DPD RI Tawarkan Proposal Perbaikan Konstitusi Untuk Pastikan Kedaulatan Kemakmuran Rakyat

Teras Media

- Penulis

Rabu, 12 Juli 2023 - 21:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

DPD RI Tawarkan Proposal Perbaikan Konstitusi Untuk Pastikan Kedaulatan Kemakmuran Rakya

TerasMedia.co,JAKARTA| Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan DPD RI sudah seharusnya memiliki proposal atau usulan perbaikan Konstitusi yang mampu memperkuat kedaulatan dan kemakmuran rakyat.

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam pertemuan Pimpinan dan Anggota DPD RI dalam rangka Sosialisasi Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPD RI dan MPR RI, di Jakarta, Rabu (12/7/2023) malam.

Pertemuan dihadiri LaNyalla dan ketiga Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin serta puluhan anggota DPD RI. Hadir juga Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Amostian, Togar M Nero dan Sefdin Syaifudin. Tampak pula Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajarannya.

Menurut LaNyalla, kesadaran untuk melakukan koreksi Konstitusi hasil Amandemen 1999 hingga 2002, sudah mulai dibicarakan di berbagai tataran. Baik di tataran elemen masyarakat, maupun di lembaga negara. Bahkan MPR RI telah menugaskan Kelompok Kajian di MPR untuk mulai menyusun proposal kenegaraan sebagai bagian dari upaya perbaikan Konstitusi.

“Karena itu, kita di DPD RI sudah seharusnya juga memiliki satu proposal untuk kita tawarkan sebagai sumbangsih konkret kepada bangsa dan negara ini dalam upaya memperbaiki masa depan bangsa dan negara,”paparnya.

Dijelaskannya, selama 25 tahun terakhir terbukti bangsa ini semakin memberikan tempat yang leluasa kepada Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk menyatu dalam kekuasaan. Sehingga kedaulatan rakyat semakin tidak tersalurkan secara utuh dan kemakmuran ratusan juta rakyat semakin sulit untuk diwujudkan.

“Tentu proposal tersebut harus mewakili kepentingan anggota DPD RI sebagai peserta Pemilu legislatif dari unsur Perseorangan. Karena kita seharusnya memiliki peran yang sama dan sejajar dengan Peserta Pemilu Legislatif dari unsur anggota Partai Politik. Sebab sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat,”pungkasnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Hadapi Tantangan Global, All Cipayung Dukung Penuh Kebijakan Strategis Presiden Prabowo
Fantastis! Satu Video di KKP Harganya Rp1,2 Miliar, CBA Soroti Pemborosan Anggaran
FMAK Desak Audit Investigatif BPK atas Anggaran Mobil Dinas Pemkot Samarinda
Kemhan Perkuat Kolaborasi Ormas Bela Negara Lewat Raker di Salemba
Gagal Pimpin, Matahukum: Gaya Kerja Menteri KemenPKP Tidak Manusiawi
Menggugat “Kedaulatan yang Tak Menghasilkan”: Reorientasi Strategi Ekonomi di Selat Malaka atau “Indonesia
Saat Negara Mengetuk Pintu: Risiko Konflik dalam Penagihan Pajak Door to Door
Belum Ada Keterangan Resmi Menteri, Abdi Rakyat dan CBA Bersama Desak Pemeriksaan Menyeluruh
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 19:19 WIB

Hadapi Tantangan Global, All Cipayung Dukung Penuh Kebijakan Strategis Presiden Prabowo

Selasa, 28 April 2026 - 19:01 WIB

Fantastis! Satu Video di KKP Harganya Rp1,2 Miliar, CBA Soroti Pemborosan Anggaran

Selasa, 28 April 2026 - 18:37 WIB

FMAK Desak Audit Investigatif BPK atas Anggaran Mobil Dinas Pemkot Samarinda

Senin, 27 April 2026 - 21:08 WIB

Gagal Pimpin, Matahukum: Gaya Kerja Menteri KemenPKP Tidak Manusiawi

Senin, 27 April 2026 - 18:14 WIB

Menggugat “Kedaulatan yang Tak Menghasilkan”: Reorientasi Strategi Ekonomi di Selat Malaka atau “Indonesia

Berita Terbaru

Keterangan foto : PT TPL di Toba Samosir, Senin (27/4/2026)

Headline

Ancaman PHK Massal, Pemerintah Diminta Jamin Hak Pekerja TPL

Selasa, 28 Apr 2026 - 20:20 WIB