Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Mekanisme Sidang Etik dan Sanksi Anggota Polri Berubah

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Penerbitan aturan tersebut berlangsung menjelang rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan peraturan tersebut pada Rabu (18/11/2026).

“Iya, benar (ada Perpol baru),” kata Isir.

Ia juga membenarkan bahwa rencana pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerbitan aturan tersebut. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai pangkat anggota majelis sidang etik.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujarnya.

Isir menjelaskan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11/2026). Dalam peraturan tersebut terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.

Salah satu perubahan menyangkut ketentuan pengajuan banding. Dalam aturan sebelumnya, pihak yang berhak mengajukan banding meliputi pelanggar, suami atau istri, anak, maupun orang tua pelanggar.

Namun, melalui aturan terbaru, hak pengajuan banding dibatasi hanya kepada pelanggar.

Perubahan berikutnya terdapat pada ketentuan Audit Investigasi. Dalam Pasal 15, disisipkan ayat (4a) di antara ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan tersebut mengatur bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi, harus dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Perubahan juga menyentuh batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5).

Sebelumnya, surat panggilan dan surat permohonan kesediaan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Dalam aturan terbaru, frasa tiga hari kerja diubah menjadi tiga hari kalender.

“Perubahannya, frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender. Artinya, hari Sabtu dan Minggu turut dihitung,” jelas Isir.

Perubahan yang cukup signifikan terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yang mengatur persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri.

Dalam ketentuan sebelumnya, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Namun, melalui Perpol terbaru, ketentuan tersebut diubah. Anggota KKEP kini dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” papar Isir.

Ketentuan serupa juga diberlakukan terhadap keanggotaan KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3). Dalam aturan terbaru, anggota KKEP Banding dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat pelanggar.

Selain itu, mekanisme pelaksanaan sidang etik juga mengalami perubahan. Pasal 59 ayat (2) kini memungkinkan sidang KKEP dilaksanakan secara daring melalui media elektronik.

“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Isir mengutip ketentuan baru tersebut.

Perubahan lainnya menyangkut ketentuan penempatan khusus (patsus). Dalam aturan sebelumnya, masa penempatan khusus paling lama ditetapkan selama 30 hari kerja.

Melalui perubahan ketentuan Pasal 109 huruf d, batas waktu tersebut kini menjadi paling lama 20 hari kalender sejak personel ditempatkan di tempat khusus.

Isir menyebut perubahan tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja diubah menjadi paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP,” jelasnya.

Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 111 ayat (2) huruf c mengenai persyaratan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dalam aturan sebelumnya, salah satu persyaratan pengunduran diri adalah pelanggar tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun.

Kini, ketentuan tersebut diubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

“Dalam arti, kalau lebih dari lima tahun ancaman pidana, sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” pungkas Isir.

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ini berlangsung di tengah mencuatnya perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Dalam perkara tersebut, Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Perubahan regulasi mengenai komposisi majelis KKEP, mekanisme persidangan, hingga sejumlah ketentuan penegakan kode etik tersebut menjadi perhatian karena diterbitkan menjelang proses pemeriksaan etik terhadap Listyo Sigit.

Meski demikian, penerapan aturan baru tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan ketentuan peralihan, ruang lingkup keberlakuan, serta mekanisme hukum yang berlaku dalam penanganan perkara etik di lingkungan Polri. (David) 

Komentar ditutup.

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, David Pajung: Dasco Berhasil Penuhi Janji kepada Rakyat
SHW Doakan Prabowo Dapat Partner Pemerintah yang Tepat
Pembangunan Terminal Kembang Pelabuhan Jepara Dimatangkan, Pembangunan Fisik Ditarget Mulai 2030
Di Balik 30 Suara Senat, Sejumlah Persoalan Tata Kelola UPNVJ Kembali Disorot
Perempuan Jagatara Serukan Solidaritas untuk Warga Maluku Pasca Gempa Laut Banda
Klaim Asuransi Rp500 Juta Ditolak, Ahli Waris Seret Simas Jiwa ke Pengadilan
Legislator Pandeglang Tolak Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
ARUN Banten: Pemindahan Badak Jawa Tanpa Kajian Melanggar UU
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:34 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, David Pajung: Dasco Berhasil Penuhi Janji kepada Rakyat

Kamis, 19 November 2026 - 16:40 WIB

SHW Doakan Prabowo Dapat Partner Pemerintah yang Tepat

Kamis, 19 November 2026 - 16:17 WIB

Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Mekanisme Sidang Etik dan Sanksi Anggota Polri Berubah

Kamis, 19 November 2026 - 12:59 WIB

Pembangunan Terminal Kembang Pelabuhan Jepara Dimatangkan, Pembangunan Fisik Ditarget Mulai 2030

Kamis, 19 November 2026 - 11:50 WIB

Di Balik 30 Suara Senat, Sejumlah Persoalan Tata Kelola UPNVJ Kembali Disorot

Berita Terbaru

Suasana hangat, akrab dan penuh kekeluargaan langsung terasa begitu memasuki ruangan lantai tiga Gedung Griya Baswara, di Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Nasional

SHW Doakan Prabowo Dapat Partner Pemerintah yang Tepat

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:40 WIB