Di Balik 30 Suara Senat, Sejumlah Persoalan Tata Kelola UPNVJ Kembali Disorot

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 11:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA — Proses pemilihan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode 2026–2030 menghadapi dinamika serius. Meski petahana, Anter Venus, disebut mengantongi dukungan mayoritas anggota senat, proses penetapan rektor definitif dilaporkan tertunda di tengah munculnya berbagai persoalan terkait tata kelola dan kebijakan internal kampus.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) disebut mengambil langkah untuk menunda proses penetapan rektor definitif, menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Rektor, serta melakukan pemeriksaan melalui Inspektorat Jenderal (Irjen).

Langkah tersebut menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul sejumlah aduan masyarakat dan laporan mengenai proses pemilihan rektor. Namun, alasan resmi penundaan serta hasil pemeriksaan kementerian masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Di tengah dinamika pemilihan rektor, rekam jejak kebijakan Anter Venus selama memimpin UPNVJ turut menjadi sorotan. Sejumlah persoalan yang sebelumnya mencuat di lingkungan kampus kembali diperbincangkan dan dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.

Berdasarkan dokumen dan catatan terkait proses pencalonan Rektor UPNVJ periode 2026–2030, setidaknya terdapat empat persoalan yang menjadi perhatian.

Pertama, polemik pemberian sanksi terhadap empat dosen pada 2024. Kebijakan rektorat yang menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi senat sempat memunculkan perdebatan di lingkungan kampus. Sorotan terutama berkaitan dengan penerapan sanksi, proporsionalitas penanganan, serta pembedaan kasus pelanggaran integritas akademik.

Kedua, persoalan Komisi Etik Penelitian (KEP) pada 2024. Munculnya dugaan intervensi dan persoalan kewenangan memunculkan pertanyaan mengenai batas otoritas KEP dalam menjalankan fungsi pengawasan etik penelitian, termasuk hubungannya dengan Peraturan Rektor.

Ketiga, persoalan status aset UPNVJ pada 2025. Status kepemilikan sejumlah aset disebut belum sepenuhnya tuntas secara administratif. Persoalan tersebut bahkan dilaporkan telah dibawa pihak rektorat kepada kementerian untuk mendapatkan penyelesaian.

Keempat, perubahan status dosen non-ASN dan penyesuaian data kepegawaian melalui SISTER pada 2025–2026. Perubahan kebijakan dan koordinasi terkait status kepegawaian tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan dosen, terutama menyangkut kepastian hak serta keberlanjutan karier akademik.

Berbagai persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dan diverifikasi melalui dokumen serta keterangan pihak-pihak terkait. Meski demikian, penyelesaiannya menjadi penting untuk memastikan tata kelola perguruan tinggi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Anter Venus juga mencatatkan sejumlah capaian selama kepemimpinannya. Dalam proses pemilihan rektor, ia disebut memperoleh 30 dari total 34 suara senat atau sekitar 88,24 persen. UPNVJ juga berada dalam posisi strategis sebagai perguruan tinggi negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Namun, besarnya dukungan senat tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan evaluasi terhadap berbagai persoalan kelembagaan yang masih menjadi perhatian.

Aktivis sekaligus pengamat pendidikan asal Bogor, Ajid Letno, menilai dominasi suara senat tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menentukan kelayakan seorang calon rektor.

Menurutnya, integritas kepemimpinan dan kemampuan menyelesaikan persoalan tata kelola harus menjadi pertimbangan penting dalam proses penetapan pimpinan perguruan tinggi negeri.

“Angka 30 suara atau dominasi di tingkat senat hanyalah bagian dari prosedur elektoral. Publik dan kementerian tidak boleh hanya terpaku pada kuantitas dukungan, tetapi juga harus melihat substansi kepemimpinan. Jika rekam jejak petahana masih menyisakan persoalan, mulai dari polemik sanksi dosen, penataan aset, hingga gejolak status kepegawaian, maka evaluasi secara objektif memang diperlukan,” ujar Ajid Letno saat dihubungi, Rabu (18/11/2026).

Ajid menilai, pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal, apabila dilakukan, harus menjadi momentum untuk mengungkap berbagai persoalan secara objektif dan transparan.

Ia juga berpandangan bahwa penundaan penetapan rektor definitif tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif, melainkan harus menjadi kesempatan bagi kementerian untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan.

“Kampus yang mengusung semangat bela negara harus dipimpin oleh sosok yang memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Jika Anter Venus merasa seluruh kebijakan yang diambil sudah sesuai aturan, tentu hal itu dapat dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Dukungan senat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kritik dari sivitas akademika,” tegasnya.

Dinamika pemilihan Rektor UPNVJ periode 2026–2030 kini menjadi perhatian sivitas akademika dan masyarakat. Transparansi proses evaluasi serta kejelasan status pemilihan rektor definitif dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi tersebut.

Kementerian diharapkan dapat menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka, termasuk menjelaskan dasar penundaan penetapan rektor definitif dan tindak lanjut atas berbagai laporan yang diterima.

Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kemendiktisaintek terkait alasan penundaan pemilihan rektor, penunjukan Plt Rektor, serta pemeriksaan yang dikabarkan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diterima.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Anter Venus maupun pihak UPNVJ terkait berbagai persoalan yang diuraikan dalam pemberitaan ini.

(Red)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Pembangunan Terminal Kembang Pelabuhan Jepara Dimatangkan, Pembangunan Fisik Ditarget Mulai 2030
Perempuan Jagatara Serukan Solidaritas untuk Warga Maluku Pasca Gempa Laut Banda
Klaim Asuransi Rp500 Juta Ditolak, Ahli Waris Seret Simas Jiwa ke Pengadilan
Legislator Pandeglang Tolak Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
ARUN Banten: Pemindahan Badak Jawa Tanpa Kajian Melanggar UU
Jelaskan Inovasi SPPG di Hadapan Prabowo, AKBP Victor Diguyur Apresiasi
Ketua Umum DPP Jagatara: Sufmi Dasco Ahmad Sosok Paling Tepat Dampingi Presiden Prabowo
Komunitas Masyarakat Sumatera Utara Dukung Penuh Sufmi Dasco jadi Wapres RI
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:59 WIB

Pembangunan Terminal Kembang Pelabuhan Jepara Dimatangkan, Pembangunan Fisik Ditarget Mulai 2030

Kamis, 19 November 2026 - 11:50 WIB

Di Balik 30 Suara Senat, Sejumlah Persoalan Tata Kelola UPNVJ Kembali Disorot

Kamis, 19 November 2026 - 11:22 WIB

Perempuan Jagatara Serukan Solidaritas untuk Warga Maluku Pasca Gempa Laut Banda

Rabu, 18 November 2026 - 09:59 WIB

Klaim Asuransi Rp500 Juta Ditolak, Ahli Waris Seret Simas Jiwa ke Pengadilan

Rabu, 18 November 2026 - 09:37 WIB

Legislator Pandeglang Tolak Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Berita Terbaru