Kejari Lebak di Demo : GAMPAR Desak Kejari Periksa Eks Pengurus UPK Program PNPM Tahun 2014 Se Kabupaten Lebak

Avatar photo

- Penulis

Senin, 29 Juni 2026 - 21:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan poto : Gampar desak Kejari Lebak usut tuntas dugaan penyelewengan anggaran PNPM tahun 2014 seluruh UPK se Kabupaten Lebak

i

Keterangan poto : Gampar desak Kejari Lebak usut tuntas dugaan penyelewengan anggaran PNPM tahun 2014 seluruh UPK se Kabupaten Lebak

Ikuti kami di Google News

TERASMEDIA.CO LEBAK – Ditengah teriknya matahari, para Ketua Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) bersama elemen Mahasiswa, yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Anggaran (GAMPAR) Kabupaten Lebak, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejasaan Negeri Lebak. Kedatangan masa aksi dari GAMPAR tersebut, untuk mempertanyakan perkembangan penangan dugaan kasus penyelewengan anggaran UPK eks PNPM pedesaan mandiri tahun 2014 di semua Kecamatan se Kabupaten Lebak Banten, sekaligus mendesak Kejari Lebak agar segera melakukan penanganan secara serius atas dugaan penyelewengan anggaran PNPM tersebut tanpa tebang pilih. Hal itu di ungkapkan, Yayat Ruhyatna, selaku Koordinator aksi yang di gelar depan kantor Kejari pada 29/6/2026

 

“Aksi di depan kantor Kejari Lebak saat ini, dalam rangka mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan penyelewengan anggaran PMPM bagi seluruh penggurus UPK tahun 2014, se Kabupaten Lebak, karena dari Tahun 2025 sampai saat ini, Kejaksaan Negeri Lebak, baru memproses satu Kecamatan, dari Dua puluh depan Kecamatan yakni pengurus UPK Kecamatan Cibadak yang di proses, sampai ke persidangkan, sementara yang lainnya masih belum ada kejelasan,”Beber Yatna

 

Lebih jauh, Yatna, sapaan akrabnya, mengatakan jadi kedatangan kita kali ini, untuk mempertanyakan perkembangan proses hukum yang lainnya, serta mendesak agar Kejaksaan Negeri Lebak untuk segera memproses eks pengurus UPK lainnya, tanpa tebang pilih dan transparan, sehingga tidak terkesan tebang pilih. Masa dari 28 Kecamatan, cuman Kecamatan Cibadak doang yang di periksa,”Tandesnya

 

Sementara itu, Yudhit Kaatria, SH. MH, selaku Kepala Seksi Intelijen (Kastel) Kejaksaan Negeri Lebak didampingi, Kepala Seksi Pidana Husus (Kapidsus) Agung Malik, SH. MH, saat di konfirmasi di kantor Kejaksaan Negeri Lebak, mengaku baru Update persoalan tersebut,

 

“Terkait aksi demo temen – temen Gampar tadi, pada intinya adalah untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus laporan UPK, seperti UPK Kecamatan Cibadak yang sudah di proses, dan kami sendiri baru Update, jika ternyata masih ada persoalan UPK di Kecamatan lain. Namun intinya kami terima laporan dari temen – temen, dan kami akan tindaklanjuti, tentu dengan berkoordinasi dengan pimpinan (Pak Kejari/Red),”Ujarnya

Terkait persoalan, apakah UPK di Kecamatan lain melakukan hal yang sama, dengan UPK Cibadak atau tidak, tentu hal itu perlu kita kaji dan dalami lebih matang, dari bukti – bukti data, keterangan saksi dan lain sebagainya, jadi untuk saat ini kita belum bisa berandai andai. Tapi yang jelas kita akan Uptodate perkembangannya nanti,”Tandes Kasi intel Kejari Lebak yang baru beberapa bulan menjabat tersebut

 

Hal senada di ungkapkan oleh Agung Malik. SH. MH, selaku Kasi Pidsus. “Kami mengucapkan terimakasih terkait demo yang di lakukan temen – temen tadi, karena itu adalah sebagai bentuk support buat kami, untuk terus bekerja profesional dan tranparan, dalam menegakan supermasi hukum, dan itu adalah sebagai bentuk dukukungan buat kami,”Imbuhnya

 

“Dan Kedepan kita akan berkoordinasi dengan pak Kejari sebagai pimpinan, dalam menindaklanjuti laporan aduan ini,”Pungkasnya

 

Penulis : Rai Kusbini

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Proyek Jalan Sisi Cisadane Timur Disorot, Warga Batusari Duga Ada Pelanggaran RKL-RPL
KOSMAK Desak Kejagung Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Sawit Rp176,1 Triliun
Gunakan Surat Perintah Perkara Prostitusi untuk Tangkap Gabriel, LBH Peradi Lapor ke Propam
GSBK Soroti Sitaan Rp42,5 Miliar Kasus KPR Fiktif BTN Karawang: Kerugian Rp237 Miliar, Sisanya Dipertanyakan
Komite Pemantau MBG: Laporan ke Banyak Instansi Hanya Dibalas Surat, Negara Tak Hadir
Tim Hukum: Pernyataan Budi Arie Soal Pemilu 2029 Tidak Memenuhi Unsur Makar
Ditresnarkoba Polda PBD Gagalkan Peredaran Sabu Lintas Provinsi
Kapolri Perintahkan Irwasum Polri Usut Pengaduan IPW Tentang Praktik Mafia Hukum Dittipideksus Bareskrim Polri Terkait Penanganan PT ARA
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 18:36 WIB

Proyek Jalan Sisi Cisadane Timur Disorot, Warga Batusari Duga Ada Pelanggaran RKL-RPL

Jumat, 11 September 2026 - 16:21 WIB

KOSMAK Desak Kejagung Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Sawit Rp176,1 Triliun

Jumat, 11 September 2026 - 09:56 WIB

Gunakan Surat Perintah Perkara Prostitusi untuk Tangkap Gabriel, LBH Peradi Lapor ke Propam

Kamis, 10 September 2026 - 20:20 WIB

GSBK Soroti Sitaan Rp42,5 Miliar Kasus KPR Fiktif BTN Karawang: Kerugian Rp237 Miliar, Sisanya Dipertanyakan

Kamis, 10 September 2026 - 15:54 WIB

Komite Pemantau MBG: Laporan ke Banyak Instansi Hanya Dibalas Surat, Negara Tak Hadir

Berita Terbaru

GMPK DKI memilih turun langsung membagikan 10.000 masker dan 700 nasi kotak kepada masyarakat, Jumat (11/9/2026).

Nasional

DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak

Jumat, 11 Sep 2026 - 21:35 WIB