TERASMEDIA.CO LEBAK – Terkait ramainya pemberitaan dimedia atas dugaan pembuatan Sertifikat Tanah, melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) yang di duga di manfaat kan oleh oknum sebagai ajang untuk meraup keuntungan pribadi, dengan meminta biaya administrasi diluar keputusan yang di atur oleh tiga (3) Menteri kepada masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Binong Kecamatanaja Kabupaten Lebak Banten yang didunga memungut Administrasi kepada masyarakat sebesar Rp 100.000.00 sampai Rp 250,000,00 untuk pra Pendaftaran dan untuk menebus sertifikat Rp 250.000.00 setelah sertifikat jadi
Membuat Ketua Umum ( Ketuam ) Ormas Badak Banten Perjuangan ( BBP ) Geram dan angkat bicara
Menurutnya ini sungguh sangat tak bermoral jika di eta digital saat ini masih ada oknum yang melakukan pungutan dalam sebuah program yang sudah di tentukan jumlahnya oleh pemerintah. Hal tersebut di ungkapkan Ketuam BBP, H. Eli Sahroni, yang biasa di sapa King Badak, di iawasan rangkasbintung pada 16/1/2025
“Program itu langsung Kementerian ATR BPN melalui anggaran APBN dengan secara gratis dan sistematis sebagai hibah negara kepada masyarakat dengan pembuatan Sertifikat Tanah melalui program tersebut. Namun negara juga memberikan kewenangan kepada panitia sembilan tingkat desa untuk memungut biaya materai dan patok tidak lebih dari Rp 150 000 perbidang,”Bebernya
Dengan demikian apabila ada pungutan uang lebih dari itu apapun alasannya maka itu adalah bentuk pelanggaran hukum atas program PTSL, sangsinya adalah ancaman hukuman sembilan Tahun, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 368 ayat 1 yang berbunyi barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman supaya memberikan sesuatu barang,”Tandesnya
Lebih Lanjut, H. Eli Sahroni , mengatakan Badak Banten Perjuangan akan melakukan langkah langkah pergerakan sesuai kewenangan yang dimiliki.
” Kita dari Ormas Badak Banten Perjuangan, selaku Sosial Control sangat geram, karena program ini selalu di manfaatkan oleh oknum, untuk meraup keuntungan pribadi, dan kita akan awasi program PTSL di kabupaten lebak, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum terhadap masyarakat, Jika masih di temukan adanya pungutan diluar ketentuan tersebut, maka kami akan melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ) dan kami akan minta agar APH untuk menindak tegas para oknum tersebut siapapun pelakunya tanpa tebang pilih,” Pungkas King Badak
Laporan : Rai Kusbini
