Terasmedia.co Bogor – Seorang jurnalis Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) yang bertugas untuk media HALOYOUTH, Maslam Danur, mengaku mengalami intimidasi, dugaan persekusi, hingga upaya penghalangan kerja jurnalistik saat meliput kegiatan rembuk warga terkait polemik penggunaan lahan di Perumahan Coasteville, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11/2026).
Dalam keterangannya, Maslam menyebut insiden tersebut terjadi ketika dirinya bersama puluhan jurnalis lainnya menghadiri kegiatan rembuk warga yang membahas dugaan penggunaan lahan tanpa persetujuan warga.
Kehadiran para jurnalis di lokasi, menurut Maslam, merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik atas undangan warga untuk meliput perkembangan persoalan lahan yang tengah menjadi polemik.
Persoalan tersebut bermula dari keberatan sejumlah warga terhadap pembangunan gedung pertemuan di atas lahan yang sebelumnya disebut-sebut direncanakan untuk pembangunan gazebo.
Warga menilai terdapat ketidaksesuaian antara rencana awal pemanfaatan lahan dengan realisasi pembangunan di lapangan. Bahkan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas melalui mediasi di tingkat Kecamatan serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bogor.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam pembahasan sebelumnya muncul kesepahaman mengenai pemagaran area lahan yang dipersoalkan dan pengembalian pemanfaatannya sesuai rencana awal, yakni untuk pembangunan gazebo.
Namun, polemik tersebut kembali mencuat hingga mendorong warga menggelar rembuk untuk membahas persoalan tersebut.
Maslam menuturkan, awalnya kegiatan rembuk warga berlangsung dengan sesi tanya jawab sebagaimana pertemuan pada umumnya.
Situasi mulai memanas ketika salah seorang perwakilan warga mempertanyakan identitas dan kepentingannya berada di lokasi.
“Saya sudah menjelaskan secara terbuka bahwa saya merupakan jurnalis Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) yang bertugas untuk media HALOYOUTH. Saya berada di lokasi untuk menjalankan tugas jurnalistik dan meliput persoalan yang sedang dibahas warga,” tutur Maslam
Namun, setelah penjelasan tersebut, situasi disebut berubah. Seorang warga bernama Devi, yang menurut keterangan Maslam diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan dan merupakan bagian dari pengurus lingkungan setempat, bersama sejumlah orang lainnya mendatangi dirinya.
Maslam mengaku mendapat hardikan dan intimidasi verbal dari sejumlah orang yang berada di lokasi.
Tidak hanya itu, beberapa orang juga diduga berupaya merebut telepon genggam yang sedang digunakannya untuk melakukan peliputan.
Bahkan, salah seorang di antara mereka disebut sempat mencoba melakukan pemukulan ke arah dirinya. Namun, upaya tersebut berhasil ditangkis.
“Telepon genggam yang saya gunakan untuk bekerja sempat berupaya direbut. Salah seorang juga mencoba melakukan pemukulan ke arah saya, tetapi berhasil saya tangkis,” ungkapnya dalam kronologi tersebut.
Akibat kejadian itu, aktivitas peliputan yang dilakukan Maslam terganggu. Ia juga mengaku khawatir terhadap keselamatan dirinya ketika menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.
Menurutnya, peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius karena jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik semestinya mendapatkan perlindungan, bukan menghadapi intimidasi maupun dugaan kekerasan.
Terlebih, persoalan yang sedang diliput menyangkut kepentingan masyarakat, yakni dugaan penggunaan lahan, keberatan warga, serta tindak lanjut hasil pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan melalui forum pemerintahan.
Maslam menilai tindakan intimidasi, upaya perebutan alat kerja, dan dugaan kekerasan fisik terhadap jurnalis berpotensi menghambat kemerdekaan pers sekaligus hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Dalam kronologi yang disusunnya, Maslam turut menyinggung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar perlindungan terhadap pelaksanaan tugas jurnalistik.
Pasal 4 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 4 ayat (3) memberikan jaminan kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Adapun Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Meski demikian, penerapan ketentuan hukum tersebut tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Maslam berharap peristiwa yang dialaminya dapat ditindaklanjuti secara objektif, profesional, dan transparan. Ia juga mendorong agar seluruh pihak yang berada di lokasi, termasuk saksi-saksi, diperiksa untuk mengungkap secara jelas rangkaian kejadian tersebut.
Kronologi tertulis yang dibuatnya rencananya akan menjadi bahan pendukung untuk pelaporan kepada kepolisian, pengaduan kepada Dewan Pers, serta penyampaian kepada organisasi profesi dan lembaga perlindungan jurnalis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak Devi maupun pengurus lingkungan Perumahan Coasteville terkait dugaan intimidasi dan penghalangan kerja jurnalistik tersebut.(tim/red)











