Terasmedia.co Jakarta – Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang menolak UMP DKI 2026 kembali menggelar demonstrasi di depan Istana Jakarta, hari ini. Sebanyak 1.659 personel gabungan disiagakan untuk mengawal demonstrasi.
“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung di Jakarta dilansir kantor berita Antara, Kamis (8/1/2026).
Reynold menerangkan kehadiran aparat untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai. Reynold mengatakan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional.
“Personel diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” ujar Reynold.
Reynold mengimbau orator dan peserta aksi tetap tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum. Selain itu, dia menekankan agar massa aksi menjaga ketertiban serta mengingatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Monas untuk tidak terpancing provokasi.
Reynold juga mengimbau pengendara untuk mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas selama unjuk rasa itu berlangsung. Rekayasa lalu lintas, katanya, bersifat situasional.
“Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” tutur Reynold.
Buruh kembali menggelar demonstrasi hari ini menolak penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2026 yang berlaku di Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.
Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan demonstrasi akan digelar di depan Istana Negara Jakarta pukul 10.30 WIB. Said menyebut demo akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
“Ribuan buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said kepada wartawan.
Berikut tuntutannya:
•Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL.
•Revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.
