Terasmedia.co Jakarta – Jajuli Juawini Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Banten II menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi hak DPR dalam membahas anggaran sampai pada tingkat yang lebih rinci, atau dikenal dengan istilah “satuan tiga”.
“Secara konstitusi, hak budgeting itu ada di DPR. Sebelumnya, DPR memiliki kewenangan untuk membahas anggaran bersama mitra kerja hingga level satuan tiga, yakni pembahasan yang sangat detail,” ujarnya saat diwawancara di konplek parlemen (7/7).
Namun, dengan adanya putusan MK yang melarang DPR masuk dalam pembahasan satuan tiga, ia menilai ruang pengawasan DPR menjadi tereduksi secara signifikan.
“Larangan ini mengamputasi fungsi pengawasan DPR. Misalnya, anggaran kementerian A ditetapkan sekian, tapi seharusnya yang menjadi prioritas adalah program a, b, c. Tanpa DPR masuk ke satuan tiga, kita tidak tahu apakah anggaran benar-benar dialokasikan untuk prioritas itu, atau malah untuk program yang tidak urgen seperti c, d, e,” tegasnya.
Ia juga menanggapi alasan MK yang menyebut keterlibatan DPR di satuan tiga rawan penyimpangan. Menurutnya, jika memang ada indikasi permainan, seharusnya yang ditindak adalah pelakunya, bukan membatasi hak konstitusional seluruh lembaga.
“Kalau ada tikus di lumbung padi, ya tikusnya yang ditangkap, jangan lumbung padinya yang dibakar. Jangan karena segelintir oknum, seluruh DPR kehilangan hak budgeting-nya,” lanjutnya.
Politisi tersebut juga menegaskan bahwa menjaga kualitas demokrasi tidak hanya soal pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga memastikan lembaga seperti DPR bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal.
“Bawaslu dan KPU adalah garda terdepan demokrasi. Tapi mereka harus tetap menjadi wasit, bukan ikut bermain. Jika wasit ikut bermain, maka rusaklah permainannya,” pungkasnya.
