CBA Soroti Transparansi Audit Pertamina oleh KAP Purwantono, Total Fee 5 Tahun Capai Rp55,75 Miliar

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 22:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto: Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi

i

Keterangan foto: Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti praktik penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Ungkoro & Surja (EY) sebagai auditor laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) selama lima tahun terakhir. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai KAP tersebut bak “anak perusahaan” Pertamina karena selalu mendapat proyek audit setiap tahun.

“Dari tahun 2020 sampai 2022, akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Pertamina adalah Feniwati Chendana. Lalu, pada 2023 dan 2024 berganti ke Widya Arijanti, tapi tetap dari KAP Purwantono, Ungkoro & Surja (EY),” ungkap Jajang, Jumat (9/8/2025).

Menurut Jajang, fee yang diterima KAP tersebut terbagi dua kategori, yaitu jasa audit laporan keuangan tahunan dan jasa non-audit. Untuk jasa audit, dari 2020 hingga 2024, EY menerima Rp20,935 miliar. Sementara untuk jasa non-audit, nilainya mencapai Rp34,815 miliar.

“Totalnya selama lima tahun, Purwantono, Ungkoro & Surja menerima Rp55,75 miliar dari Pertamina,” kata Jajang.

Namun, Jajang mempertanyakan transparansi hasil audit tersebut. Ia menilai publik hanya disuguhi laporan keuangan, seremonial penghargaan yang diterima Pertamina, dan pernyataan umum dari komisaris utama Mochamad Iriawan serta direktur utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, tanpa ada paparan temuan audit yang substansial.

“Judulnya proyek audit, tapi apa yang diaudit dan hasilnya tidak pernah diperlihatkan. Yang ada hanya pamer penghargaan dan basa-basi,” tegas Jajang.

CBA mendorong agar praktik penunjukan auditor dilakukan secara transparan dan rotasi KAP diterapkan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengawasan keuangan BUMN strategis seperti Pertamina.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur
Pelimpahan Perkara Belum Dilakukan, Praperadilan Jadi Langkah Uji Due Process Perkara PT ARA
Kedatangan Teuku Rahmatsyah Sebagai Kajati Aceh Diringkai Tradisi Peusijuk Penuh Kekhusyukan
Nasir Djamil Tekankan Integritas dan Transparansi Peradilan di PN Banda Aceh
Kebakaran Gedung Bapenda DKI: Polisi Periksa 10 Saksi, Puslabfor Turun Selidiki Asal Api
Pemuda Muslimin Indonesia Desak Pemkot Tangerang Tutup Hiburan Malam Liar di Bantaran Kali Batusari
Sidang Praperadilan Gabriel: Jawaban Polri Justru Kukuhkan Dugaan Cacat Prosedur
Sidang Praperadilan Kasus Gas Portable Digelar di PN Jakarta Utara ​
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:10 WIB

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Kamis, 13 Agustus 2026 - 21:04 WIB

Pelimpahan Perkara Belum Dilakukan, Praperadilan Jadi Langkah Uji Due Process Perkara PT ARA

Kamis, 13 Agustus 2026 - 14:58 WIB

Kedatangan Teuku Rahmatsyah Sebagai Kajati Aceh Diringkai Tradisi Peusijuk Penuh Kekhusyukan

Kamis, 13 Agustus 2026 - 14:40 WIB

Nasir Djamil Tekankan Integritas dan Transparansi Peradilan di PN Banda Aceh

Senin, 10 Agustus 2026 - 08:29 WIB

Kebakaran Gedung Bapenda DKI: Polisi Periksa 10 Saksi, Puslabfor Turun Selidiki Asal Api

Berita Terbaru

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso

Hukum dan Kriminal

IPW: Penanganan Perkara Notaris Lily Penuh Dugaan Pelanggaran Prosedur

Senin, 17 Agu 2026 - 13:10 WIB