Terasmedia.co- PANDEGLANG, BANTEN – Ratusan anggota organisasi masyarakat Barisan Perubahan Pemersatu Keluarga Besar Banten (BPPKB HDS) mendatangi Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), di Jalan Raya Labuan–Caringin, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Massa aksi yang berasal dari jajaran DPD, DPC, DPAC hingga seluruh ranting BPPKB HDS se-Kabupaten Pandeglang tersebut menegaskan bahwa keberadaan Badak Cula Satu bukan sekadar persoalan konservasi satwa langka, melainkan juga menyangkut nilai historis, ekologis, serta identitas dan kebanggaan masyarakat Pandeglang maupun Provinsi Banten.
Dalam penyampaian aspirasi, Sekretaris DPC BPPKB HDS Kabupaten Pandeglang, HDS Amir Kuncir, menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana relokasi tersebut. Menurutnya, masyarakat Pandeglang memiliki ikatan emosional dengan keberadaan Badak Cula Satu yang selama ini menjadi salah satu kebanggaan daerah.
“Kami dari organisasi BPPKB HDS dengan tegas menolak rencana pemindahan Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Badak Cula Satu merupakan simbol kebanggaan Kabupaten Pandeglang, bahkan Provinsi Banten. Tidak ada alasan bagi kami untuk diam ketika menyangkut keberadaan simbol kebanggaan daerah kami,” tegas HDS Amir Kuncir.
Ia berharap pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendengarkan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat sebelum mengambil keputusan mengenai masa depan satwa dilindungi tersebut.
Menurutnya, setiap kebijakan konservasi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang matang, mengutamakan keselamatan dan kelestarian satwa, serta memperhatikan keterlibatan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi.
BPPKB HDS Minta Transparansi dan Pelibatan Masyarakat
Penolakan terhadap rencana relokasi juga disampaikan Jemmi, Ketua Pengawas BPPKB HDS DPAC Kabupaten Pandeglang. Ia menilai persoalan Badak Cula Satu tidak hanya menyangkut keberadaan satwa langka, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan alam dan identitas daerah.
“Aksi ini merupakan panggilan hati kami. Siapa pun yang akan mengobok-obok atau mengambil sesuatu yang menjadi kebanggaan masyarakat Pandeglang, tentu kami akan bersuara. Kami menolak apabila Badak Cula Satu dipindahkan tanpa adanya keterbukaan, penjelasan yang jelas, serta pertimbangan yang matang,” ujar Jemmi.
Ia menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai rencana kebijakan tersebut, termasuk alasan, tujuan, serta hasil kajian yang menjadi dasar pertimbangan relokasi.
BPPKB HDS juga meminta pemerintah dan pihak terkait membuka ruang dialog dengan masyarakat Pandeglang agar setiap kebijakan konservasi dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selain itu, organisasi tersebut mendorong agar setiap rencana pemindahan satwa dilindungi didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, dengan mempertimbangkan keselamatan satwa, kondisi habitat, serta keberlanjutan upaya konservasi.
Pihak TNUK Terima dan Apresiasi Aspirasi Massa
Sementara itu, perwakilan Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Didik Sujianto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat, khususnya anggota BPPKB HDS, terhadap keberadaan Badak Cula Satu di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Didik menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan massa aksi akan diteruskan kepada pimpinan pusat di Jakarta untuk menjadi bahan penyampaian dan pertimbangan lebih lanjut.
“Kami sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Badak Cula Satu di Taman Nasional Ujung Kulon. Aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat ini akan kami teruskan kepada pimpinan pusat di Jakarta,” ungkap Didik Sujianto.
Dalam pertemuan tersebut, Didik juga menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana relokasi Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam dialog antara massa aksi dan perwakilan pengelola kawasan konservasi. Aspirasi masyarakat selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan pusat untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Pemerintah Pusat Diharapkan Mendengar Aspirasi Masyarakat Pandeglang
Melalui aksi tersebut, BPPKB HDS berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan dan seluruh pemangku kepentingan terkait, memberikan perhatian serius terhadap suara masyarakat Pandeglang.
BPPKB HDS berpandangan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut keberadaan satwa langka dan kawasan konservasi perlu dilakukan secara terbuka, berdasarkan pertimbangan ilmiah, serta melibatkan masyarakat di sekitar kawasan.
Di sisi lain, perlindungan Badak Cula Satu diharapkan terus diperkuat melalui peningkatan pengawasan habitat, pengamanan kawasan konservasi, serta pelaksanaan program perlindungan satwa secara berkelanjutan.
Aksi penyampaian aspirasi di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon tersebut menjadi bentuk kepedulian masyarakat Pandeglang terhadap keberadaan salah satu satwa paling ikonik di Indonesia.
Bagi BPPKB HDS, Badak Cula Satu bukan sekadar satwa langka yang hidup di kawasan konservasi, melainkan juga bagian dari kekayaan alam, sejarah, dan kebanggaan masyarakat Banten.
Masyarakat berharap pemerintah dapat mempertimbangkan seluruh aspek secara menyeluruh sebelum menentukan kebijakan mengenai masa depan Badak Cula Satu, dengan tetap mengutamakan kepentingan konservasi, keselamatan satwa, dan keberlanjutan habitatnya.
penulis : Dedi Supandi











