Terasmedia.co Jakarta – Direktur Eksekutif Etos Institute Iskandarsyah buka suara tentang adanya laporan masyarakat Lebak ke Kapolda Banten terkait galian ilegal. Menurut Iskandarsyah, Kapolda Banten harus mengusut tuntas project galian tanah merah yang sangat menyusahkan rakyat.
“Jadi Kapolda Banten harus mengusut tuntas dan menangkap siapa-siapa saja yang ada dibalik usaha galian tanah merah tersebut termasuk dugaan keterlibatan oknum-oknum DPRD Lebak dan BUMD yang harus dihajar,” kata Iskandarsyah kepada saat diwawancarai di Rumah Makan Pondok Range Menteng Jakarta Pusat, Jumat (9/2).
Baca juga : Kapolda Banten Ikuti Rapim TNI-Polri yang Dipimpin Presiden
Lebih lanjut kata Iskandarsyah, pihaknya meminta atensi khusus ke Kapolda Banten dalam perkara mafia galian ilegal di Lebak. Iskandarsyah meyakini bahwa Polda Banten tak akan sulit menyelesaikan persoalan tersebut.
“Sudah lah jangan terus-terusan menyakiti hati rakyat, sudah kenyang rakyat ini di sengsarakan, sudah cukup rakyat dibuat susah, jangan sampai nanti rakyat marah, kalau rakyat sudah marah tak ada satupun kekuatan bisa menahan kekuatan marahnya rakyat, termasuk kekuatan uang,” tegas Iskandarsyah.
Sebelumnya, Direktur Utama LKM Rangkasbitung Frengky Nainggolan juga menanggapi viralnya di media sosial pemberitaan adanya laporan masyarakat ke Polda Banten tentang maraknya galian tanah merah ilegal di Lebak. Menurut Frengky, pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada lawyer LKM untuk melakukan somasi.
“Betul, kita sudah serahkan ke lawyer LKM untuk somasi sumber yg menyebutkan galian didanai oleh lkm (karena itu hoax-red),” kata Frengky Nainggolan lewat pesan WhatsAppnya sambil memberikan simbol senyum, Selasa (7/2).
Selain itu, kata Frengky pihaknya juga tak menyalahkan media, karena dia sendiri telah melihat surat tersebut. Hanya saja, kata Frengky, ia menyayangkan tak adanya informasi terlebih dulu ke LKM, apakah informasi surat itu benar sesuai fakta.
“Yah kita tidak menyalahkan media, kita juga sudah liat surat itu,” singkat Frengky.
Sementara itu, tokoh masyarakat paling berpengaruh di Provinsi Banten dan Wakil Ketua Umun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mulyadi Jayabaya (JB) angkat bicara terkait dengan adanya surat laporan masyarakat ke Polda Banten mengenai maraknya galian tambang ilegal di Lebak. Menurut Jayabaya, sangat wajar jika ada laporan masyarakat karena tanpa izin dan merusak lingkungan.
“Wajar, tanpa izin dan merusak lingkungan,”ucap Mantan Bupati Lebak dua periode tersebut kepada Teropongistana.com melalui pesa WhatsAppnya, Selasa (7/2) sekira pukul 22.13 WIB.
Salah seorang pengusaha galian tanah merah di Lebak merasa pihaknya tertekan atas pemberitaan terkait dengan laporan masyarakat ke Polda Banten. Dimana dalam isi surat laporan dijelaskan telah terima dari Ibu Santi berupa Tagihan DO Galian Seijin (Alat Cakra) periode tanggal 12-14 januari 2023 sebanyak 58 RIT BMA : 58X Rp 3350,000,= 19,430.000 jumlah RP 19.430.000 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dikroscek penerima Nur Afifah 17 Januari 2023.
“Saya merasa tertekan dari pihak LKM Rangkasbitung, bahkan saya akan disomasi oleh pihak LKM sebab saya dianggap sebagai sumber munculnya pemberitaan ini,” kata Santi saat menghubungi redaksi Teropongistana.com lewat sambungan Whatsapnya, Selasa (7/2) pukul 17.05 Wib. (Red/Tim)
