Aliansi BEM Mahasiswa Minta Pemkab Serang dan Pemprov Banten Atensi Khusus Polemik Situ Rancagede

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 21 Juni 2024 - 18:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Idan Wildan Sekjend BEM Banten Bersatu di Bagus Podcast, (Jum'at, 21/6/2024)

i

Keterangan foto : Idan Wildan Sekjend BEM Banten Bersatu di Bagus Podcast, (Jum'at, 21/6/2024)

Ikuti kami di Google News

TerasMedia.co, Serang,- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menantang Pemkab Serang dan Pemprov Banten untuk buka suara menganai perkara Di duga alih fungsi lahan milik Pemprov Banten yang kini sudah menjadi daratan. Ucap Idan Wildan Sekjend BEM Banten Bersatu Rabu (20 Juni 2024) di Bagus Podcast.

Idan Wildan mengatakan, proses penanganan perkara yang ditangani pihak kejaksaan tinggi Banten mengenai kasus situ ranca gede dinilai membuat kegaduhan di Masyarakat Banten.

Dengan ketidak jelasannya pihak Kejati belum menetapkan tersangka aktor intelektualnya dan juga pihak Kejati banten sampai saat ini tidak berani memeriksa dua politisi FH dan BR yang diduga kuat sebagai otak pelaku dalam kasus situ rancagede.

Para mahasiswa menilai kasus Situ Ranca Gede pihak Pemkab Serang, Pemprov Banten dan Kejati Banten patut dicurigai Main Mata dan ada upaya-upaya memperlamban dan sekaligus mengalihkan kasus ini menjadi kasus pidana biasa. Lantaran menurutnya, sejak ditangani tim penyidik Kejati Banten bulan Oktober 2023 silam, hingga saat ini kasus terkesan mandeg tanpa ada perkembangan, dan pihak Pemprov Banten dan Pemkab Serang tidak memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini.

“Mahasiswa meminta kepada pihak Pemkab Serang dan Pemprov Banten Buka suara dan Memberikan atensi khusus terhadap kasus ini, jangan diam saja’ ini masalah besar dengan kerugian negara berjumlab 1 Triliun, jika ini di biarkan maka kita pastikan akan turun aksi besar-besaran di waktu yang dekat”. ujar Idan wildan.

Menurutnya, praktik mafia tanah dengan cara penghilangan aset pemerintah untuk kepentingan pengusaha dan elit-elit penguasa di pemerintahan harus dilawan bersama-sama jangan pemerintah membiarkan begitu saja. Bahkan kata Idan, jika praktik mafia tanah seperti ini diduga melibatkan pejabat administrasi di BPN juga jika ini dibiarkan akan semakin menyuburkan praktik mafia tanah di bumi Banten. Tutupnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi
Diduga Belum Bayar Pekerjaan Cut and Fill Rp662 Juta, Kades Panyirapan Dilaporkan Pengusaha
Bank Banten Salurkan Bantuan bagi Pihak Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang
Tak Puas Penjelasan BBWSC3, SEMARAK Ancam Laporkan Dugaan Masalah P3-TGAI ke Kementerian
Duduk Bersama Menentukan Arah Desa, Kampung Melayu Barat Gelar Musdes RKPDes 2027
Ketua DPRD Kota Serang Apresiasi Permainan Kolektif Spanyol Usai Singkirkan Prancis
Kapolda Banten Gaungkan Semangat pada Peringatan Hari Pajak Nasional 2026
Wabup Intan Hadiri Festival Berbagi Bahagia Bersama 200 Anak Yatim di Kecamatan Curug
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 21:45 WIB

Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:42 WIB

Diduga Belum Bayar Pekerjaan Cut and Fill Rp662 Juta, Kades Panyirapan Dilaporkan Pengusaha

Rabu, 15 Juli 2026 - 18:54 WIB

Bank Banten Salurkan Bantuan bagi Pihak Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:15 WIB

Tak Puas Penjelasan BBWSC3, SEMARAK Ancam Laporkan Dugaan Masalah P3-TGAI ke Kementerian

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:14 WIB

Duduk Bersama Menentukan Arah Desa, Kampung Melayu Barat Gelar Musdes RKPDes 2027

Berita Terbaru