Jakarta – Aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Gerak 08, Revitriyoso Husodo, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, atas komitmen dan langkah politik dalam mengawal penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga disahkan menjadi undang-undang.
Menurut Revitriyoso, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai, DPR RI telah menunjukkan bahwa aspirasi dan tuntutan masyarakat terkait pemberantasan korupsi harus dijawab melalui kerja nyata, bukan sekadar janji politik.
“Kami mengapresiasi pimpinan DPR RI, khususnya Sufmi Dasco Ahmad, yang telah menunjukkan komitmen untuk menuntaskan pembahasan UU Perampasan Aset. Ini menjadi bukti bahwa janji kepada rakyat harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Revitriyoso.
Ia berharap, setelah resmi disahkan, UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memulihkan kerugian negara, menyelamatkan kekayaan rakyat, serta mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana korupsi.
Menurutnya, keberadaan undang-undang tersebut juga diharapkan memberikan efek jera yang kuat. Para calon koruptor harus berpikir berkali-kali sebelum melakukan korupsi karena hasil kejahatannya berpotensi dirampas melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Jangan sampai korupsi masih dianggap sebagai kejahatan yang menguntungkan. Negara harus hadir memastikan bahwa hasil kejahatan tidak bisa dinikmati. Kekayaan yang diperoleh dari korupsi harus dapat dipulihkan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Revitriyoso menambahkan, sejak awal Gerak 08 konsisten menyuarakan dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Pihaknya juga mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahan yang bersih, tegas, dan berani melawan praktik korupsi tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan atau pernyataan politik. Diperlukan keberanian, konsistensi, serta sinergi seluruh lembaga negara agar upaya membersihkan Indonesia dari korupsi benar-benar berjalan.
“Kami berharap pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum perubahan besar bagi bangsa ini. Jangan hanya berhenti pada pengesahan, tetapi harus dilanjutkan dengan implementasi yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih. Tujuan akhirnya adalah menyelamatkan uang negara dan mengembalikannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan perjalanan pembahasan regulasi tersebut.
Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. Forum rapat paripurna kemudian menyatakan persetujuan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.











