DPR Dukung Menteri ATR-BPN Perangi Mafia Tanah

Teras Media

- Penulis

Kamis, 15 September 2022 - 08:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmesia.co Jakarta – Tentang gencarnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang akan memerangi mafia pertanahan memperoleh dukungan dari Komisi II DPR RI. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Drs Difriadi, Kamis (15/9).

“Perang ataupun ancaman yang di gencarkan oleh menteri ATR dan BPN, saya kira ada dasarnya karena ini prosesnya bukan sekarang. Prosesnya lama sekali, karena lama itulah maka solusinya pasti tidak bisa cepat,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Drs Difriadi.

Legislator asal dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut menjelaskan, Dalam memerangi mafia pertahanan selain memakan waktu. Tentunya juga di perlukan strategi dalam menghadapi upaya para pelaku mafia pertanahan. Kata Difriadi, pihaknya merasa yakin dibawah kepemimpinan Pak Hadi Tjahyanto, Kementerian ATR/BPN bisa semakin baik.

“Sesuai pernyataan Pak Menteri Hadi dalam beberapa pekan terakhir terkait perang melawan mafia tanah, kita dari Komisi II DPR RI mendukung langkah itu. Oleh karena itu tentu perlu strategi mempercepat dengan kometmen yang kuat dengan kekuatan penuh,” tegas Difriadi.

Baca juga : DPRD Komitmen Dorong Perda PKL di Pandeglang

Dikatakan Difriadi, pernyataan dari Pak Menteri yang akan gasfull perang melawan mafia tanah itu benar dan harus di pertajam. Menurut Dirifadi selama itu untuk kepentingan masyarakat, Komisi II akan komitmen mendukung.

“Kita harus dukung karena itu kepentingan rakyat keoentingan kita semua kepentingan bangsa kita,”ungkas Difriadi.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, mengutarakan komitmen untuk menyelesaikan tiga persoalan. Salah satunya, terkait konflik agraria yang diakibatkan oleh praktik mafia tanah.

Mantan Panglima TNI tersebut menyampaikan, ia akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah.

“Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu,” ujar Hadi Tjahjanto dalam sesi Podcast Kabinet dan Setkab.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Skandal Mengerikan! Hery Susanto Ditangkap, Pansel Akui Tak Tahu Dosa Lama
Alasan Logis Pembubaran KPK, Denny Charter: Kejagung Terbukti Lebih Mumpuni
Dualisme Aturan dan Agen Ilegal, Masalah Pelaut Indonesia Belum Usai
Rekor Gila! Baru 6 Hari Dilantik Prabowo, Ketua Ombudsman Langsung Digiring Kejagung
Skandal Intervensi Tambang Nikel, Kejagung Tahan HS di Salemba
Soroti Tender Rp121 M, Mukhsin Nasir: KPK Periksa Menag
Ujung Kulon Terancam, Arif Rahman: Paru-Paru Dunia Butuh Perhatian
Optimisme Tinggi! Herman Khaeron dan Anton Suratto Pastikan Jabar Tetap Juara
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 22:16 WIB

Skandal Mengerikan! Hery Susanto Ditangkap, Pansel Akui Tak Tahu Dosa Lama

Kamis, 16 April 2026 - 21:00 WIB

Alasan Logis Pembubaran KPK, Denny Charter: Kejagung Terbukti Lebih Mumpuni

Kamis, 16 April 2026 - 19:19 WIB

Dualisme Aturan dan Agen Ilegal, Masalah Pelaut Indonesia Belum Usai

Kamis, 16 April 2026 - 19:06 WIB

Rekor Gila! Baru 6 Hari Dilantik Prabowo, Ketua Ombudsman Langsung Digiring Kejagung

Kamis, 16 April 2026 - 11:49 WIB

Soroti Tender Rp121 M, Mukhsin Nasir: KPK Periksa Menag

Berita Terbaru

Keterangan foto : Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Ombudsman periode 2026-2031, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, Kamis (16/4/2026)

Hukum dan Kriminal

Skandal Mengerikan! Hery Susanto Ditangkap, Pansel Akui Tak Tahu Dosa Lama

Kamis, 16 Apr 2026 - 22:16 WIB

Keterangan foto : Peneliti Senior IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, Kamis (16/4/2026)

Hukum dan Kriminal

Alasan Logis Pembubaran KPK, Denny Charter: Kejagung Terbukti Lebih Mumpuni

Kamis, 16 Apr 2026 - 21:00 WIB