Terasmedia.co Sorong – Puluhan saksi diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Sorong di kantor Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, terkait dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022.
Dana hibah yang disalurkan melalui Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau (YPPH) Kota Sorong itu diduga mencapai Rp,1.000.000.000. Dalam dokumen, bantuan tercatat berbentuk etalase kios dan uang tunai Rp5.000.000 bagi setiap penerima.
Namun, sejumlah saksi yang seluruhnya merupakan Orang Asli Papua (OAP) membantah pernah menerima bantuan tersebut. Mereka mengaku terkejut saat mendapat panggilan pemeriksaan dari kejaksaan karena nama mereka tercatat sebagai penerima hibah.
“Kami kaget, nama kami masuk sebagai penerima. Padahal, tidak pernah ada uang maupun kios yang kami terima,” ujar seorang saksi berinisial MK, Selasa (23/9/2025).
Saksi lain, berinisial MS, menegaskan hal serupa. Ia mengaku tidak pernah mengenal Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau yang disebut sebagai penyalur hibah.
“Kami tidak kenal apa itu Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau. Kami belum pernah bertemu, kenal juga tidak. Ini pasti ada pihak yang menyerahkan data kami. Bagaimana data pribadi bisa sampai ke mereka jadi pertanyaan,” ucapnya.
MS meminta kejaksaan menindak tegas pihak yang diduga memalsukan data pribadi masyarakat serta memulihkan nama baik saksi yang merasa dirugikan.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan media ini belum memperoleh konfirmasi dari Kejaksaan Negeri Sorong mengenai perkembangan penyidikan kasus tersebut.
