober 2025 yang diolah datanya oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, Tahun Anggaran (TA) 2025. "Syukur Alhamdulillah, ini tentu menjadi bukti bahwa kinerja Pemkota Sukabumi sudah berada di jalan yang benar. Dengan realisasi belanja menyentuh 70,08 persen itu dinilai baik karena selisih antara realisasi pendapatan dan belanja cukup seimbang. Ini mengindikasikan rendahnya resiko gagal bayar dan pengendapan uang di kas daerah," ungkap Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki dalam keterangannya, Senin (20/10/2025). Data tersebut terungkap setelah Ayep Zaki melalui zoom meeting mengikuti Rapat Koordinasi dan Arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pencapaian realisasi belanja daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus rapat koordinasi untuk pengendalian harga beras Kementerian Dalam Negeri. Bukan hanya meraih peringkat tiga besar dengan serapan belanja terbaik, dalam rapat koordinasi tersebut juga terungkap, Kota Sukabumi per akhir September 2025 lalu menempati urutan ke 16 tertinggi dalam persentase Realisasi Pendapatan APBD Kota se-Indonesia, sebesar 75,94%. "Dengan catatan tersebut, artinya Kota Sukabumi termasuk dalam kelompok “20 kota dengan persentase realisasi pendapatan APBD terbesar”. Ini jelas menjadi penyemangat kami, agar kedepannya bisa meningkatkan pendapatan pemkot lebih signifikan lagi," terang Ayep Zaki. Prestasi tersebut tentu diraih dengan kerja-kerja luar biasa. Tantangan untuk menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota role model di Indonesia memang harus dilakukan dengan "kerja gila". "Kalau mau disebut ini prestasi, tentu bukan semata kinerja wali kota, melainkan seluruh stakeholder dan juga masyarakat yang benar-benar ingin hidup lebih baik dan menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota terdepan di Indonesia," pungkas Ayep Zaki.

Nasional20 Oktober 202530 Oktober 2025

H.Ayep Zaki Ikuti Rapat Koordinasi Bareng Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Terasmedia.co SUKABUMI – Di bawah kepemimpinan H. Ayep Zaki, Kota

1
2
3
…
6
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.