Terasmedia.co Jakarta – Koperasi Desa Merah Putih (KMP) digagas sebagai instrumen penguatan ekonomi desa dengan menyediakan akses modal besar untuk mendukung berbagai unit usaha, seperti sembako, LPG, pupuk, hingga jasa digital. Namun, di balik potensinya, koperasi ini menyimpan sejumlah tantangan serius yang patut diwaspadai.
Menurut Abdul Hafidz As Baso, Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, KMP memiliki keunggulan dalam hal penyediaan pendanaan hingga miliaran rupiah, yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan usaha produktif di desa. “KMP bisa menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi lokal jika dikelola dengan baik,” ujarnya.
KMP memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi lokal serta mendorong UMKM dan perdagangan desa. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan universitas dan NGO untuk memberikan pelatihan dan pendampingan teknis, agar koperasi bisa mandiri dan akuntabel.
Namun demikian, tantangan yang muncul tidak bisa diabaikan, Kekurangan dan Risiko: Top-Down, Nepotisme, hingga Risiko Kredit
KMP dinilai lahir dari pendekatan top-down berasal dari kebijakan pusat, bukan dari inisiatif warga desa. Hal ini membuat banyak masyarakat merasa tidak memiliki koperasi tersebut. Pengurus pun kerap dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena kedekatan politik.
Tak hanya itu, banyak unit usaha KMP bergantung pada produk subsidi. Jika subsidi dihentikan, koperasi bisa kehilangan daya saing dan keberlanjutan. Di sisi lain, manajemen SDM juga dinilai lemah pengurus kerap tidak memiliki kompetensi akuntansi dan bisnis yang memadai, sehingga laporan keuangan menjadi formalitas tanpa makna substansial.
Kredit macet pun menjadi ancaman nyata. Tanpa manajemen risiko yang matang, koperasi bisa terjerat utang dan kehilangan kepercayaan dari lembaga keuangan.
Yang lebih mengkhawatirkan, KMP berpotensi menyingkirkan UMKM lokal jika menjual produk bersubsidi dengan harga murah. Publik juga menyoroti isu transparansi dan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana koperasi. Isu audit bahkan mendapat 92% sentimen negatif dari warganet. Rekomendasi: Perlu Reformasi Tata Kelola
Untuk mengoptimalkan manfaat dan menekan risiko, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan: Penguatan tata kelola dan transparansi melalui pembentukan badan pengawas independen dan pelaporan digital real-time.
Peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan dan pendampingan dari akademisi dan NGO. Mitigasi risiko keuangan dengan dana cadangan, rasio pinjaman-agunan yang sehat, serta asuransi kredit. Pelibatan warga secara partisipatif agar masyarakat turut serta dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
Kelebihan Kekurangan Risiko, Akses modal besar untuk desa Pendekatan top-down, warga tidak merasa memiliki, Potensi pemberdayaan ekonomi lokal, Risiko politisasi dan nepotisme, Peluang pelibatan mitra dan pendamping teknis Ketergantungan pada subsidi, Pengurus kurang profesional, Risiko kredit macet dan beban utang, Menyingkirkan UMKM lokal, Transparansi rendah, potensi korupsi
