Dukung SBY, Anton: Pasukan Perdamaian Tak Boleh di Medan Perang

Avatar photo

- Penulis

Senin, 6 April 2026 - 21:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, Senin (6/4/2026)

i

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, Senin (6/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA – Usulan serius Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait masa depan misi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mendapatkan dukungan kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, bahkan hingga opsi penarikan pasukan demi mengutamakan keselamatan prajurit Indonesia.

Menurut Anton, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara melindungi warganya di luar negeri. Ia menegaskan bahwa pasukan perdamaian seharusnya ditempatkan di wilayah pasca-konflik, bukan di tengah medan pertempuran yang masih berkobar.

“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan menjaga stabilitas dan mendukung perdamaian. Pasukan perdamaian seharusnya berada di area post-conflict, bukan saat konflik sedang terjadi,” ujar Anton, Senin (6/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan menyusul usulan SBY yang menyoroti memanasnya situasi di Lebanon Selatan, terutama setelah gugurnya tiga prajurit TNI dalam menjalankan tugas. Anton menegaskan kesepahamannya dengan pandangan SBY bahwa kondisi lapangan saat ini sudah tidak kondusif dan berbahaya.

“Saya sejalan dengan Bapak SBY bahwa situasi yang semakin tidak aman ini perlu dievaluasi secara serius. Tindakan tegas, seperti memindahkan lokasi atau menghentikan sementara misi, harus segera dipertimbangkan demi keselamatan prajurit,” tegasnya.

Dalam hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki status yang dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Oleh karena itu, Anton meminta pemerintah mengevaluasi ulang keterlibatan TNI dan mempertimbangkan opsi penarikan jika keamanan tidak lagi terjamin.

Sebelumnya, melalui akun media sosial, SBY mendesak PBB untuk mengambil langkah konkret. Ia menilai wilayah yang disebut ‘Blue Line’ atau zona perbatasan kini telah berubah menjadi war zone yang sangat rawan.

“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB segera mengambil keputusan tegas untuk menghentikan penugasan atau memindahkan lokasi mereka keluar dari medan pertempuran yang masih membara,” jelas SBY.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Sidang Sengketa Lahan Haji Makawi vs PT Summarecon Agung Tbk Ditunda, Ahli Waris Tunggu Pembuktian Balasan
Kejagung Didesak Periksa Direksi PT MBA Terkait Tender Rp121 Miliar Kemenag
Arifki Chaniago: Karir Jokowi Dibentuk Banyak Faktor, Bukan Satu Orang
Kritik Keras Jerry: Ahmad Ali Kutu Loncat Politik, Diduga Cari Safety Kasus
Soroti Kejanggalan Fiskal, Jerry: Gubernur Tak Tahu Jaga Uang Rakyat
Pertalite dan Solar Tidak Naik, Bukti Pemerintah Berpihak Rakyat Kecil
Sri Rahayu Korban Kecelakaan, Achmad Ismail: Ini Pelanggaran Hukum yang Nyata
Anak-Istri Bintoro Jadi ‘Tahanan Rumah’ Kurator sejak 2025, Bintoro Ungkap Dugaan Pemalsuan Dokumen Pailit
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 15:39 WIB

Sidang Sengketa Lahan Haji Makawi vs PT Summarecon Agung Tbk Ditunda, Ahli Waris Tunggu Pembuktian Balasan

Senin, 20 April 2026 - 15:20 WIB

Kejagung Didesak Periksa Direksi PT MBA Terkait Tender Rp121 Miliar Kemenag

Senin, 20 April 2026 - 14:53 WIB

Arifki Chaniago: Karir Jokowi Dibentuk Banyak Faktor, Bukan Satu Orang

Senin, 20 April 2026 - 14:04 WIB

Kritik Keras Jerry: Ahmad Ali Kutu Loncat Politik, Diduga Cari Safety Kasus

Senin, 20 April 2026 - 11:56 WIB

Pertalite dan Solar Tidak Naik, Bukti Pemerintah Berpihak Rakyat Kecil

Berita Terbaru