Terasmedia.co JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, mengapresiasi penyelenggaraan Majelis Ilmu Sosialisme Islam yang mengangkat tema “Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal”.
Diskusi publik tersebut digelar di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menilai Majelis Ilmu Sosialisme Islam telah menghadirkan pembahasan yang semakin mendalam, terutama terkait persoalan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
“Majelis Ilmu Sosialisme Islam ini sampai pada diskusi yang lebih detail, khususnya menyangkut BPJS Kesehatan,” kata Gus Muhaimin.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menyebut, terdapat dua persoalan utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Pertama, mengenai target perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin. Menurutnya, seluruh masyarakat miskin harus mendapatkan jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), setidaknya mencakup kelompok desil 1 hingga 5.
“Semua orang miskin ter-cover, masuk dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran). Minimal ter-cover desil 1-5,” ujarnya.
Kedua, persoalan kebutuhan anggaran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp110 triliun, sementara realisasi penyerapannya baru sekitar Rp67 triliun.
Gus Muhaimin menilai kebutuhan anggaran yang besar tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terlebih jika seluruh pembiayaan hanya mengandalkan penerimaan pajak.
“Terus terang, akan sulit anggaran sebesar itu diambil dari pajak. Karena itu, penghasilan negara di luar pajak harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus Muhaimin menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya telah memberikan sinyal untuk melakukan penataan ulang pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA).
Menurutnya, pembenahan tata kelola SDA menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus memperkuat pembiayaan program perlindungan masyarakat.
“Sejak 35 tahun yang lalu belum ada Presiden berani memulai pembahasan model cara baru. SDA di-manage ulang,” katanya.
Gus Muhaimin juga mengingatkan kembali sikap PKB pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tidak mendorong eksploitasi sumber daya alam. Ia menyebut, hingga saat ini tidak ada elite PKB yang mengelola sektor pertambangan.
Dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin berharap Majelis Ilmu Sosialisme Islam dapat menjadi momentum kebangkitan kader PKB agar lebih aktif melahirkan gagasan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Ia bahkan mengajak seluruh kader partai untuk bangkit dari kondisi yang disebutnya sebagai “tidur nyenyak” dan mulai mengambil peran nyata dalam menjawab berbagai persoalan rakyat.
“Majelis Ilmu Sosialisme Islam ini menghasilkan tiga hal. Pertama, kader PKB bangun dari tidur nyenyaknya. Kedua, siuman (sadar) dan istighfar secara politik menggunakan sosialisme Islam membelah ketidakberdayaan untuk berbuat,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan para kader PKB agar tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi mampu menerjemahkan gagasan menjadi langkah konkret.
“Politisi-politisi PKB, ayo bangun, ayo berbuat agar kita bisa mengatasi coverage dari seluruh kebutuhan masyarakat kita, terutama kesehatan,” tambahnya.
Ketiga, Gus Muhaimin menilai masih banyak peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk melahirkan kebijakan yang mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap Majelis Ilmu Sosialisme Islam dapat mempercepat proses perumusan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat.
“Karena itu Majelis Ilmu ini bisa mempercepat proses membuat kebijakan tersebut,” tuturnya.
Menutup sambutannya, Gus Muhaimin menegaskan komitmen PKB untuk mendukung langkah pemerintah dalam membenahi tata kelola sumber daya alam secara lebih adil dan optimal.
Ia menyatakan PKB siap berada di garis depan untuk mendorong Presiden Prabowo menuntaskan reformasi pengelolaan SDA, sehingga potensi kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“PKB mendukung langkah Presiden mengelola dan memanage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong Presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola SDA yang berkeadilan,” tandasnya.
Gus Muhaimin juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan penerimaan negara terhadap pajak, terutama agar masyarakat miskin tidak semakin terbebani.
“Paling pokok adalah mengurangi tarikan pajak secepat-cepatnya dan orang miskin tidak boleh kena pajak,” pungkasnya.











