Kasus Dana Rehabilitasi Sekolah SBT, Fatarudin Ingatkan Kejaksaan Tegakkan Hukum Berbasis Bukti

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 15:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co AMBON – Pengusutan dugaan penyimpangan dana rehabilitasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, kembali menjadi sorotan publik. Menanggapi aksi unjuk rasa Jilid III yang digelar Aliansi Peduli Pendidikan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis (19/11/2026), aktivis muda asal SBT, Fatarudin Rumbara, mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejati Maluku dan Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT memeriksa sejumlah pihak, termasuk Bupati SBT Fahri Husni Alkatiri. Mereka juga meminta agar pengusutan perkara tidak berhenti pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dikembangkan apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Fatarudin menilai demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar desakan publik tidak berkembang menjadi tekanan yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas aparat penegak hukum.

“Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan semata-mata karena desakan publik. Setiap orang yang dipanggil, diperiksa, hingga ditetapkan sebagai tersangka harus melalui mekanisme hukum yang jelas dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Fatarudin dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, proses hukum tidak boleh dibangun di atas asumsi, spekulasi, maupun opini yang belum teruji kebenarannya. Ia menegaskan, penetapan tersangka harus memenuhi persyaratan hukum acara pidana, termasuk didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Fatarudin juga mengingatkan agar penyebutan nama kepala daerah maupun anggota keluarganya dalam polemik perkara dilakukan secara hati-hati dan tidak mendahului pembuktian hukum.

“Jangan sampai seseorang dihakimi hanya karena namanya disebut dalam demonstrasi atau menjadi perbincangan publik. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Terkait tuntutan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah dan Inspektorat SBT, Fatarudin mengatakan bahwa fungsi koordinasi pemerintahan dan pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki mekanisme tersendiri dalam sistem administrasi negara.

Menurutnya, persoalan administratif tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Harus ada pembuktian mengenai unsur perbuatan melawan hukum serta keterkaitannya dengan dugaan penyimpangan yang sedang diusut.

Meski demikian, Fatarudin menegaskan tidak boleh ada pihak yang dilindungi apabila penyidik menemukan bukti sah mengenai keterlibatan dalam perkara tersebut.

“Jika dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada tebang pilih. Namun, semuanya harus didasarkan pada pembuktian, bukan tekanan atau kepentingan tertentu,” tegasnya.

Ia menambahkan, dana rehabilitasi sekolah merupakan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya hak peserta didik untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Karena itu, pengusutannya harus dikawal secara serius agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai peruntukan.

Fatarudin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi perkembangan perkara secara konstruktif. Ia meminta publik tidak membangun opini yang berpotensi menghakimi pihak tertentu sebelum seluruh fakta hukum terungkap.

Ia berharap Kejati Maluku dan Kejari SBT tetap profesional, independen, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun dalam menangani perkara tersebut.

“Yang terpenting adalah bagaimana kasus ini diungkap secara terang benderang. Jika ada pihak yang terbukti terlibat, harus bertanggung jawab. Sebaliknya, pihak yang belum terbukti bersalah juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Dengan begitu, keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan,” tutup Fatarudin.

(Red)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Ratusan Massa BPPKB HDS Kepung Kantor TNUK, Tolak Relokasi Badak Cula Satu
Dugaan Monopoli BPHTB Menguat, HMI MPO Desak Oknum Bapenda Kota Serang Ditindak
Diduga Gunakan Baja Ringan Bekas dan Metode Tambal Sulam, Proyek Revitalisasi SDN 2 Binong Disorot
Ujung Kulon Bukan Ladang Tambang, HMI MPO Tolak Relokasi Badak Jawa
Langgar Aturan KIP : Pekerjaan Pembangunan Preservasi Jalan Kopi- Sangian Tanpa Konsultan dan Volume Kegiatan : Jadi Sorotan
PKB Lebak Pasang Badan, Minta Badak Jawa Jangan Dipindahkan dari Ujung Kulon
Tingkatkan Kualitas Literasi, K3S Sajira Gelar Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
Publik Menunggu Penjelasan, Revitalisasi SDN 2 Cilangkap Jadi Sorotan
Berita ini 65 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:34 WIB

Ratusan Massa BPPKB HDS Kepung Kantor TNUK, Tolak Relokasi Badak Cula Satu

Kamis, 19 November 2026 - 15:19 WIB

Kasus Dana Rehabilitasi Sekolah SBT, Fatarudin Ingatkan Kejaksaan Tegakkan Hukum Berbasis Bukti

Rabu, 18 November 2026 - 16:09 WIB

Diduga Gunakan Baja Ringan Bekas dan Metode Tambal Sulam, Proyek Revitalisasi SDN 2 Binong Disorot

Rabu, 18 November 2026 - 14:44 WIB

Ujung Kulon Bukan Ladang Tambang, HMI MPO Tolak Relokasi Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 - 10:30 WIB

Langgar Aturan KIP : Pekerjaan Pembangunan Preservasi Jalan Kopi- Sangian Tanpa Konsultan dan Volume Kegiatan : Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Suasana hangat, akrab dan penuh kekeluargaan langsung terasa begitu memasuki ruangan lantai tiga Gedung Griya Baswara, di Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Nasional

SHW Doakan Prabowo Dapat Partner Pemerintah yang Tepat

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:40 WIB