Tangerang , TerasMedia.co – Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya menekan angka stunting tidak akan berjalan optimal apabila hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah atau tenaga kesehatan semata.
Pernyataan tersebut disampaikan Intan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tangerang saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rencana Aksi TPPS Tahun 2026 di Ruang Media Center Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Kamis (26/6).
“Percepatan penurunan stunting tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan satu pihak. Seluruh elemen harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, PKK hingga masyarakat,” kata Intan.
Ia mengatakan, penanganan stunting memerlukan keterlibatan lintas sektor karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga menyangkut pemenuhan gizi, pola asuh, sanitasi, lingkungan, hingga edukasi keluarga. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat agar setiap program intervensi dapat berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.
Dalam evaluasi yang dilakukan TPPS, Intan mengungkapkan masih ditemukan keluarga sasaran yang tidak lagi aktif membawa anak ke Posyandu setelah mengikuti sejumlah kegiatan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemantauan pertumbuhan balita menjadi terhambat sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas intervensi yang diberikan.
Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan mengoptimalkan strategi jemput bola melalui keterlibatan kader kesehatan, Kader Dahsyat, Dapur Dahsyat, Tim Penggerak PKK, serta petugas puskesmas untuk mendatangi langsung keluarga sasaran. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan setiap anak yang berisiko stunting tetap mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
“Metode intervensi, pengawasan, dan menu gizinya harus kita ubah agar lebih efisien dan berdampak nyata. Petugas harus mendatangi langsung rumah keluarga sasaran,” ujarnya.
Menurut Intan, pendampingan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan makanan tambahan. Petugas di lapangan juga harus memastikan makanan bergizi benar-benar dikonsumsi oleh anak sasaran, sekaligus memantau perkembangan status gizi dan kesehatannya secara berkala.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai leading sector memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, menyusun strategi intervensi yang lebih efektif, mengoptimalkan dukungan anggaran bersama Bappeda, serta meningkatkan pengawasan hingga tingkat desa melalui pelaksanaan rembuk stunting yang melibatkan camat dan pemerintah desa.
Menjelang pelaksanaan survei eksternal pada Agustus 2026, Intan menginstruksikan seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh kepada tim survei agar proses pengumpulan data berlangsung optimal. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi program percepatan penurunan stunting.
Ia berharap sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus mewujudkan generasi Kabupaten Tangerang yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. (Ard/dyt)
