Terasmedia.co Jakarta – Situasi nasional Indonesia saat ini dinilai berada dalam kondisi dinamis dan rawan eskalasi konflik. Gelombang demonstrasi yang bermula di Jakarta kini meluas ke berbagai wilayah tanah air.
Persepsi publik mengenai kemewahan fasilitas dan tingginya tunjangan anggota DPR, ditambah lemahnya transparansi serta kebijakan yang dianggap lebih berpihak pada kelompok elite dibanding rakyat, menjadi pemicu konflik sosial yang sulit dikendalikan.
Di sisi lain, Polri juga turut menjadi sasaran amarah akibat sejumlah kasus kekerasan aparat serta penanganan aksi massa yang dinilai represif.
Menanggapi kondisi tersebut, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBais) TNI periode 2011–2013, menilai Presiden berada pada posisi krusial sebagai pengambil keputusan strategis. Menurutnya, Presiden harus segera mengambil kendali atas DPR agar aksi massa tidak semakin meluas.
“Langkah yang harus ditempuh antara lain memanggil, menekan, dan mengaudit DPR; menindak indikasi korupsi dan penyalahgunaan fasilitas negara; berbicara langsung ke rakyat untuk membangun kepercayaan; hingga mengeluarkan Perppu bila DPR melawan,” tegas Soleman.
Sementara itu, di tengah kekecewaan masyarakat, muncul pula tuntutan pembubaran DPR. Namun, Ario Seno, pengamat pertahanan sekaligus alumni Universitas Pertahanan (Unhan) RI, menolak gagasan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPR merupakan salah satu pilar demokrasi, (2/9).
“Jika DPR dibubarkan, Indonesia justru akan menjadi negara otoriter. Itu bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat,” kata Ario.
Meski demikian, Ario sepakat bahwa DPR membutuhkan pembenahan fundamental. Menurutnya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menjadi amanat UUD 1945 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Ia juga menyoroti peran partai politik. Menurutnya, partai sebagai kendaraan politik tidak boleh hanya menuliskan visi-misi tentang keadilan sosial, tetapi justru memberi ruang bagi koruptor.
“Bahkan mungkin perlu diberlakukan sanksi ganda. Bukan hanya pelaku korupsi yang dihukum, tetapi partainya juga harus disanksi agar lebih selektif memilih kader,” ujarnya, yang juga dikenal sebagai mantan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
