Terasmedia.co Halmahera – Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur (SMIT) menegaskan bahwa konflik berdarah yang terjadi di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, bukanlah sekadar bentrokan antarwarga, apalagi konflik agama. Peristiwa ini adalah manifestasi nyata dari kekerasan struktural yang lahir dari sistem ekonomi-politik yang timpang dan eksploitatif.
Ketua SMIT, Mesak Habary menyatakan bahwa narasi konflik agama yang berkembang saat ini justru menyesatkan dan menutupi akar persoalan yang sesungguhnya.
“Ini bukan konflik iman, ini konflik akibat ketimpangan. Ini adalah konsekuensi dari sistem yang membiarkan rakyat hidup dalam ketidakpastian, sementara kekayaan alam terus dieksploitasi tanpa keadilan,” tegas Mesak.
SMIT menilai bahwa Halmahera, khususnya Halmahera Tengah merupakan contoh nyata dari paradoks kapitalisme ekstraktif: wilayah yang kaya sumber daya, namun masyarakatnya justru hidup dalam kerentanan. Ekspansi industri berbasis sumber daya alam dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah struktur sosial masyarakat. Ruang hidup yang dulunya menjadi basis produksi rakyat, kebun, hutan, dan tanah adat berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan.
Dalam kondisi ini, masyarakat tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga krisis keamanan yang berulang.
“Kapitalisme ekstraktif tidak hanya mengambil sumber daya, tapi juga menciptakan ketegangan sosial. Ketika ruang hidup dipersempit dan rasa aman tidak dijamin, konflik adalah keniscayaan,” ujar Mesak.
SMIT menyoroti bahwa berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di area kebun dan hutan dalam beberapa tahun terakhir telah membentuk rasa tidak aman kolektif di tengah masyarakat.
Namun, kondisi ini tidak pernah ditangani secara menyeluruh.
“Rasa tidak aman ini bukan kebetulan, ini adalah produk dari sistem yang gagal melindungi rakyat. Ketika negara tidak hadir secara utuh, maka yang muncul adalah ketakutan, kecurigaan, dan akhirnya konflik,” tegas Mesak.
Menurut SMIT, kematian warga yang menjadi pemicu konflik hanyalah titik ledak dari akumulasi ketegangan yang selama ini dibiarkan.
SMIT menilai bahwa penggunaan identitas agama dalam konflik ini merupakan bentuk dari apa yang dalam teori kiri disebut sebagai false consciousness atau kesadaran semu.
“Agama dijadikan alat untuk membungkus konflik agar terlihat sederhana. Padahal yang terjadi adalah kontradiksi kelas, antara rakyat yang hidup dalam ketidakpastian dengan sistem yang terus mengeksploitasi,” ujar Mesak.
Dalam pandangan SMIT, narasi konflik agama justru berfungsi mengalihkan perhatian dari persoalan utama: ketimpangan struktural dan ketidakadilan distribusi sumber daya.
SMIT juga menyoroti dinamika di Halmahera Utara terkait beredarnya pesan dari salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang memicu kegaduhan publik. Meski tidak menyimpulkan hubungan langsung, SMIT menilai bahwa dalam situasi sosial yang rapuh, narasi dari elit memiliki daya pengaruh yang besar.
“Dalam kerangka analisa, elit bukan hanya aktor politik, tapi juga produsen wacana. Apa yang mereka ucapkan bisa menjadi aparatus ideologis yang membentuk kesadaran publik,” tegas Mesak.
Menurut SMIT, ruang digital saat ini telah menjadi medan produksi ideologi, di mana narasi yang tidak terkontrol dapat mempercepat polarisasi dan mempertajam konflik.
“Dalam kondisi masyarakat yang tertekan secara sosial-ekonomi, satu narasi bisa menjadi pemicu. Ini bukan soal kebetulan, ini soal bagaimana kesadaran publik dibentuk,” lanjutnya.
SMIT mengkritik keras posisi negara yang dinilai lebih sering hadir secara represif setelah konflik terjadi, namun absen dalam menjamin keadilan struktural.
“Negara hari ini lebih sibuk meredam akibat dari pada menyelesaikan sebab. Ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” ujar Mesak.
Dalam perspektif SMIT, selama negara masih beroperasi dalam logika yang tidak menyentuh akar ketimpangan, maka konflik sosial akan terus menjadi siklus.
Sebagai penutup, SMIT menegaskan bahwa konflik di Halmahera Tengah bukanlah peristiwa terakhir jika akar strukturalnya tidak diselesaikan.
“Selama kapitalisme ekstraktif terus berjalan tanpa kontrol sosial yang adil, selama rakyat terus dipinggirkan dari ruang hidupnya, dan selama kesadaran publik terus dialihkan oleh narasi semu, maka konflik akan terus direproduksi,” tegas Mesak.
SMIT mengingatkan bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar konflik horizontal, melainkan refleksi dari krisis yang lebih dalam: krisis keadilan, krisis distribusi, dan krisis arah pembangunan.
“Dan selama itu tidak diubah, maka setiap darah yang tumpah hari ini adalah bagian dari sistem yang sama,” tutupnya.
Penulis : Fairus
Editor : Red
