Waduh, Terdakwa TPPU Edward Hutahayan Dapat Perlakuan Istimewa di Rutan Kejaksaan

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 7 April 2024 - 21:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Naek Parulian Wasington Hutahayan alias Edward Hutahayan terdakwa korupsi dan TPPU (tindak pidana pencucian uang) mendapat perlakuan istimewa di rumah tahanan Kejaksaan Agung. Dari dalam penjara ia bebas melakukan komunikasi dengan siapapun untuk mengatur perkara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nomor ponsel yang digunakan atas nama Hans dengan nomor +1 (929) 230 1928, sebagaimana tercantum dalam akun medsosnya. Maklum ia dekat dengan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung.

Fakta yang makin mencengangkan adalah soal posisinya saat ini yang tidak berada di Rutan Salemba, melainkan di Rutan Kejaksaan. Tampaknya ia mendapatkan previlege dari oknum Kejaksaan Agung.

Perlakuan istimewa terdakwa ini dibongkar oleh akun Twitter @CCTVOnline pada Sabtu, 6 April 2024, pukul 20.30 WIB.

Akun itu menyebut Edward dapat mengatur pejabat Kejaksaan Agung untuk menstop perkara BTS Kominfo. Saat ini Edward diistimewakan dengan tetap berada di Rutan Kejagung, tidak dilakukan penahan seperti tersangka BTS lain di Rutan Salemba Jakarta Pusat.

Apa yang diungkap oleh akun Twitter tersebut sejalan dengan dakwaan Jaksa pada sidang di PN Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).

Pada sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Edward telah menerima uang 1 juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk pengkondisian perkara dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G.

Proyek yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun ini dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam dakwaan disebutkan uang itu diberikan oleh Direktur Utama (Dirut) Bakti Kemenkominfo, Anang Achmad Latif melalui Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak. Uang pelicin agar perkara BTS 4G tidak diusut oleh Kejaksaan Agung RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini bersumber dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

“Telah menerima hadiah berupa uang sejumlah 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari Anang Achmad Latif melalui Galumbang Menak Simanjuntak dengan sumber uang dari Irma Hermawan,” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).

“Untuk pengurusan permasalahan penyediaan BTS 4G dan infra pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022 agar tidak dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI dan BPK RI,” ujar Jaksa.

Jaksa mengungkapkan, Edward meminta bertemu dengan Anang Achmad Latif di Restoran Pondok Indah Golf sekitar bulan Juni 2022. Pertemuan ini dilakukan lantaran Edward mengetahui pemberitaan tentang
kasus BTS 4G tengah diusut Kejaksaan Agung dari Majalah Tempo.

Terdakwa menawarkan bantuan hukum agar kasus tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan terdakwa menyampaikan biaya yang dibutuhkan 8 juta dollar AS,” kata Jaksa.

Anang Achmad Latif pun keberatan dengan permintaan tersebut. Eks Dirut Bakti ini lantas meminta bantuan kepada Galumbang Menak untuk menyiapkan uang 2 juta dollar AS.

Galumbang pun hanya menyiapkan 1 juta dollar karena hanya punya dengan jumlah tersebut lalu disiapkan di tas berwarna hitam dua masing-masing 500.000 dollar AS,” ujar Jaksa.

Keterangan Jaksa ini senada dengan apa yang diungkap oleh akun Twitter @CCTVOnline, dimana Edward bisa mengatur perkara di Kejagung.

Sementara dihubungi secara terpisah Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana yang juga menjabat sebagai Ketua Kejaksaan Tinggi Bali belum merespons klarifikasi wartawan Majalah Forum Keadilan yang dikirim via platform WhatsApp.

Atas perbuatannya, Edward Hutahayan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 11 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia juga dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin
Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang
LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun
Polisi Bersama Masyarakat, Di Pasangkayu, Petani Diduga Diserbu Dini Hari dan Diperlakukan Seperti Teroris
Temuan BPK Berulang di Pupuk Indonesia, Kejagung Dalami Dugaan Korupsi
Penggerebekan Pesantren Putri Tengah Malam, Wildan Ansori Nasution: Aparat Tak Boleh Sewenang-Wenang
Sengketa Lahan TNI AD vs Warga: Pengamat dan DPR Soroti Pemblokiran SHM Legok
BPGMN Luncurkan SAGARA: Sistem Cerdas Berbasis AI Pantau Gambut dan Mangrove Seluruh Indonesia
Berita ini 6 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 22:20 WIB

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Jumat, 13 November 2026 - 20:49 WIB

Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang

Jumat, 13 November 2026 - 12:27 WIB

LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Karyawan yang Diberhentikan karena Pensiun

Minggu, 8 November 2026 - 19:22 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Di Pasangkayu, Petani Diduga Diserbu Dini Hari dan Diperlakukan Seperti Teroris

Senin, 2 November 2026 - 20:20 WIB

Temuan BPK Berulang di Pupuk Indonesia, Kejagung Dalami Dugaan Korupsi

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB