Update News

Kejari HST dan Bank BRI Barabai Percepat Pemulihan Aset Bermasalah Wakasad Letjen TNI Mochamad Saleh Mustafa Beri Motivasi Prajurit Yonif TP 840 Lebak Jembatan Gantung Ambruk di Wanasalam, Lima Pelajar Terjatuh ke Sungai Legislator Golkar Ungkap Kunjungan Presiden ke Inggris dan Swiss Sesuai dengan Situasi Geopolitik Global Politisi Demokrat Usulkan Lembaga Khusus Awasi Rotasi Jabatan

Tag: Uu tni

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut Terasmedia Jakarta – DPR telah secara resmi mengesahkan Revisi UU TNI pada sidang paripurna tanggal 20 Maret 2025 yang lalu mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto ikut menyoroti, Dengan demikian pengesahan Revisi UU TNI menjadi undang-undang yang akan memperbaiki UU No. 34 Tahun 2004 tinggal selangkah lagi. Namun gelombang protes masih tampak menggelora hingga hari ini. Dari kalangan mahasiswa, akademisi, hingga para ibu rumah tangga ramai-ramai menyuarakan penolakan terhadap Revisi UU TNI, Jakarta, 10/4/2025. Mereka semua khawatir akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti saat rezim Orde Baru (Orba) berkuasa. Pasalnya, dalam Revisi UU TNI terdapat penambahan lembaga sipil yang dapat dimasuki prajurit TNI aktif, dari yang semula berjumlah 10 kini bertambah menjadi 14 lembaga. Hal ini ditafsirkan masyarakat sebagai upaya penguatan dominasi TNI pada ranah sipil, yang kemudian dianggap sebagai representasi Dwifungsi ABRI,ungkapnya Dikatakan mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Uniknya di antara 14 lembaga yang disebutkan dalam Revisi UU TNI terdapat nama ‘keamanan laut’, satu-satunya lembaga yang menyebut kata laut, yang kemudian dikaitkan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yakni instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Keterkaitan dengan Bakamla ini kemudian disinyalir berdampak pada sektor maritim Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan luas wilayah perairan mencapai dua pertiga dari total luas wilayahnya. Sehubungan dengan hal ini, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, purnawirawan TNI AL yang saat ini aktif sebagai advokat maritim menyatakan bahwa dirinya tidak kontra terhadap Revisi UU TNI. “Di mana-mana yang namanya undang-undang fungsinya membatasi. Jadi bukan memberikan kebebasan kepada TNI untuk memasuki ranah sipil, justru memberikan batasan kepada TNI mengenai instansi sipil mana saja yang boleh dimasuki. Diluar yang disebutkan itu prajurit TNI aktif (tetap) harus pensiun dini atau alih status menjadi ASN,” demikian penuturannya dalam suatu kanal Youtube. Namun soal keterkaitan dengan Bakamla, beliau dengan tegas menyatakan, “Bakamla itu dari dulu tidak jelas. Menyatakan diri sebagai Indonesian Coast Guard tapi diisi personil TNI AL. Padahal TNI AL dengan Coast Guard adalah dua entitas yang berbeda. Jadi kalau ‘keamanan laut’ dalam Revisi UU TNI diartikan sebagai Bakamla, hanya akan membuat posisi Bakamla semakin terjepit. UUD kita hanya mengenal 3 matra TNI, TNI matra darat (TNI AD), TNI matra laut (TNI AL), dan TNI matra udara (TNI AU). Tidak ada dua TNI dalam matra yang sama. Jadi Bakamla harus memilih antara melebur ke dalam TNI AL atau menjadi instansi sipil sepenuhnya. Kalau melebur ke dalam TNI AL, tidak ada lagi nama Bakamla. Kalau menjadi instansi sipil sepenuhnya, kalaupun, selain seluruh personil TNI AL yag ada harus pensiun dini atau alih status menjadi ASN, Bakamla tidak akan bisa menjadi instansi operasional. Saat ini di laut sudah ada instansi-instansi operasional dengan scope yang spesifik, misalnya KPLP dengan scope lalu lintas pelayaran dan perlindungan lingkungan laut, PSDKP dengan scope perikanan, Bea Cukai dengan scope pendistribusian barang melalui jalur laut, Imigrasi dengan scope keluar masuknya manusia lewat laut, dan Polair dengan scope ketertiban masyarakat pengguna laut. Jadi kehadiran Bakamla sebagai instansi operasional justru hanya akan menimbulkan overlapping dalam mekanisme penegakan hukum di laut. Jalan keluarnya, Bakamla bisa menjadi instansi administrasi dengan melebur ke dalam Kemenko Polkam. Dengan demikian Bakamla bisa menjadi koordinator keamanan laut seperti yang diinginkannya selama ini,” pungkas pria berusia 70 tahun yang juga hobi menyanyi ini. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, Bakamla yang berkantor pusat di bilangan Jakarta Timur masih bergeming. Belum ada satupun statement atau press release yang diterbitkan Bakamla dalam menanggapi isu ini, (M rohim).

Nasional10 April 202510 April 2025

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut

Terasmedia Jakarta – DPR telah secara resmi mengesahkan Revisi UU

Indonesia Tidak Gelap di Sumatera Utara, TNI Bersama Rakyat.! Terasmedia.co Sumatra Utara - Pasca pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan No. 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pada Pasal 7, Pasal 47 dan Pasal 53, menjadi Undang-undang, adalah sebuah keniscayaan terbangunnya profesionalisme TNI kedepan. DPD GERAK 08 SUMATERA UTARA, memandang momentum berharga ini harus dijadikan konsolidasi menyeluruh dengan segenap elemen rakyat, sebagai stimulus mewujudkan asta cita menuju Indonesia Emas 2045, yang menjadi visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran. GERAK 08 secara nasional sebagai sebuah entitas organisasi masyarakat sipil, dalam agenda poliik organisasinya akan menjadi sebuah anti tesis dari gerakan sekelompok masyarakat yang dengan sengaja mengusung isu "Indonesia Gelap" tanpa sebuah landasan berpikir dan bertindak yang obyektif. Bahwa, keberanian dan ketegasan sikap yang ditunjukkan Prabowo dalam menjalankan kebijakan pro rakyat, serta tanpa tedeng aling-aling memberangus praktek Korupsi disemua birokrasi, patut kita dukung dan apresiasi sepenuhnya, apapun resikonya. Demikian disampaikan Torop Sihombing, Ketua DPD GERAK 08 Sumatera Utara. Lebih lanjut, Torop Sihombing mengatakan, bahwa ada semacam keraguan melihat fenomena penolakan UU TNI yang dimobilisasi oleh segelintir pihak untuk mengelabui kesadaran kritis publik dari serangkaian kebijakan yang sedang dijalankan Prabowo, sehingga kita patut mengawal agenda besar dan mulia Prabowo ini. Sekretaris DPD GERAK 08 SUMATERA UTARA, Ferry Simarmata, menimpali, bahwa langkah konkrit yang saat ini sedang dilakukan adalah mendekatkan semangat profesionalisma dan perjuangan TNI bersama rakyat dalam bentuk sinergisitas program. Ferry Simarmata, menambahkan untuk mendekatkan sinergisitas TNI bersama rakyat, DPD GERAK 08 SUMATERA UTARA, melakukan aktivitas sosialnya dalam bentuk berbagi takjil kepada masyarakat. Aksi bagi takjil ini dilakukan di Jalan Merdeka (depan BRI) Pematangsiantar, pada Kamis, 27 Maret 2025, dimulai sejak pukul 16.30 Wib. Dimana, pembagian takjil ini diberikan kepada para pengguna jalan, baik yang berkendara maupun masyarakat yang berjalan kaki. Masyarakat disekitar lokasi, sangat berterimakasih dengan aksi bagi takjil ini, serta mendukung sepenuhnya UU TNI yang baru disyahkan, dengan harapan semoga TNI lebih profesional.

Nasional27 Maret 2025

Indonesia Tidak Gelap di Sumatera Utara, TNI Bersama Rakyat.!

Terasmedia.co Sumatra Utara – Pasca pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.