Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi energi bersubsidi, khususnya LPG 3 kg. Hal ini menyusul fenomena kelangkaan dan kenaikan harga yang kerap terjadi setiap momentum Lebaran.
Menurut Ateng, kondisi tersebut menjadi ironi karena secara nasional stok LPG sebenarnya berada dalam kategori aman. Bahkan, pemerintah telah melakukan penambahan pasokan guna mengantisipasi lonjakan konsumsi selama periode hari raya.
“Kalau stok aman tapi di lapangan langka dan mahal, berarti ada persoalan serius di distribusi. Ini yang harus segera dibenahi,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (27/3/2026).
Ia menilai, persoalan utama bukan pada ketersediaan, melainkan pada sistem penyaluran yang belum berjalan optimal di tingkat lapangan. Oleh karena itu, Komisi XII mendorong sejumlah langkah perbaikan konkret.
Pertama, distribusi LPG harus tetap berjalan tanpa hambatan, termasuk saat hari libur nasional. Kedua, pemerintah diminta aktif menggelar operasi pasar di wilayah yang mengalami lonjakan harga signifikan.
Ketiga, percepatan implementasi penyaluran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai penting agar subsidi tepat sasaran. Keempat, aparat penegak hukum diminta bertindak tegas terhadap berbagai pelanggaran, seperti penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga praktik pengoplosan.
Ateng menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang berulang tanpa solusi. Ia meminta adanya langkah nyata agar masyarakat tidak terus menghadapi kondisi serupa setiap tahun.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan jika menemukan pelanggaran distribusi di lapangan. Bagi masyarakat yang mampu, ia mengimbau untuk beralih menggunakan LPG nonsubsidi.
“Dengan distribusi yang lancar dan pengawasan yang ketat, kebutuhan masyarakat seharusnya dapat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
