Terasmedia.co Pandeglang – Pandeglang yang selama ini dikenal sebagai kota santri dengan lebih dari satu juta santri dan seribu ulama kini menghadapi persoalan serius. Julukan religius dan wisata religius itu seolah tercoreng dengan adanya rencana menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penampungan sampah dari Serang dan Tangerang Selatan.
Rencana ini memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Tangisan dan kekecewaan pun menyeruak, mengingat Pandeglang yang semestinya maju lewat pariwisata, pertanian, dan UMKM justru diarahkan menjadi “kota sampah”.
Salah satu penolakan keras datang dari tokoh pemuda kritis, Viong Ardiansah, warga Cipecang, Kecamatan Cipeucang, Pandeglang. Ia menilai kehadiran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol telah merugikan warga sekitar, 23 Agustus 2025.
“Ini kemunduran bagi Pandeglang. Kota wisata berubah menjadi kota sampah. Kita harus berduka sekaligus bersatu menolak kerja sama sampah ini,” tegas Viong.
Menurutnya, upaya memajukan Kecamatan Bangkonol seharusnya dilakukan dengan menghadirkan investor, mengembangkan pertanian, serta memperkuat UMKM, bukan menjadikannya lokasi penimbunan sampah.
Kritik juga diarahkan pada kepemimpinan Bupati Pandeglang dan Wakil Bupati Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi
Banyak masyarakat menilai keduanya gagal mengelola daerah.
“Percuma punya pemimpin kalau cuma omong-omong saja tanpa gebrakan. Kemarin katanya mau tambah tong sampah di Pasar Labuan, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya,” ucap seorang warga.
Masyarakat Pandeglang pun mulai menyerukan persatuan untuk menolak kebijakan ini. Mereka mencontohkan Kabupaten Pati yang berhasil kompak menyuarakan aspirasi rakyatnya. Warga yakin, bila bersatu dalam aksi protes atau demonstrasi, pemerintah pusat akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
“Piraku urang Pandeglang ukur narima runtah jeung bau na wé?” sindir warga dalam bahasa Sunda.
Masyarakat juga meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bertanggung jawab atas kebijakan yang memicu gelombang penolakan dan demonstrasi berulang kali. Mereka menilai kepala daerah yang berada di bawah koordinasi Kemendagri seharusnya mampu membawa kemajuan, bukan justru menciptakan masalah baru.
Jika tidak ada langkah nyata, masyarakat mendesak agar kepala daerah berani mundur dari jabatan, daripada menunggu amarah rakyat semakin membesar.
Selain faktor sosial, para pemerhati lingkungan juga mengingatkan dampak serius dari penumpukan sampah:
Kesehatan: sarang penyakit menular seperti diare, DBD, dan leptospirosis.
Lingkungan: pencemaran tanah, air, dan udara; banjir akibat saluran tersumbat; hingga potensi longsor sampah.
Sosial ekonomi: bau menyengat, lingkungan tidak nyaman, biaya pengelolaan tinggi, serta meningkatnya stres masyarakat.
Sampah plastik bahkan berpotensi merusak ekosistem laut karena sering dikira makanan oleh hewan, sehingga mengganggu rantai makanan. Sementara itu, pembakaran sampah terbuka dapat menghasilkan gas beracun seperti metana dan sulfur dioksida yang memicu gangguan pernapasan.
