Terasmedia.co SERANG – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang mengecam dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang terkait penetapan dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
HMI MPO menilai terdapat dugaan kenaikan nilai dasar pengenaan BPHTB secara sepihak dalam proses validasi transaksi tanah dan bangunan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian dan temuan di lapangan, HMI MPO Cabang Serang menyebut sejumlah wajib pajak mengalami proses validasi BPHTB yang berujung pada verifikasi lapangan dan penetapan status kurang bayar.
Kondisi tersebut dipertanyakan karena masyarakat telah menggunakan nilai transaksi yang disepakati antara penjual dan pembeli, dengan tetap memperhatikan ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 tahun berjalan.
HMI MPO menilai proses tersebut perlu dievaluasi, terutama apabila hasil verifikasi lapangan justru menjadi dasar penetapan tambahan pembayaran tanpa penjelasan mengenai landasan hukum dan metode perhitungannya.
HMI MPO Cabang Serang menyatakan bahwa persoalan tersebut perlu ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Dalam Pasal 40, undang-undang tersebut mengatur ketentuan penetapan NJOP untuk PBB-P2 oleh kepala daerah. Penetapan NJOP dilakukan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.
Selain itu, HMI MPO juga merujuk Peraturan Wali Kota Serang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa dasar pengenaan BPHTB untuk transaksi jual beli adalah harga transaksi. Sementara itu, apabila nilai perolehan tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB-P2 pada tahun berjalan, NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan.
Atas dasar tersebut, HMI MPO mempertanyakan mekanisme verifikasi yang diterapkan Bapenda Kota Serang, khususnya apabila hasil pemeriksaan lapangan menghasilkan penetapan nilai yang berbeda dari nilai transaksi maupun NJOP yang menjadi acuan.
Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Serang, Ahlan, mengatakan penerbitan SPPT dan proses penetapan pajak setiap awal tahun seharusnya memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai dasar pengenaan pajak.
“Muncul pertanyaan besar mengenai fungsi penerbitan SPPT dan rapat penetapan pajak yang digelar setiap awal tahun apabila pada praktiknya Bapenda justru menerapkan pungutan kurang bayar melalui mekanisme verifikasi lapangan,” ujar Ahlan kepada media, kamis (19/11/2026).
Ia juga mempertanyakan dugaan perubahan acuan NJOP menjelang akhir tahun yang disebut dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun kelurahan.
Menurutnya, camat dan lurah merupakan unsur pemerintah wilayah yang memahami kondisi serta perkembangan nilai objek pajak di daerah masing-masing. Karena itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan kebijakan perpajakan berjalan sesuai ketentuan dan kondisi faktual di lapangan.
HMI MPO menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme validasi BPHTB agar tidak menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat.
Atas persoalan tersebut, HMI MPO Cabang Serang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Serang.
Pertama, mendesak penghentian praktik verifikasi lapangan BPHTB apabila mekanisme tersebut terbukti digunakan sebagai dasar pungutan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, mendesak Kepala Bapenda dan Wali Kota Serang melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap proses penetapan dan validasi BPHTB, termasuk memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN). HMI MPO juga meminta pemberian sanksi tegas sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Ketiga, menuntut transparansi dan kepastian hukum dalam tata kelola pajak daerah agar masyarakat memperoleh perlakuan yang adil ketika mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunan.
HMI MPO Cabang Serang menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons konkret dari Pemerintah Kota Serang, organisasi tersebut menyatakan siap mengonsolidasikan massa serta menempuh jalur pelaporan resmi kepada instansi pengawas terkait.
HMI MPO berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi dan melakukan evaluasi agar pengelolaan pajak daerah berjalan transparan, akuntabel, serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. (Red)











