Terasmedia.co Jakarta – Kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kembali menjadi sorotan tajam. Dalam sebuah diskusi strategis yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/04/2026). Sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat menyuarakan keprihatinan mendalam atas arah kebijakan yang dinilai sudah jauh melenceng.
Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir yang akrab disapa Daeng, menilai Kemenhan saat ini ibarat berjalan tanpa arah atau “auto pilot”. Alih-alih fokus menjaga kedaulatan, lembaga ini justru terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang berada di luar ranah wewenangnya.
“Sangat memprihatinkan, Kemenhan hari ini lebih sibuk menjadi aparat penegak hukum semu, ikut campur urusan penertiban tambang ilegal, program MBG, sampai mengurusi impor mobil dan urusan desa. Ini bukan tugas pokok dan fungsi sebuah kementerian pertahanan!” tegas Mukhsin Nasir.
Menurutnya, campur tangan di luar tugas utama ini justru menciptakan ruang abu-abu yang rawan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Prinsip konstitusi seolah dikesampingkan demi kepentingan sesaat.
“Ketika sebuah lembaga sibuk mengurusi apa yang bukan urusannya, maka fungsi utamanya pasti terbengkalai. Terjadi apa yang saya sebut pemerintahan tutup mata terhadap aturan, dan membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sehat,” tambahnya.
BJORKA 98: TNI Fokus Pertahankan Jabatan, Anggaran Timpang
Sementara itu, pandangan senada disampaikan oleh BJORKA 98 (Barisan Jaringan Organisasi Kampus 98) yang turut menggelar kajian kritis. Mereka menilai ironi besar terjadi di tubuh institusi pertahanan.
“TNI hari ini bukan mempertahankan negara, tetapi mereka hanya mempertahankan jabatan jenderal-jenderal mereka. Orientasi sudah bergeser dari tugas mulia menjaga kedaulatan menjadi sekadar mempertahankan kepentingan golongan,” ujar perwakilan BJORKA 98.
Lebih jauh, mereka juga menyoroti ketimpangan strategi anggaran. Menghadapi ancaman modern dan dinamika geopolitik global seperti konflik Ukraina-Rusia hingga ketegangan di Timur Tengah, pembagian sumber daya dinilai masih sangat keliru.
“Dunia sudah berubah, ancaman datang bukan hanya dari darat. Tapi kenapa anggaran pertahanan masih timpang, terlalu fokus di TNI AD? Padahal kita negara maritim, harusnya TNI AL dan TNI AU yang diprioritaskan untuk menjaga kedaulatan laut dan udara,” tegas mereka.
Isu modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), keamanan siber, politisasi TNI, hingga transparansi anggaran dinilai masih menjadi “Pekerjaan Rumah” yang tak kunjung selesai karena Kemenhan terlalu sibuk urusan lain.
Solusinya: Butuh Revolusi Total
Untuk mengatasi masalah yang sudah menumpuk ini, baik Mukhsin Nasir maupun BJORKA 98 sepakat bahwa perubahan biasa tidak akan cukup. Diperlukan perubahan fundamental atau revolusi total agar Kemenhan kembali ke jalan yang benar sesuai Undang-Undang.
“Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian parah ini, hanya ada 1 kata: REVOLUSI. Kembalikan tupoksi, benahi integritas, dan fokuslah pada pekerjaan rumah yang sebenarnya,” pungkas mereka.
