Terasmedia.co Jakarta – Kelompok petani Jawa Barat Surati Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait persoalan dugaan pengurangan tonase dalam penyaluran benih padi pada tahun 2020 sampai dengan 2025. Hal tersebut mendapat dukungan kuat dari Kelompok Relawan Bala Gibran Jabodetabek, Selasa (25/8/2025)
“Harapan kami kepada pak Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah semoga beliau benar-benar memberantas korupsi, membersihkan korupsi dari Indonesia, makanya kami mensuport keinginan dari Pak Jaksa Agung termasuk merespon serta menindak lanjuti laporan petani jawa barat soal dugaan penyimpangan benih padi di wilayahnya,” kata Koordinator Bala Gibran Jabodetabek, Sebastian Sellor Pessa, Selasa (26/8/2025)
Dalam surat tersebut, kata Bastian para petani Jawa Barat berharap agar Pak Jaksa Agung dan jajarannya turut untuk proses laporan dugaan korupsi yang mereka maksud. Menurut Bastian, Jaksa Agung bisa mengambil langkah tegas memberikan arahan kepada jajaranya untuk memproses laporan masyarakat di Jawa Barat dengan cepat.
“Intinya kami di Jabodetabek siap mengawal tuntas perkembangan kasus dugaan penyimpangan proyek bantuan benih padi di Jawa Barat dari tahun 2020 sampai 2025. Kita siap suport dan mendukung penuh Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus ini,” tegas Bastian yang kerap disapa Selor.
Sebelumnya telah beredar ramai sebuah surat yang mengaku sekelompok petani yang berasal dari Jawa Barat melaporkan tentang persoalan dugaan pengurangan tonase dalam penyaluran benih padi pada tahun 2020 sampai dengan 2025 kepada Jaksa Agung. Dalam isi surat penting tersebut juga, mereka meminta agar Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaranya untuk memeriksa dan memanggil pihak yang terlibat dalam penyaluran proyek bantuan benih padi di Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
Selain permintaan pemanggilan kepada pihak yang terlibat dalam proyek bantuan benih padi pada tahun 2020 sampai dengan 2025. Para petani di Jawa Barat juga berharap agar Jaksa Agung dan jajaran untuk melakukan audit bantuan benih padi tersebut yang bersumber dari APBN terutama penyaluran di wilayah Garut Kota,Garut Selatan, Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, Jampang, Surade dan Karawang karena merugikan para petani yang ada di Jawa Barat.
Berikut isi penting dalam surat laporan petani dari Jawa Barat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang telah tersebar dikalangan wartawan yang ditulis pada hari Jumat 21 Agustus 2025 :
Asalaumalaikum warohmatullahiwabarakatuh, salam Sejahtera dan salam demokrasi, Izinkan kami dari Masyarakat yang peduli terhadap petani dari Jawa Barat. Mohon izin menyampaikan kepada Bapak Jaksa Agung terkait persoalan dugaan permainan pengurangan tonase sekitar 30/50 peresen untuk penyaluran bantuan benih padi dari tahun 2020 sampai dengan 2025 sekarang.
Kemudian, dalam surat tersebut juga menjelaskan tentang adanya dugaan penyelewengan bantuan benih padi yang berasal dari APBN,
“Adanya dugaan penyelewengan penyaluran bantuan tersebut kabarnya berasal dari anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) Pemerintah pusat,’’ tulis dalam surat yang telah tersebar luas dikalangan wartawan itu.
Selanjutnya menceritakan tentang dugaan Lokasi penyaluran bantuan benih yang memang memang disalahgunakan seerti di Garut, Cianjur, Sukabumi, dan Karawang. Para kelompok tani dari Jawa Barat tersebut juga berharap kepada Jaksa Agung dan jajaranya agar segera melakukan penindakan dan pemeriksaan kepada pihak terkait di Jawa Barat karena tidak menyalurkan bantuan proyek sebagai mestinya ke Masyarakat.
“Mengenai dugaan penyaluran benih padi untuk wilayah yaitu (Garut Kota,Garut Selatan, Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, Jampang, Surade dan Karawang tahun 2020 sampai 2025 sekarang, besar harapan kami kepada Bapak Jaksa Agung dan jajaran di Kejaksaan untuk menelusuri (memeriksa/Audit) dan menindak lanjuti keluhan para petani di Jawa Barat. Karena, kami tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan semestianya.’’ Tulis dalam surat laporan ke Jaksa Agung tersebut.
“Sekali lagi, besar harapan kami, untuk bapak Jaksa Agung dan jajaran di Kejaksaan untuk menindak lanjuti dan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam bantuan proyek benih petani di wilayah Jawa Barat. Demikian laporan kami ini kepada Bapak Jaksa Agung dan jajaran Kejaksaan, semoga aspirasi kami ini dapat menjadi perhatian oleh pihak Kejaksaan dengan timnya. Wasalamualaikum Warohmatullahiwabarokatuh,’’ sambung dalam surat laporan itu.
Kemudian, dalam isi surat laporan kepada Jaksa Agung tersebut juga ditembuskan kepada Kejari Jawa Barat dan ditandatangani oleh para petani, diantaranya mengaku Asep, Indra dan Agus.
Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait dan kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan berkaitan dengan surat laporan masyarakat yang ada di Jawa Barat tentang persoalan adanya dugaan penyimpangan bantuan benih padi dari tahun 2020 sampai dengan 2025.
