Dede Yusuf Minta Kenaikan PBB di Kota Parepare Harus Ada Azas Keadilan

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 22 Agustus 2025 - 14:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mendukung rencana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mau menurunkan bahkan membebaskan pajak pendidikan, Sabtu (25/11/2023)

i

Keterangan foto : Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mendukung rencana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mau menurunkan bahkan membebaskan pajak pendidikan, Sabtu (25/11/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan menghentikan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) usai tagihannya melonjak drastis hingga 800%. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mendorong adanya asas keadilan.

“Harus berkeadilan. Terutama buat masyarakat yang memang kemampuan membayarnya itu sangat kecil, sangat minim, buruh, tani, nelayan, pensiunan, guru dan lain-lain. Itu juga harus mendapatkan atensi, tidak disamaratakan,” ujar Dede kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).

“Jadi azas keadilan itu harus tetap ada,” tambah Dede.

Menurut Dede, Pemda harus mampu juga mengoptimalkan pendapatan daerah. Bisa melalui sektor-sektor investasi, hingga kerja sama pihak ketiga.

“Jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan (Pemkot Parepare) ini memang (penagihan PBB) harus ditunda,” kata Dede.

Dede menambahkan menaikkan pajak perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat di daerah.

“Kalaupun ingin menaikan, harus melalui satu, sosialisasi, komunikasi, berdiskusi terlebih dahulu dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan lain-lain,” ujarnya.

“Disampaikan terlebih dahulu kondisi keuangan daerah seperti apa, rencana-rencana besar daerahnya seperti apa,” lanjutnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Siap Aksi Demo : Ormas BBP Desak Pemkab Lebak Tertibkan Tihang Provider Tak Berijin Yang Kian Marak
Pemasangan Tihang Jaringan Provider Diduga Tak Miliki Ijin Resmi Makin Marak di Lebak
LIN PBD Siapkan Laporan Temuan BPK Rp3,33 Miliar di Dinas PUPR ke APH
Dinkes Tangerang Terus Pantau Kondisi Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin
Kebakaran TPA Jatiwaringin Hingga Larut Malam, Asap Tebal Paksa Warga Dievakuasi 
Sengatan Samurai Biru di Houston: Gol Roket Kaishu Sano Bikin Brasil Tertinggal
Jejak Dana BOP Ditelusuri, Kejari Geledah PKBM di Kosambi Tangerang
Gedung Diklat Kemenhut di Bogor Dipakai PSI, MataHukum: Melanggar Aturan Aset Negara
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:43 WIB

Siap Aksi Demo : Ormas BBP Desak Pemkab Lebak Tertibkan Tihang Provider Tak Berijin Yang Kian Marak

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:19 WIB

Pemasangan Tihang Jaringan Provider Diduga Tak Miliki Ijin Resmi Makin Marak di Lebak

Kamis, 17 September 2026 - 20:10 WIB

LIN PBD Siapkan Laporan Temuan BPK Rp3,33 Miliar di Dinas PUPR ke APH

Rabu, 1 Juli 2026 - 22:56 WIB

Dinkes Tangerang Terus Pantau Kondisi Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin

Selasa, 30 Juni 2026 - 23:22 WIB

Kebakaran TPA Jatiwaringin Hingga Larut Malam, Asap Tebal Paksa Warga Dievakuasi 

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB