Terasmedia.co BOGOR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor resmi melayangkan surat somasi kepada RS Mulia Pajajaran Bogor pada Kamis (12/11/2026). Somasi tersebut berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Vinsensia Tjoeng Merry, salah seorang karyawan rumah sakit tersebut yang diberhentikan dengan alasan telah memasuki usia pensiun.
Direktur Eksekutif LBH Bogor, Zentoni, mengatakan bahwa pihaknya bertindak sebagai kuasa hukum Vinsensia Tjoeng Merry untuk memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan kliennya yang dinilai belum dipenuhi oleh pihak rumah sakit.
“Surat somasi ini secara resmi kami layangkan kepada RS Mulia Pajajaran Bogor karena klien kami telah diputus hubungan kerjanya sejak 21 Oktober 2026 dan tidak diperbolehkan lagi bekerja dengan alasan telah memasuki usia pensiun,” ujar Zentoni.
Ia menjelaskan, kliennya mulai bekerja di RS Mulia Pajajaran Bogor sejak 1 Oktober 2014 dengan jabatan sebagai perawat. Selama bekerja, Vinsensia menerima upah sebesar Rp4.529.731 per bulan.
“Klien kami telah mengabdikan dirinya selama kurang lebih 12 tahun di RS Mulia Pajajaran Bogor. Namun, selama masa kerjanya, upah yang diterima hanya sebesar Rp4.529.731 setiap bulan,” ungkapnya.
Menurut Zentoni, besaran upah tersebut berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bogor yang disebut mencapai Rp5.437.203.
“Kami menilai persoalan upah ini harus menjadi perhatian serius. Sebab, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai hak normatif pekerja justru diabaikan oleh perusahaan,” tegas Zentoni.
Atas dasar tersebut, LBH Bogor menduga terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Zentoni menyebut ketentuan tersebut juga memuat konsekuensi berupa sanksi pidana.
Selain persoalan upah, Zentoni menegaskan bahwa berakhirnya hubungan kerja karena memasuki usia pensiun tidak serta-merta menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja.
“Perlu kami tegaskan bahwa klien kami juga memiliki hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 247 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, hak-hak tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika hubungan kerja berakhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena itu, melalui somasi ini kami meminta agar RS Mulia Pajajaran Bogor memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memenuhi seluruh hak klien kami. Kami berharap tidak perlu ada proses hukum lebih lanjut apabila persoalan ini dapat diselesaikan secara baik,” kata Zentoni.
Zentoni berharap manajemen RS Mulia Pajajaran Bogor segera merespons somasi yang telah disampaikan dan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak-hak mantan karyawan.
“Kami berharap pihak RS Mulia Pajajaran Bogor tidak mengabaikan persoalan ini. Hak pekerja harus dihormati dan dipenuhi. Kami akan terus mengawal serta memperjuangkan hak-hak klien kami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (David/red)
