Oleh: Bagus Mangundiwiryo, S.I.P., M.Han. (Alumni Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pertahanan RI)
Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat strategi penyelamatan investasi di sektor industri maritim guna mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar mata uang global yang menekan biaya produksi dalam negeri.
Langkah taktis ini difokuskan pada pemberian kepastian regulasi serta relaksasi fiskal demi melindungi kelangsungan proyek infrastruktur laut strategis dan keberlanjutan operasional galangan kapal nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memastikan adanya koordinasi intensif untuk menerapkan bauran kebijakan, termasuk perluasan insentif pembebasan bea masuk bagi komponen kapal kritis yang belum mampu diproduksi secara domestik.
Intervensi ini diambil menyusul pembengkakan biaya modal (capital expenditure) yang dialami pelaku industri akibat depresiasi mata uang terhadap valuta asing.
Ketidakstabilan kurs global diakui menjadi tantangan berat bagi industri maritim yang memiliki karakteristik padat modal (capital intensive) dan berjangka panjang (long-term return). Jika tidak dimitigasi, fluktuasi moneter dikhawatirkan dapat menyurutkan minat investor dalam mendukung percepatan konektivitas logistik nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang sedang menjadi fokus pemerataan pembangunan.
Kondisi Indonesia saat ini tengah memacu transformasi sektor kelautan melalui sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Di antaranya adalah Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu (PPAT) atau Maluku Integrated Port (MIP) yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029, serta penguatan konektivitas penyangga seperti Pelabuhan Samabusa di Nabire, Papua Tengah.
Pada saat yang sama, industri galangan kapal nasional seperti PT PAL Indonesia sedang berada pada tingkat produktivitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan Tol Laut dan armada pertahanan. Namun, geliat pembangunan ini harus berjalan di atas landasan ekonomi makro yang tidak stabil akibat gejolak kurs global yang melambungkan biaya operasional.
Masalah Akar permasalahan struktural yang dihadapi industri maritim domestik adalah tingginya angka ketergantungan pada komponen impor, yang masih berada di kisaran 60% hingga 70%. Material esensial seperti sistem penggerak (propulsion system), perangkat navigasi, hingga pelat baja berspesifikasi maritim khusus sebagian besar masih bersumber dari pasar internasional yang transaksinya menggunakan valuta asing.
Ketika nilai tukar Rupiah tertekan, biaya modal otomatis membengkak secara drastis (cost overrun). Ketidakpastian biaya produksi ini tidak hanya memicu risiko gagal bayar pada komitmen investasi jangka panjang, tetapi juga membuat lembaga keuangan domestik cenderung bersikap sangat konservatif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor maritim.
Aturan Pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen regulasi untuk mendukung industri strategis, seperti ketentuan ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), fasilitas tax holiday, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut.
Kendati demikian, dalam tataran operasional kepabeanan dan perdagangan, regulasi yang ada sering kali kurang fleksibel dan lambat dalam merespons lonjakan harga akibat guncangan moneter.
Sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan aturan turunan sangat mendesak dilakukan agar instrumen hukum yang ada dapat berfungsi secara riil sebagai katup pengaman fiskal bagi para pelaku usaha di tengah situasi krisis.
Opini Melihat dinamika ini melalui lensa Hubungan Internasional dan Strategi Pertahanan, Bagus Mangundiwiryo, S.I.P., M.Han. (Ikatan Alumni Universitas Pertahanan RI) menggunakan pendekatan helicopter view untuk mengaitkan aspek ekonomi dengan ketahanan nasional (national resilience).
Kemandirian industri maritim bukan sekadar persoalan dagang atau bisnis komersial semata, melainkan fondasi utama kedaulatan negara.
Ketergantungan kronis pada komponen impor di tengah gejolak global menempatkan posisi tawar Indonesia dalam posisi yang rentan. Jika proses produksi dan pemeliharaan alutsista laut serta kapal patroli terhambat oleh pembengkakan biaya akibat kurs, maka kapasitas penangkalan (deterrence effect) kita di wilayah perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dipertaruhkan.
Hal ini membuka celah bagi kekuatan asing untuk memanfaatkan situasi melalui taktik zona abu-abu (grey-zone tactics). Oleh karena itu, percepatan hilirisasi baja maritim domestik dan penguatan ekosistem industri hulu pertahanan harus diposisikan sebagai prioritas tertinggi keamanan nasional.
Sejalan dengan pandangan strategis tersebut, pengamat maritim Capt. Dr. (H.C.) Marcellus (Hakeng) Jayawibawa, S.SiT., S.H., M.H., M.Mar. dari Lemhannas Strategic Center (ISC) memberikan sorotan tajam pada realitas operasional tata kelola niaga laut. Guna menjaga keran investasi tetap mengalir, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional.
Langkah konkret yang harus segera diperluas adalah implementasi skema Local Currency Settlement (LCS) dalam setiap misi dagang dan transaksi industri maritim di tingkat regional Asia.
Dengan memangkas ketergantungan mutlak pada US Dollar dan beralih ke mata uang lokal, pelaku usaha galangan dan pelayaran nasional dapat memitigasi risiko selisih kurs secara signifikan. Negara juga wajib hadir memfasilitasi instrumen lindung nilai (hedging) bagi proyek infrastruktur logistik strategis.
Laut adalah urat nadi distribusi nasional; membiarkan investasi maritim goyah akibat sentimen pasar valas sama saja dengan memperlambat laju pemerataan ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan para pelaut yang menggerakkan roda ekonomi di garis depan samudra.
Kesimpulan Menjaga stabilitas investasi maritim di tengah badai kurs global menuntut adanya integrasi kebijakan yang adaptif, berani, dan visioner. Kebijakan jangka pendek seperti pembebasan bea masuk komponen impor harus berjalan beriringan dengan cetak biru jangka panjang penguatan rantai pasok lokal.
Secara objektif, tantangan moneter ini harus dijadikan momentum bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan pasar luar negeri.
Melalui kepastian hukum dan tata kelola satu atap, Indonesia tidak hanya akan mampu melindungi modal investor yang masuk, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai Poros Maritim Dunia yang mandiri secara ekonomi dan tangguh secara pertahanan.
