Atasi Akses Sulit, Pemprov Jabar Rancang Layanan Kesehatan Udara

Avatar photo

- Penulis

Senin, 23 Februari 2026 - 17:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menghadirkan layanan kesehatan udara berupa helikopter untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, khususnya Garut Selatan dan Sukabumi Selatan.

Wacana tersebut muncul setelah banyaknya pasien dari daerah pelosok yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk, Garut, serta RSUD Jampang Kulon, Sukabumi. Kedua rumah sakit itu saat ini menghadapi tekanan layanan cukup tinggi.

Selain menyiapkan anggaran sebesar Rp49 miliar untuk penambahan ruang pelayanan, Pemprov Jabar juga menggagas penyewaan helikopter guna mendukung operasional dua rumah sakit tersebut.

“Tahun ini ada pembangunan, anggarannya Rp49 miliar untuk tambahan ruang layanan,” ujar Dedi, Senin (23/2/2026).

Direktur RSUD Jampang Kulon, Lusi Apriani, sebelumnya mengungkapkan kondisi rumah sakit kerap mengalami kelebihan kapasitas. Persoalan tak hanya pada keterbatasan ruang perawatan, tetapi juga sulitnya mempertahankan tenaga medis, terutama dokter spesialis, yang enggan bertugas di daerah dengan akses jauh dan medan berat.

Fenomena minimnya dokter spesialis di wilayah terpencil menjadi tantangan serius pemerataan layanan kesehatan di Jawa Barat. Karena itu, Dedi menawarkan pendekatan berbeda melalui mobilitas udara.

Ia menyebut helikopter nantinya akan digunakan untuk kunjungan dokter spesialis sekaligus evakuasi pasien rujukan yang membutuhkan penanganan cepat.

“Helikopter digunakan untuk dokter kunjungan dan mengangkut pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit,” katanya.

Skema yang disiapkan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat akan menyewa helikopter selama satu tahun dengan sistem on call. RSUD Jampang Kulon dan RSUD Pameungpeuk juga direncanakan dilengkapi landasan pendaratan (helipad).

Dedi menegaskan fasilitas tersebut bukan untuk kepentingan pribadi kepala daerah, melainkan murni guna meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

“Bukan untuk gubernur keliling naik helikopter, tetapi untuk paramedis agar penanganan pasien lebih cepat dan dokter spesialis bersedia berkunjung,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan, terutama terkait kesiapan anggaran.

“Masih berproses, kemungkinan melalui pergeseran atau perubahan anggaran,” katanya.

Editor : Redaksi

Komentar ditutup.

Berita Terkait

SPPG Pandeglang Patia–Ciawi Dipertanyakan, Titik Lokasi Diduga Berbeda dari Data Resmi BGN
BaraNusa Desak Bupati Pandeglang Pecat Ahmad Mursidi dari Jabatan Staf Ahli
Polda Banten Bantah Tuduhan Penguasaan Kendaraan Secara Paksa oleh Personel Paminal
Kapolresta Tangerang: Pancasila Warisan Pendiri Bangsa, Wajib Jadi Pedoman Bernegara
Polres dan DLH Serang: Usut Tuntas Skandal Limbah B3 di Jawilan
Kodim 0601 Pandeglang Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila, Forkopimda Hadir Khidmat
Diduga Jadi Korban Pengeroyokan di Acara Musik Kampus, Mahasiswa Hukum Uniba Laporkan Kasus ke Polisi
SPMB Banten Bersih, Andra Soni: Sekolah Gratis Solusi Kuota Terbatas
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 11:37 WIB

SPPG Pandeglang Patia–Ciawi Dipertanyakan, Titik Lokasi Diduga Berbeda dari Data Resmi BGN

Selasa, 2 Juni 2026 - 11:11 WIB

BaraNusa Desak Bupati Pandeglang Pecat Ahmad Mursidi dari Jabatan Staf Ahli

Selasa, 2 Juni 2026 - 08:06 WIB

Polda Banten Bantah Tuduhan Penguasaan Kendaraan Secara Paksa oleh Personel Paminal

Senin, 1 Juni 2026 - 22:01 WIB

Kapolresta Tangerang: Pancasila Warisan Pendiri Bangsa, Wajib Jadi Pedoman Bernegara

Senin, 1 Juni 2026 - 19:01 WIB

Polres dan DLH Serang: Usut Tuntas Skandal Limbah B3 di Jawilan

Berita Terbaru

simpatisan Partai Gerindra di Kabupaten Malang melaporkan pemilik akun Facebook bernama

Hukum dan Kriminal

Polres Malang Terima Laporan Terkait Akun Facebook yang Sebut Isu Korupsi

Kamis, 4 Jun 2026 - 18:44 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim resmi ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis pagi, 4 Juni 2026.

Hukum dan Kriminal

Usai Serahkan Diri, Wamen Imipas Silmy Karim Dikenakan Rompi Tahanan

Kamis, 4 Jun 2026 - 18:00 WIB