Terasmedia.co Subang – Kejaksaan Negeri Subang (Kejari Subang) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan proses yang rapi dan terorganisir, seperti yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi @Kejarisubang. Acara yang dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kedua lembaga ini bukan hanya sekadar bentuk kesepakatan resmi, melainkan langkah strategis untuk menguatkan fondasi tata kelola daerah.
Kepala BKAD Kabupaten Subang Asep Saeful Hidayat menyampaikan pandangan yang penuh semangat terkait kerja sama ini. Menurut Asep, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang besar membutuhkan dukungan hukum yang kuat agar setiap langkah kita tepat pada jalur dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Subang.
“Kerja sama dengan Kejari akan menjadi tameng hukum yang melindungi setiap proses pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program,” tegas Asep.
Selain itu, kata Asep BKAD juga mengungkapkan harapan agar kerja sama ini dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak dini, serta mempercepat penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, manajemen aset tetap, dan penatausahaan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala Kejari Subang Dr Noordien Kusumanegara menyebut, pihaknya siap memberikan bantuan hukum yang komprehensif, termasuk pendampingan dalam penyusunan kebijakan. Selanjutnya, kata Noordien akan dilakukan juga audit hukum berkala, dan edukasi bagi pegawai BKAD terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita tidak hanya fokus pada penindakan, tapi lebih pada pencegahan dan pembenahan sistem agar pengelolaan keuangan dan aset daerah semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Penandatanganan PKS ini diakhiri dengan foto bersama yang mencerminkan semangat kerja sama yang erat, dengan harapan dapat menjadi landasan untuk kemajuan ekonomi dan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Subang.
Penulis : Jum
Editor : Red
