Update News

Musrenbang RKPD 2027 Tangerang Disorot: FKDM Kecamatan Belum Dapat Dana APBD Kerap Suarakan Kepentingan Publik, Uchok Sky Khadafi Terima Paket Bangkai Ayam Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Minta Kejagung Selidiki BNBD dan BMKG Selamat, Wamenaker Afriansyah Noor Terima AFEO Honorary Fellow, AHY: Pengakuan dan Representasi Diduga Langgar Kode Etik Profesi, Ormas PP Bakal Laporkan Notaris Medi ke Ikatan Notaris Indonesia

Penulis: Penulis

Ketua GERAK 08 Lebak Dorong Pemanfaatan Halaman Rumah untuk Ketahanan Pangan I Teras Media

Daerah9 Mei 2025

Ketua GERAK 08 Lebak Dorong Pemanfaatan Halaman Rumah untuk Ketahanan Pangan

Terasmedia.com Lebak – Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08) Kabupaten

Dugaan Korupsi Program Ketahanan Pangan Desa Cirendeu Petir Dilaporkan ke Kejaksaan Serang I Teras Media

Hukum dan Kriminal8 Mei 2025

Dugaan Korupsi Program Ketahanan Pangan Desa Cirendeu Petir Dilaporkan ke Kejaksaan Serang

Terasmedia.co Serang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Kerapatan Indonesia

Jakarta - Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, mengecam tindakan TNI dalam penggerebekan pengedar narkoba di Bima, yang dilakukan oleh Komando Rayon Militer 1608-04/Woha dan Unit Intelijen Kodim 1608/Bima. Ia menegaskan bahwa berdasarkan UU TNI, KUHAP, dan UU Narkotika, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terkait narkoba. Penegakan hukum dalam kasus narkotika adalah ranah Polri, BNN, dan penyidik sipil di bawah koordinasi resmi. Tindakan TNI dinilai sebagai pelanggaran hukum dan mencederai prinsip negara hukum (nomokrasi). Hendardi meminta DPR dan Presiden untuk menegur Panglima TNI agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa depan. Ia juga menyebut bahwa tindakan semacam itu bisa menjadi preseden buruk bagi pendidikan hukum publik. Ditekankan pula perlunya peningkatan profesionalisme Polri agar masyarakat tidak perlu meminta bantuan pihak di luar kewenangan hukum formal.

Hukum dan Kriminal8 Mei 2025

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Kritik Keterlibatan TNI dalam Penggerebekan Narkoba di Bima

Terasmedia.co Jakarta – Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, mengecam

Buntut Penganiayaan oleh Bos PETI, Ketum GERAK 08 Desak Kapolda Copot Kapolres Madina I Teras Media

Daerah7 Mei 202512 Januari 2026

Buntut Penganiayaan oleh Bos PETI, Ketum GERAK 08 Desak Kapolda Copot Kapolres Madina

Terasmedia.co Sumatra Utara – Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK)

SMP Negeri 1 Kemang Raih Juara Satu Karate Tingkat Kecamatan Harumkan Sekolah, Nurul Rahayu Sabet Juara 1 Karate Tingkat Kecamatan Kemang Bogor - Siswi dari SMP Negeri 1 Kemang berhasil menyabet juara pertama dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) karate tingkat Kecamatan. Prestasi tersebut diraih oleh Nurul Rahayu Priatna, Selasa (6/5/2025) Kepala SMP Negeri 1 Kemang Dr dini kurniani Spd,Mpd mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh siswi Nurul Rahayu Priatna karena telah mengharumkan nama sekolah di tingkat Kecamatan. Kata DR Dini kurniani Spd,Mpd.dia sangat berharap prestasi ini bisa diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Kabupaten. "Harapanya bisa terus juara di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sehingga prestasi yang diraih bisa menjadi motivasi siswa lain yang ada di SMP Negeri 1 Kemang," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kemang. “Alhamdulillah anak kami Nurul dari kelas 7,5 sudah mengukir prestasi dalam ajang karate dengan meraih Juara 1 karate kategori Kata perorangan putri pada O2SN tingkat kecamatan kemang, ini sangat membanggakan, sehingga SMP Negeri 1 Kemang dikenal lebih luas. Dan kami dari pihak SMP Negeri 1 Kemang memberikan apresiasi untuk Nurul agar lebih semangat untuk mengukir prestasi,” tambah Kepala Sekolah. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kelas 7,5 SMP Negeri 1 Kemang Afif berpesan agar Nurul Rahayu terus berlatih agar keberhasilan ini berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi sampai ke tingkat provinsi. Karena kata Afif, mempertahankan lebih sulit dari pada mendapatkan. "Kami mewakili seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Kemang berharap di tingkat Kabupaten, Provinsi bahkan Nasional, Nurul bisa terus menjadi juara," ucap Afif dengan penuh harapan. Afif menyebut bahwa siswa kelas 7,5 merasa bangga atas pencapaian Nurul karena bukan hanya mengharumkan nama kelas 7,5. Tapi kata Afif mengharumkan nama SMP Negeri 1 Kemang di tingkat kecamatan. “Saya berharap ananda Nurul bisa melaju ke tingkat Provinsi, Nasional dan juara. Karena bukan hanya mengharumkan smpn1 Kemang saja tetapi juga mengharumkan nama Kabupaten Bogor,” ujar Afif.

Pendidikan7 Mei 2025

SMP Negeri 1 Kemang Raih Juara Satu Karate Tingkat Kecamatan

SMP Negeri 1 Kemang Raih Juara Satu Karate Tingkat Kecamatan

Jakarta - Pada tanggal 30 April 2025, Presiden RI ke 7 Jokowi, selaku Pengadu telah mengadukan KMRT Roy Suryo dkk. sebagai Teradu, kepada pihak Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP jo pasal 27A, pasal 32 dan pasal 35 UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Kuasa Hukum bahwasanya Jokowi saat pengaduan disampaikan, menyerahkan Barang Bukti (BB) kepada Penyelidik Polda Metro Jaya, berupa 24 Video, sementara BB berupa Ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 Fakultas Kehutanan UGM hanya diperlihatkan tanpa diserahkan pada Penyelidik Polda Metro Jaya. Ini menunjukan bahwa baru di tahap awal membuat Pengaduan saja, sudah muncul kejanggalan oleh karena, BB yang utama dan sangat menentukan yaitu Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi yang seharusnya diserahkan Jokowi kepada Penyelidik/Penyidik, ternyata tidak ikut diserahkan, begitu pula Pihak Penyelidik dan/atau Penyidik tidak meminta Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi untuk diserahkan atau disita sebagai BB sesuai ketentuan pasal 5 KUHAP jo pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Padahal dalam waktu yang hampir bersamaan selain Jokowi mengadu sendiri, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang juga ikut melapor kepada Polri, terkait tuduhan Ijazah Palsu Jokowi dari aspek penyebaran berita bohong terhadap KRMT Roy Suryo dkk. sebagai reaksi terhadap Laporan Polisi dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di Bareskrim Polri tanggal 9 Desember 2024 tentang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi. *_SITA IJAZAH S1 JOKOWI_* Laporan TPUA tanggal 9 Desember 2024 tentang dugaan Ijazah Palsu Jokowi di Bareskrim Polri, menurut keterangan pihak TPUA, saat ini tengah ditindaklanjuti proses penyelidikannya oleh Bareskrim Polri, dengan memanggil dan memeriksa Pihak Pelapor antara lain Prof. Eggi Sudjana pada tanggal 15-16 April 2025, kemudian pemanggilan untuk klarifikasi terhadap Advokat Damai Hari Lubis, Koordinator Advokat TPUA pada tanggal 28 April 2025 oleh Penyelidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada Laporan Polisi TPUA ini, yang menjadi obyek utama pemeriksaan penyidik adalah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi, guna memastikan apakah Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi asli atau palsu atau apakah Ijazah S1 Jokowi asli tapi palsu (aspal) atau tidak. Untuk itu tindakan pertama yang harus dilakukan Penyelidik tanpa memandang siapa Pelapor dan siapa Terlapor atau siapa Saksi dan siapa Korban, sehingga suka tidak suka, Ijazah S1 Jokowi harus disita dari tangan Jokowi oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai Barang Bukti (BB) untuk kepentingan pemeriksaan melalui Puslabfor Bareskrim Polri. *_HENTIKAN PENGADUAN JOKOWI_* Secara teknis Hukum Acara Pidana dan demi menjamin kepastian hukum, maka Pimpinan Polri harus menghentikan atau setidak-tidaknya menunda seluruh proses pemeriksaan terhadap Pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya tertanggal 30 April 2025 dan seluruh Laporan Polisi dari Anggota Masyarakat terhadap KRMT Roy Suryo dkk. di Polres Jakarta Pusat dan di Polres-Polres lainnya di luar Jakarta. Adapun alasan-alasan mengapa penyelidikan dan penyidikan atas Pengaduan dari Jokowi, harus dihentikan atau dikesampingkan terlebih dahulu, karena : 1. Bareskrim Polri tengah melakukan Penyelidikan dan/atau Penyidikan atas Laporan Polisi TPUA tentang dugaan Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi sebagai Ijazah palsu, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Ijazah Jokowi dimaksud asli atau palsu atau aspal, karena selama menjadi polemik bertahun-tahun Jokowi tidak pernah memberikan klarifikasi atau menunjukan bukti atas keabsahan Ijazah itu. 2. Laporan Polisi TPUA terhadap Jokowi tentang dugaan Ijazah Palsu (Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM a/n. Jokowi) bermuatan kepentingan umum yang lebih besar, antara lain menyelamatkan marwah Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, marwah Para Intelektual dan Cendikiawan dan terlebih-lebih marwah lembaga kepresidenan, karenanya harus didahulukan proses pidananya. 3. Pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, atas dugaan Pencemaran Nama Baik atau Fitnah, semata-mata bermuatan kepentingan pribadi yaitu semata-mata hanya untuk memperjuangkan nama baik Jokowi. 4. Untuk menguji apakah Jokowi masih punya nama baik yang harus dipertahankan, maka pembuktiannya adalah apakah Ijazah S1 yang diduga sebagai palsu itu, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat suatu Putusan Pengadilan Yang Berkeuatan Hukum Yang Tetap dan adil yang menyatakan Ijazah Jokowi itu asli atau paslu dan/atau aspal atau asli. 5. Selama ini sudah beberapa orang menjadi korban peradilan sesat dengan dipidana penjara, tanpa pernah diuji terlebih dahulu secara hukum soal keabsahan, keasilan dan kebenaran formil dan materiil Ijazah S1 Jokowi di Pengadilan Pidana, hingga Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap, yang menyatakan Ijazah Jokowi sah atau tidak.

Hukum dan Kriminal6 Mei 2025

Demi Kepntingan Umum Proses Penyelidikan Pengaduan Jokowi Harus Dihentikan

Terasmedia.co Jakarta – Pada tanggal 30 April 2025, Presiden RI

«
1
…
35
36
37
38
39
…
67
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.