Terasmedia.co Lebak – Beredar informasi Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan serangkaian sidak terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lebak. Dalam kegiatan yang berlangsung Rabu (11/3/2026) di Kecamatan Rangkasbitung dan akan dilanjutkan ke Kecamatan Warunggunung besok.
Dalam sidak tersebut ditemukan beberapa SPPG yang tidak memenuhi standar sehingga diberikan status suspend. Di antaranya adalah SPPG Muara Ciujung Timur 1 yang disuspend, serta SPPG Padasuka Warunggunung yang juga masuk dalam daftar yang akan dihentikan operasinya sementara.
Selanjutnya untuk informasi Kamis (12/3/2026) besok, terdapat dapur SPPG Cibuah 1 Warunggunung akan menjadi salah satu yang diperiksa lebih lanjut oleh perwakilan BGN Perlu diketahui, terdapat perbedaan jelas antara surat peringatan (SP) dan suspend yang diberikan kepada SPPG. Surat peringatan dibagi menjadi tiga tingkatan: SP 1 membuat SPPG harus menghentikan operasional selama 1 minggu, SP 2 selama 2 minggu, dan SP 3 selama 3 minggu.
Jika setelah menerima SP 1 tidak ada perbaikan infrastruktur atau proses, maka akan diberikan SP 2. Untuk dapat beroperasional kembali setelah menerima SP, SPPG harus mengajukan surat resmi kepada Kreg, Wakreg, dan Korwil untuk diperiksa kembali berdasarkan kondisi lapangan.
Sementara itu, suspend memiliki durasi yang tidak ditentukan secara pasti, yaitu sampai SPPG tersebut dapat memenuhi seluruh persyaratan dalam pedoman teknis (juknis), seperti kelengkapan fasilitas mess, proses sanitasi yang benar, adanya air bersih (ag) dan air limbah (ak), instalasi pengolahan air limbah (ipal), serta infrastruktur atau sarana prasarana (sarpas) yang layak. Setelah semua kekurangan terpenuhi, SPPG bersama yayasan pengelolanya dapat mengajukan permohonan pengoperasian kembali kepada Tauwas melalui surat resmi.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menyoroti pentingnya menindaklanjuti temuan dari sidak BGN. Menurut Mukhsin, kita tidak bisa hanya berhenti pada pemberian suspend saja.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lebak memiliki anggaran yang tidak kecil dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, sehingga harus dipastikan tidak ada penyalahgunaan atau pelanggaran,” ujar Mukhsin Nasir, Kamis (12/3/2026)
Matahukum juga meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran program MBG di Lebak. Selain itu, dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan guna mengungkap kemungkinan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan program tersebut.
“Kami mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk menutup total SPPG yang terbukti bermasalah dan melakukan pelanggaran. Tidak ada alasan bagi kita untuk membiarkan program yang seharusnya bermanfaat ini tercoreng oleh praktik yang tidak sesuai aturan,” tegas Mukhsin Nasir.
Sampai berita ini diturunkan, pihak redaksi dan awak media masih menunggu klarifikasi resmi dari BGN maupun SPPG yang ada di Lebak.
Penulis : Rai
Editor : Red
